Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ilustrasi air putih. Foto: Melly Meiliani/kumparan

Agar pemerintah daerah dapat menerapkan dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Adapun yang dimaksud dengan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada sistem penyediaan air minum. Sedangkan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdiri atas: Pertama, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum

Penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima air minum curah lintas kabupaten/kota dan rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Area berisiko pencemaran air limbah domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK).

Penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dan rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah. Foto: pdamtirtabenteng.co.id

SPM Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Fasilitasi tersebut berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Bantuan yang diberikan meliputi pendampingan penggantian kerugian, penyusunan rencana tapak dan detail engineering design (DED) rumah susun umum atau rumah khusus, pembangunan rumah susun umum, pembangunan rumah khusus dan atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas: Pertama, mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Kedua, standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga, kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

Keempat, mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Kelima, standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

Keenam, kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat

Penerima pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria dan penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.