Bersuara untuk Keadilan Pendidikan di Pulau Nias

Ilustrasi pendidikan di Indonesia. Foto: Kemendikbudristek

Bicara soal pendidikan di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini bukan suatu pembicaraan yang baru di kalangan akademisi maupun pemerintah.

Diskusi-diskusi tentang perkembangan pendidikan ini menjadi agenda prioritas dalam memproduksi suatu sistem baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Dinamika pendidikan hari ini memang mengalami banyak perubahan akibat arus teknologi yang sangat cepat. Perbaikan dan perubahan sistem lama ke sistem baru menjadi variabel untuk menciptakan pendidikan yang kompetitif, inovatif dan berkualitas.

Pembangunan sarana pendidikan yang canggih di segala bidang terus digenjot pemerintah untuk melahirkan sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Dari sini kita tahu bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendorong lahirnya ruh kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan adalah segalanya karena segalanya harus membutuhkan pendidikan.

Jadi, apabila suatu negara/pemerintah tidak memiliki atensi serius untuk menyikapi kualitas pendidikan di negaranya, kemungkinan besar negara tersebut akan kaos (kacau). Apa dampak negatifnya? Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan lain sebagainya terjadi di mana-mana.

Kita coba berkaca dari negara-negara tetangga di Asia seperti, Jepang, China dan Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya yang infrastruktur negaranya maksimal dan maju di berbagai bidang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan negara tersebut, tak lain dan tak bukan adalah pendidikan yang unggul dan berkualitas. Jika dianalisa dengan logika sederhana semakin baik pendidikan yang dimiliki suatu negara maka semakin besar pula negara tersebut memiliki peluang sebagai negara maju.

Pembangunan infrastruktur dan sistem pendidikan di Indonesia terus dilakukan perubahan dengan berbagai macam ide-ide konstruktif. Pendidikan berbasis teknologi digital yang didorong dengan sistem kurikulum merdeka belajar adalah fokus utama pemerintah saat ini. Esensinya ialah untuk pengembangan soft skill serta akselerasi dalam menggali potensi generasi bangsa secara mandiri.

Sistem yang di inisiasi pemerintah tersebut tentu saja baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa sistem secanggih apapun yang dibangun pemerintah kalau ketidakadilan dalam mengakses pendidikan masih dirasakan oleh anak-anak di kepulauan (desa) lantas apa yang istimewa dari sistem ini?

Indonesia dikenal sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Pulau Nias salah satu di antara ribuan pulau tersebut yang berada di bawah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Nias adalah pulau kecil yang terbagi menjadi empat Kabupaten dan satu Kota dengan predikat daerah tertinggal.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 63/2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Di mana empat Kabupaten di Kepulauan Nias merupakan daerah yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang di bandingkan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah (niaskab.go.id/).

Dari beberapa kriteria tersebut salah satu faktor penghambat perkembangan dan kemajuan Pulau Nias adalah sektor pendidikan yang tidak maksimal yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Keadilan Pendidikan

Belum lama ini saya mengikuti perjalanan seorang aktivis pendidikan asal Nias bernama Joniwarsito Waruwu di media sosial. Ia melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari Pulau Nias menuju Jakarta untuk bertemu dengan Presiden dan Kemendikbud. Sang aktivis ini menempuh perjalanan delapan hari untuk menyuarakan hak-hak generasi muda dari pulau Nias.

Agenda yang dibawakan adalah agar para pelajar yang menamatkan SMA/sederajat di Pulau Nias bisa mendapat akses yang adil untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mengingat selama beberapa tahun terakhir pelajar dari Nias dalam mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri harus menempuh perjalanan dari Nias ke Kota Medan dengan segala risiko.

Dilihat dari angka kelulusan pelajar SMA/sederajat di Pulau Nias yang berkisar 17-18 ribu per tahun, hanya sekitar 100-200 pelajar yang bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri tersebut.

Hal itu disebabkan lokasi ujian yang jauh serta biaya akomodasi besar yang dikeluarkan oleh pelajar. Sehingga, anak-anak potensial dari keluarga ekonomi rendah tidak mendapat kesempatan untuk berkompetisi sama seperti anak-anak dari daerah lainnya.

Kondisi ini menandakan pelajar di daerah pinggiran mengalami ketimpangan dalam aksesibilitas pendidikan. Pada hal negara telah menjamin pemerataan pendidikan tersebut melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya, pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa “pemerintah terkhususnya daerah wajib memberikan layanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Terlepas dari dedikasi Joniwarsito Waruwu dalam menyuarakan keadilan pendidikan di Pulau Nias, ini juga menjadi lokomotif bagi pemerintah daerah di kepulauan Nias untuk berbenah. Evaluasi dan akselerasi pendidikan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong kemajuan sumber daya manusia yang kompetitif di daerah.

Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pendidikan adalah segalanya karena segalanya harus membutuhkan pendidikan. Maka keadilan untuk mengakses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi generasi muda di Pulau Nias harus menjadi perhatian pemerintah pusat.