Tolak Politik Uang: Membangun Demokrasi yang Bersih dan Berintegritas

Pilkada serentak 27 November 2024. Foto: id.pngtree.com.

Tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Pilkada serentak bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang berintegritas dan mampu memajukan wilayahnya, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Namun, dalam setiap pemungutan suara, tidak jarang kita dengar tentang politik uang untuk mendapatkan suara dari pemilih.

Apa itu politik uang?

Politik uang adalah praktik memberi uang atau hadiah lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, barang, atau janji-janji politik, dan seringkali dikenal dengan istilah "serangan fajar" yang dilakukan menjelang hari pemilihan.

Politik uang dapat terjadi dalam skala kecil, seperti pembagian uang secara langsung kepada individu, maupun dalam bentuk yang lebih luas seperti penyalahgunaan bantuan sosial untuk tujuan elektoral. Praktik ini melanggar hukum, dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemilu dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Selain itu, politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi, memengaruhi hasil pemilu, dan merusak integritas penyelenggaraan pemilu (VOI, 2022).

Contoh kasus politik uang di Indonesia terjadi dalam berbagai pemilihan, termasuk pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2019. Di Tarakan, Kalimantan Utara, seorang calon terbukti membagikan uang kepada warga untuk mendukung salah satu pasangan calon. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pelaku menawarkan uang kepada pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Bawaslu juga mencatat banyak kasus serupa, seperti pembagian sembako di masa kampanye. Praktik ini menunjukkan masih maraknya politik uang di tengah kebutuhan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum (tirto.id., 2020).

Dampak buruk politik uang bagi demokrasi

Politik uang memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap demokrasi. Pertama, praktik ini menghalangi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, karena pemilih lebih dipengaruhi oleh uang atau hadiah dibandingkan visi dan misi calon. Akibatnya, kandidat yang tidak memiliki kompetensi pun bisa memenangkan pemilihan dengan memanfaatkan politik uang.

Kedua, politik uang merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, sehingga banyak yang menganggap pemilu hanya sebagai ajang jual beli suara.

Ketiga, politik uang meningkatkan peluang korupsi di kalangan pejabat terpilih, karena mereka cenderung mencari cara untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan selama kampanye.

Dengan demikian, politik uang bukan hanya merugikan proses demokrasi yang adil, tetapi juga membahayakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemberantasan politik uang penting untuk menjaga kualitas demokrasi serta memastikan bahwa pemimpin terpilih adalah mereka yang layak dan mampu memajukan masyarakat.

Cara menolak politik uang

Menolak politik uang memerlukan kesadaran dan aksi kolektif dari masyarakat, pemerintah, serta berbagai elemen lainnya. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menolak politik uang:

Pertama, edukasi masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya politik uang bagi demokrasi dan dampak jangka panjangnya terhadap kualitas kepemimpinan. Kampanye melalui media sosial, seminar, dan diskusi komunitas dapat meningkatkan kesadaran.

Kedua, partisipasi aktif masyarakat. Warga harus berani menolak pemberian uang atau barang yang ditawarkan oleh calon atau tim sukses. Mereka juga perlu melaporkan praktik tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika menemukannya.

Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah dan LSM. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat bekerja sama dalam mengawasi dan memantau pemilu. Bawaslu, bersama masyarakat, dapat membentuk tim pengawas di tingkat lokal untuk mendeteksi politik uang.

Keempat, penguatan hukum dan sanksi. Penerapan sanksi tegas kepada pelaku politik uang penting untuk memberikan efek jera. Proses hukum yang cepat dan transparan juga dapat mencegah praktik ini meluas.

Kelima, menggerakkan kampanye anti-politik uang. Melalui gerakan dan kampanye seperti "Tolak Amplop", masyarakat dapat menunjukkan komitmen untuk tidak tergoda oleh politik uang. Gerakan ini bisa dilakukan oleh komunitas lokal, mahasiswa, dan tokoh masyarakat, menciptakan budaya pemilu yang lebih bersih.

Melalui upaya bersama, politik uang dapat ditekan, sehingga demokrasi di Indonesia bisa menjadi lebih bersih dan berkualitas.

Peran generasi muda dalam menolak politik uang

Generasi muda memiliki peran penting dalam menolak politik uang dan membangun budaya demokrasi yang sehat. Sebagai agen perubahan, mereka dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang melalui kampanye di media sosial, seminar, dan diskusi publik.

Partisipasi aktif dalam pemilu juga sangat vital, seperti menjadi relawan pengawas pemilu atau mendukung calon yang memiliki integritas. Selain itu, generasi muda bisa mendorong teman sebaya untuk tidak terpengaruh oleh tawaran politik uang dan melaporkan praktik tersebut. Dengan pengetahuan dan semangat yang tinggi, generasi muda dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Ketika masyarakat sadar akan dampak buruk politik uang, mereka akan lebih kritis dalam memilih pemimpin dan tidak tergoda oleh tawaran materi.

Dengan menolak praktik ini, masyarakat membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Kesadaran ini juga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu dan pelaporan pelanggaran, sehingga dapat mencegah maraknya korupsi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Ayo seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan bersih. Setiap suara Anda sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa. Mari kita tolak politik uang dan berkomitmen untuk memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon.

Terlibatlah dalam proses pemilu, mulai dari menyebarkan informasi tentang pentingnya pemilu yang bersih hingga menjadi pengawas pemilu di lingkungan Anda. Dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Referensi:

1. tirto.id. 2020. Membaca 5 Putusan Pengadilan Politik Uang Selama Pilkada 2020. https://tirto.id/membaca-5-putusan-pengadilan-politik-uang-selama-pilkada-2020-f71f.

2. VOI. 2022. Apa Itu Politik Uang? Ketahui Pengertian, Jenis dan Sanksi Pidana yang Menanti Pelaku Money Politics. https://voi.id/berita/237422/apa-itu-politik-uang.

***

Feradis, Perencana Ahli Madya pada Bappedalitbang Provinsi Riau.