Hilirisasi, IMF, dan Pemerintahan 2024-2029

Ilustrasi tambang nikel. Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad

Tentu menjadi bacaan yang sangat menarik dan juga membuat menjadi penasaran ketika Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

Apalagi, IMF meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo untuk menghapus kebijakan terkait hilirisasi komoditas mineral yang sudah dimulai sejak tahun 2020 yang saat ini sudah diterapkan pada mineral nikel (Ni) dan akan diterapkan pada mineral lainnya, seperti bauksit dan lain-lain.

Pada laporan yang sama tersebut, IMF juga meminta agar Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo membatalkan kebijakan hilirisasi pada komoditas mineral lain dengan berbagai pendapat (alasan) dari IMF terkait hal itu.

Beberapa alasan di antaranya seperti kebijakan industri harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, serta kebijakan harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.

Hal ini direspons secara keras oleh Bapak Bahlil selaku Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyatakan pemikiran IMF tersebut adalah ngawur dan menganggap permintaan tersebut telah mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Saya sebagai penulis pun angkat topi kepada Bapak Menteri Bahlil yang berani dengan suara lantang memberikan komentar atas laporan IMF tersebut.

Pada dasarnya penulis sepakat dengan kebijakan hilirisasi ini karena mewajibkan pihak luar yang ingin memanfaatkan kekayaan alam Indonesia membangun dan membuat smelter sehingga ada “added value” kepada kita selaku pemilik SDA tersebut.

Hal ini sangat terasa pada Provinsi Sulawesi Tengah serta provinsi lainnya yang memiliki kekayaan alam, khususnya nikel, yang saat ini telah banyak dibangun smelter pengolahan nikel.

Dengan hilirisasi, ekspor nikel melonjak dari USD 1,1 miliar tahun 2014 ke USD 20,9 miliar tahun 2021. Sukses hilirisasi nikel dengan kebijakan melarang ekspor bijih nikel kadar di bawah 1,7 persen mulai 1 Januari 2020 akan dilanjutkan dengan melarang ekspor bijih bauksit pada akhir tahun 2022, dan kemudian bijih tembaga pada tahun 2023.

Presiden Joko Widodo pun yakin, dengan hilirisasi di bidang pertambangan, migas, perkebunan, dan pertanian, PDB Indonesia akan terdongkrak. Hilirisasi merupakan salah satu gerbang menuju Indonesia emas tahun 2045.

Ilustrasi Tambang. Foto: Shutter Stock

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan terus mengakselerasi pembangunan hilirisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Hal itu sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun yang penulis harapkan adalah adanya insentif khusus baik dari pemerintah Indonesia kepada pengusaha lokal untuk turut serta dapat membangun smelter pengelolahan nikel tersebut. Insentif khusus tersebut dapat berupa memberikan pinjaman modal terhadap pengusaha lokal melalui bank-bank milik negara.

Menurut Menteri Bahlil, saat ini persyaratan pengajuan modal masih belum berpihak kepada pengusaha lokal yang bergerak di sektor pertambangan. Perbankan meminta equity sebesar 30-40 persen kepada pengusaha lokal, berbeda dengan perbankan asing yang hanya meminta equity 10 persen kepada perusahaan asing yang bersangkutan.

Hal tersebut yang membuat banyak smelter di Indonesia milik perusahaan asing karena perusahaan lokal tidak sanggup untuk membangun smelter.

Ilustrasi Smelter Foto: Wikimedia Commons

Hingga tahun 2020, sebanyak 19 smelter telah terbangun dan ditargetkan bertambah menjadi 23 smelter di 2021. Sementara itu, 28 smelter ditargetkan beroperasi di 2022 dan 53 smelter beroperasi pada 2023.

Dari jumlah pembangunan smelter tersebut dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing terutama dari investor China. Terbaru, ada lagi proyek smelter yang akan dibangun di Indonesia yang dimodali investor China di Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

Smelter ini dimodali oleh investor China bersama Freeport Indonesia. Namun, porsi modal Freeport dalam proyek ini hanya sebesar 7,5 persen dari total nilai investasi sekitar USD 2,8 miliar atau sekitar Rp 39,2 triliun (kurs Rp 14.000 per USD).

Dengan banyaknya perusahaan asing membangun smelter di Indonesia, dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan menjadi tamu atau penonton di rumah sendiri. Terlebih perusahaan asing akan mempekerjakan tenaga kerja asing yang membuat tenaga kerja lokal akan kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Maka, perlu adanya insentif khusus bagi perusahaan lokal untuk dapat membangun smelter dan membantu pemerintah untuk mencapai target 53 smelter yang beroperasi pada 2023-2024 sehingga dapat mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.

Menjadi pertanyaan besar, apakah kebijakan ini akan tetap diterapkan oleh Pemerintahan RI pada tahun 2024-2029?

Foto Hires Presiden Jokowi Menyampaikan Pidato Kunci dalam Acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo telah mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa untuk berhati-hati dalam memilih Presiden berikutnya. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan pentingnya kesinambungan dalam kepemimpinan suatu negara.

Presiden Joko Widodo pun mengibaratkan kepemimpinan seperti tongkat estafet, bukan meteran pom bensin (SPBU) yang kondang dengan istilah “dimulai dari nol ya”. Sehingga pentingnya meneruskan suatu kebijakan yang sudah ada.

Namun tentunya, kebijakan hilirisasi SDA yang ada saat ini akan tergantung dengan presiden terpilih nantinya. Dan, semua keputusan saat ini ada di tangan rakyat Indonesia.