Digital Marketing: Diplomasi Ekonomi di Era Digital?

Digital Marketing. Foto: Unsplash/Headway

"Setiap teknologi yang cukup maju tidak dapat dibedakan dari sihir", merupakan pepatah dari Arthur C. Clarke tentang kecanggihan teknologi.

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa umat manusia dalam dunia yang serba digital. Digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. Sementara menurut Doukidis dkk (2004), era digital ditandai dengan teknologi yang meningkatkan kecepatan dan luasnya perputaran pengetahuan dalam perekonomian dan masyarakat. Sesuai dengan pepatah Arthur Clarke, perkembangan teknologi ibarat sihir yang dapat membantu manusia untuk lebih mudah terkoneksi pada berbagai bidang kehidupan.

Penggunaan berbagai platform digital, awalnya mungkin lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan jejaring sosial, untuk sekedar berkomunikasi dengan kerabat yang terpisah jarak. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan waktu, kini platform digital mulai banyak digunakan di hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.

Pemanfaatan platform digital dalam konteks ekonomi seringkali dikaitkan dengan konsep digital marketing. Menurut Adam Barone (2023), istilah digital marketing atau pemasaran digital mengacu pada penggunaan saluran digital untuk memasarkan produk dan layanan kepada konsumen, yang dapat melibatkan penggunaan situs web, perangkat seluler, media sosial, mesin telusur, dan saluran serupa lainnya. Pemasaran digital dulunya menjadi populer dengan sejak kemunculan internet pada 1990-an.

Sementara itu, dalam studi hubungan internasional, terdapat konsep diplomasi ekonomi. Menurut Kishan S. Rana, Diplomasi ekonomi adalah proses dimana negara menangani dunia luar, yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan, termasuk perdagangan, investasi, dan bentuk lain dari pertukaran yang menguntungkan secara ekonomi. Pada konteks ini, diplomasi ekonomi dapat dilakukan oleh lembaga negara maupun aktor non-negara seperti pengusaha perorangan dan perusahaan swasta (MNC).

Kaitannya dengan diplomasi ekonomi, pelaku usaha dapat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan keuntungan nasional dengan menerapkan konsep digital marketing. Melalui digital marketing, masyarakat dapat terlibat secara langsung dan lebih leluasa dalam memasarkan produk lokal ke marketplace dalam lingkup global.

Namun, yang menjadi persoalan ialah masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum memanfaatkan platform digital untuk mendukung bisnis mereka. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Keluarga Mahasiswa Sukoharjo (Kemas) UNS, grup riset Kajian Keamanan, Konflik dan Perdamaian, dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), melakukan sosialisasi pada Seminar Kewirausahaan yang digelar pada Minggu (20/08/2023), di desa Tambakboyo, Tawangsari, Sukoharjo.

Seminar Kewirausahaan di Desa Tambakboyo. Foto: Dokumentasi Pribadi

Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pembicara yang meliputi, Badriyatus Salma (Prodi Hubungan Internasional FISIP UNS), Ika Lianawati (Pengajar Tata Busana SMK Kriya Sahid dan El'Modiste), dan Elsi Putri Handayani (Owner @outfit.by.el). Seminar kewirausahaan tersebut mendiskusikan mengenai pengolahan limbah kain perca menjadi produk bernilai ekonomi yang juga dikemas dengan materi mengenai digital marketing.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat setempat mengenai penggunaan digital marketing dalam mendukung bisnis atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal. Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat dapat memahami bahwa pihaknya dapat berperan untuk membantu negara dalam diplomasi ekonomi dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang tersedia.

Ini berarti bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi pada pendapatan nasional di era digital ini. Dengan demikian, seminar kewirausahaan khususnya yang berkaitan dengan digital marketing memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam digitalisasi UMKM.