Membangun Infrastruktur Tapi Masyarakat Hidup Susah

Sumber : Ilustrasi ChatGBT

Penulis sering kali menaiki ojek online dan mendengar keluh kesah dari pengemudi ojek online. Yang mereka sering keluhkan adalah pendapatan berkurang sedangkan kebutuhan bahan pokok naik. Dari beberapa pengemudi ojek online mereka datang ke Jakarta tidak membawa keluarga. Keluarga mereka ditinggal dikampung. Jika kampung mereka dekat dari Jakarta seperti Bogor, Sukabumi atau Subang mereka 1 minggu sekali pulang kampung untuk memberikan uang kepada istri dan keluarga mereka. Tapi bagi mereka yang kampungnya jauh seperti Semarang, Yogyakarta atau Purwokerto mereka pulang kampung 2-3 bulan sekali. Menurut mereka bekerja di kampung atau didaerah susah dapat kerja apalagi jika skill mereka juga terbatas. Jadi tukang ojek aja sepi dikampung mending ke Jakarta masih ada penumpang.

Selain kesulitan di kampung banyak juga pengemudi ojek online yang dulunya bekerja. Namun karena kena PHK atau kontrak habis akhirnya mereka terpaksa menjadi pengemudi ojek online. Dan banyak kisah-kisah lainnya yang sangat menyedihkan.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhono ( SBY ) ekonomi mampu tumbuh 6 % dengan menggerakan konsumsi. Sedangkan pada masa Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ekonomi tumbuh 5 % dengan menggerakan pembangunan infrakstruktur. Namun 10 tahun terakhir terjadi pengetatan anggaran karena banyak dana untuk membangun infrakstruktur. Dari mulai jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan bahkan membangun Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Kereta cepat yang harusnya dibangun B to B namun tetap melibatkan pemerintah karena melalui BUMN.

Apakah salah kita membangun infraktruktur ?

Sebenarnya tidak salah suatu negara membangun infraktruktur. Dalam teori Keynes untuk menggerakan ekonomi pemerintah harus mengintervensi salah satunya membangun infrastruktur. Dengan membangun infrakstruktur diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Infrastruktur seharusnya di nikmati banyak masyarakat. Yang terjadi saat ini infrastruktur hanya di nikmati masyarakat yang mampu dan mapan saja. Masyarakat kecil tidak dapat menikmatinya. Dibuat tol-tol yang tarifnya mahal menyebabkan hanya masyarakat tertentu yang menikmati jalan tol. Diluar waktu mudik lebaran jalan tol kembali sepi. Bandara dan kereta cepat juga hanya dinikmati segmen tertentu. Apalagi IKN dibuat untuk para pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN).

Seharusnya pemerintah membangun jalan-jalan alteri yang mulus menuju desa-desa agar kendaraan bisa masuk sampai ke sawah dan perkebunan. Pasar-pasar di pugar menjadi pasar modern tempat bertemunya petani, pedagang dan pembeli dengan harga yang murah. Masyarakat dibangunkan rumah-rumah yang harganya terjangkau. Bangunan sekolah negeri atau swasta yang rusak di renovasi sesuai standar pendidikan yang memadahi.

Saat ini pekerjaan rumah pemerintah sangat berat. Program Presiden Prabowo sudah sesuai pro masyarakat kecil seperti makan bergizi gratis ( MBG ), sekolah rakyat dan koperasi merah putih. Jika 3 program tersebut berjalan optimal maka pergerakan ekonomi akan bisa mencapai target pertumbuhan 8 % dengan catatan tidak ada korupsi. MBG mampu membantu petani, peternak dan nelayan. Koperasi Merah Putih mampu membantu usaha kecil menengah ( UKM ) diberbagai macam usaha. Sekolah rakyat pun bisa menggerakan ekonomi dengan memenuhi berbagai kebutuhan sekolah yang besar seperti seragam dan peralatan sekolah lainnya.

Infrakstruktur yang sudah di bangun tetap harus di optimalkan sebaik mungkin. Pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat sehingga bonus demografi yang selalu kita banggakan tidak menjadi boomerang menjadi beban sosial akibat perekonomian dalam laju yang lambat dan stagnan.

Mungkin suatu saat kita tidak melihat pengemudi ojek online, pengemis, pedagang di lampu merah jalanan, pengamen dan tukang di puteran balik karena mereka semua sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan perekonomian melesat tinggi setinggi terbangnya burung Garuda.

Ferryal Abadi

Dosen FEB Universitas Esa Unggul, Jakarta

Ketua LSP Universitas Esa Unggul, Jakarta

Wakil Ketua Forum LSP P1 PTS Se Indonesia.