Memandang Utang Pemerintah

com-Ilustrasi utang. Foto: Shutterstock

Cara seseorang memandang utang sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan tingkat penghasilannya. Untuk seorang pengusaha yang mempunyai banyak aset produktif dan penghasilan yang berasal dari usaha yang aktif, utang dapat dipandang sebagai kesempatan untuk membesar usaha dan memperluas jangkauan bisnisnya.

Dapat terlihat bahwa pengusaha acapkali memiliki utang dalam rangka mengambil kesempatan untuk menumbuhkan usahanya. Seorang pengusaha memiliki keyakinan yang tinggi bahwa utang yang dibuat akan membawa kesejahteraan yang lebih baik dalam jangka panjang.

Pemberi utang pun sering menganggap risiko dari utang yang diberikan relatif kecil sehingga biaya yang dikenakan atas utang tersebut lebih rendah.

Jika seseorang dalam kondisi ekonomi menengah atau memiliki penghasilan yang hanya terbilang cukup, utang merupakan cara untuk mengatur konsumsi inter-temporal antara masa kini dengan masa depan.

com-Ilustrasi utang Foto: Shutterstock

Utang yang dibuat merupakan cerminan dari pengorbanannya pada masa depan untuk menambah konsumsi masa kini. Dalam hal ini orang tersebut masih memiliki keyakinan bahwa utangnya akan terbayar dengan penghasilannya pada masa depan.

Untuk pemberi utang risiko dari utang yang diberikan pada segmen masyarakat menengah dianggap moderat, sehingga biaya atas utang yang dikenakan cenderung moderat, tergantung kesinambungan dari income stream dari penerima pinjaman.

Berbeda halnya jika seseorang pada kondisi ekonomi lemah. Pada kondisi penghasilan yang mungkin tidak mencukupi untuk konsumsi rutin, maka utang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan esensial. Ketidakpastian penghasilan bahkan menuntut orang tersebut untuk membuat utang yang baru untuk membayar utangnya yang lain.

Berbicara tentang besaran utang pemerintah, masing-masing orang akan memandang sesuai dengan kondisinya. Besaran utang yang melebihi Rp 7,700 triliun akan dipandang dengan kacamata yang berbeda.

com-Finmas, ilustrasi utang Foto: Shutterstock

Seorang pengusaha akan memaklumi saat menerima alasan utang pemerintah diperlukan untuk kegiatan produktif dan mengoptimalkan potensi ekonomi negara. Kelas menengah akan melihat dengan kacamata yang lebih moderat dan membandingkan dengan penerimaan negara saat ini dan masa depan.

Sedangkan masyarakat kondisi lemah akan sulit menerima alasan penambahan utang karena secara psikologis meraka beranggapan penerimaan pemerintah merupakan analog dari pendapatan mereka yang tidak akan mencukupi untuk membayar utang ke depannya.

Pemerintah perlu memberikan beberapa data Untuk mempertahankan alasan utang untuk belanja produktif. Data akumulasi kekayaan negara yang dihasilkan dari utang merupakan salah satu data yang dapat menggambarkan bahwa utang yang dibuat bukan hanya untuk keperluan konsumsi.

Data perkembangan pendapatan masyarakat atau data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dapat memperlihatkan bagaimana belanja pemerintah yang sebagian dibiayai melalui utang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya data perkembangan penerimaan negara dapat memberikan gambaran bagaimana kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utang di masa depan.

Ilustrasi BPK RI (Badan Pemeriksaan keuangan). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Melihat laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 yang telah di audit oleh BPK, total aset pemerintah mencapai angka Rp 11.454 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berada pada angka Rp 11.098 triliun.

Untuk angka PDB Per Kapita, Indonesia mencatatkan angka sebesar Rp71,0 juta untuk tahun 2022, angka ini meningkat dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp62.2 juta. Sedangkan untuk penerimaan pajak, tercatat Rp2.626,4 triliun berhasil dikumpulkan pada tahun 2022.

Angka ini meningkat tajam dibanding penerimaan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 1.547,8 triliun. Dari angka-angka di atas bisa kita lihat bahwa terjadi kenaikan pada aset pemerintah, pendapatan per kapita maupun penerimaan pajak seiring naiknya jumlah utang pemerintah.

Namun, angka-angka tersebut akan lebih meyakinkan masyarakat akan kemampuan menyelesaikan utang negara jika rasio pajak juga terus mengalami kenaikan. Seperti diketahui, rasio perpajakan indonesia berapa tahun terakhir berada pasa kisaran 10%.

com-Finmas, ilustrasi utang Foto: Shutterstock

Tax ratio ini menggambarkan besaran pajak yang dikumpulkan dari kegiatan perekonomian. Angka tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN dan G20. Jika melihat perkembangan rasio utang terhadap PDB yang juga bertahan pada kisaran 39% maka level utang maupun pendapatan bagi negara yang terbilang masih akan terus berkembang dapat dibilang pada kondisi terkendali.

Untuk negara-negara maju, tingginya rasio utang terhadap PDB dapat diimbangi dengan kemampuan mengumpulkan pajak yang tinggi pula. Sehingga keyakinan untuk menyelesaikan utangnya dapat terjaga.

Ke depannya peningkatan performa perpajakan akan mempunyai makna yang lebih dalam mensosialisasikan kebijakan pembiayaan pembangunan melalui utang. Jika kemampuan memakai menjadi lebih kuat maka kebutuhan akan pembiayaan utang akan lebih sedikit atau ruang fiskal dalam membiayai pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dapat lebih leluasa.