Manfaatkan Potensi Merdeka Belajar untuk Mencapai Kesetaraan Pendidikan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua orang memiliki akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas. Disparitas pendidikan di masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, program Merdeka Belajar memberikan potensi besar untuk membangun fondasi pendidikan yang lebih merata dan inklusif di Indonesia. Salah satu poin penting dalam memanfaatkan potensi Merdeka Belajar adalah dengan memberdayakan peserta didik untuk menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Dengan membebaskan kreativitas, minat, dan potensi individu, program Merdeka Belajar membuka ruang bagi setiap peserta didik, tanpa terkecuali, untuk belajar sesuai dengan tempo dan gaya belajar masing-masing. Hal ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka, untuk mengeksplorasi potensi diri dan tumbuh secara optimal.

Anak yang sedang membaca buku (Sumber foto: www.pixabay.com)

Landasan Yuridis

Dari segi yuridis, hak pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Merdeka Belajar, pemerintah memastikan implementasi hak tersebut dengan memberikan ruang belajar yang lebih bebas dan inklusif bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Merdeka Belajar menjadi instrumen yang menguatkan landasan hukum untuk mencapai kesetaraan pendidikan secara menyeluruh.

Landasan Historis

Secara historis, pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Dari masa ke masa, ditemukan bahwa kesenjangan pendidikan kerap menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dengan adopsi program Merdeka Belajar, kita dapat melihat perubahan paradigma pendidikan dari yang bersifat otoriter menjadi inklusif dan memberdayakan. Hal ini sejalan dengan semangat perubahan yang terjadi dalam sejarah pendidikan Indonesia.

Landasan Filosofis

Dari perspektif filosofis, konsep Merdeka Belajar juga dapat dipahami sebagai wujud dari filsafat pendidikan yang menghargai martabat dan kemandirian individu. Dalam konteks ini, program Merdeka Belajar menekankan pentingnya memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada setiap peserta didik untuk mengelola proses belajarnya sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Filosofi ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar bagi terciptanya kesetaraan pendidikan di Indonesia.

Landasan Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, kesetaraan pendidikan berkaitan erat dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Disparitas pendidikan kadang disebabkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan seseorang. Dengan memanfaatkan potensi Merdeka Belajar, kita dapat menciptakan ruang bagi semua individu, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Melalui perspektif yuridis, historis, filosofis, dan sosiologis, kita dapat melihat betapa pentingnya memanfaatkan potensi Merdeka Belajar sebagai upaya mencapai kesetaraan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Program ini bukan hanya sekadar inovasi pendidikan, melainkan juga representasi dari komitmen bersama untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan kolaborasi semua pihak, kesetaraan pendidikan bukan lagi sekedar harapan, tetapi sudah menjadi keniscayaan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Potensi Merdeka Belajar untuk Kesetaraan Pendidikan

Selanjutnya, jika kita melihat keadaan pendidikan Indonesia, yang dimana pendidikan Indonesia sekarang. Sedang mengalami transformasi secara sistem. Mulai dari penerimaan siswa-siswi yang kita bisa sebut PPDB, hingga penerimaan mahasiswa ke kampus-kampus negeri yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya yakni, dulu sebelum adanya regulasi mengenai penerimaan siswa-siswi (PPDB) masih menggunakan penerimaan siswanya secara offline yakni datang ke sekolah dengan membawa nilai ujian nasional (UN). Serta membawa dokumen yang disyaratkan oleh sekolahnya. Akan tetapi, pada tahun 2023, dalam mendaftarkan siswa-siswinya sudah bisa didaftarkan secara online di web yang disediakan. Ditambah dengan ada penerimaan siswa (PPDB) ini menggunakan beberapa jalur. Yakni:

Jalur zonasi PPDB

Jalur ini didasarkan pada wilayah tempat tinggal calon peserta didik. Nah disini ada beberapa syarat selain dari hanya wilayah saja dari para peserta didik untuk bisa masuk kedalam sekolah yang impikan, sebagai berikut:

Jalur afirmasi

Jalur ini disediakan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah namun ingin tetap bersekolah. Ternyata tidak hanya jalur zonasi saja yang memiliki persyaratan seperti yang ada diatas. Akan tetapi, jalur afirmasi pun juga ada persyaratan yang harus dilampirkan, yakni:

Dan selebihnya masih banyak lagi jalur-jalur PPDB yang ditawarkan kepada para peserta didik. Dan terlebih dari adanya program ini membawa dampak positif yakni memaksimalkan potensi dari setiap peserta didik yang berada di daerah zonasi. Terlebih, hal ini diperkuat dengan ucapan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril memaparkan bahwa tujuan Kebijakan PPDB adalah 1) Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dari pemerintah yang dekat dengan domisilinya, 2) mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, 3) menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun, 4) mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi orangtua dan masyarakat dalam proses pembelajaran, serta 4) membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan.

Ditambah dengan Acuan dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 adalah 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; 2) Peraturan Pemda yang mengacu pada Permendikbud Ristek tersebut.

Anak perempuan yang sedang membaca buku (Sumber foto: www.pixabay.com)

Berdasarkan tujuan yang dinyatakan oleh Bapak Iwan Syahril, terlihat bahwa kurikulum untuk belajar mandiri ini memiliki potensi besar untuk membawa pendidikan Indonesia menjadi sejajar, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan bahkan sekolah menengah atas ataupun tingkat lebih tinggi lagi. Mengingat sistematika ini harus diberikan dan perlu dipraktekkan. Terlebih secara khusus, hal ini disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31, yang mengatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran."

Dari sini dapat diambil sebuah informasi, bahwa masyarakat kita, mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu Strata 1 (S1). Agar setiap jenjang dari Sabang sampai Merauke mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka harus diakomodasi dan diberdayakan.

Dan juga, dari segi guru maupun tenaga pendidik yang berada pada level sekolah. Terdapat program guru penggerak, yang dimana guru penggerak ini menjadi pemimpin dan memimpin dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mendukung pertumbuhan siswa secara holistik, proaktif, dan aktif, bahkan juga menginspirasi para pendidik lainnya untuk mengadopsi strategi pengajaran yang berfokus pada siswa dan bertindak sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan untuk mencapai profil siswa Pancasila yang ideal. Hal ini bisa membawa dampak yang lebih baik lagi buat pendidikan Indonesia untuk kedepannya. Dikarenakan, banyak sekali benefit yang bisa dirasakan dalam program guru penggerak, seperti; 1) Mendorong komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan lingkungannya. 2) Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. 3) Memacu peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah. 4) Menciptakan ruang diskusi positif dan kerjasama antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 5) Menjadi pemimpin pendidikan yang memacu kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah.

Rekomendasi untuk Mencapai Kesetaraan Pendidikan

Untuk mencapai kesetaraan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Pentingnya kesetaraan dalam pendidikan adalah agar setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkecuali. Dengan implementasi program-program yang tepat, pendidikan di Indonesia bisa mencapai standar yang setara dari Sabang hingga Merauke. Salah satu langkah awal yang diperlukan adalah peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil atau terpinggiran. Pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium harus diseimbangkan antara area perkotaan dan pedesaan. Dengan memastikan akses ke pendidikan yang sama di seluruh wilayah, kesetaraan pendidikan dapat tercapai.

Selain itu, pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik juga tidak bisa diabaikan. Memberikan pelatihan dan pengembangan terus menerus kepada guru di seluruh wilayah Indonesia akan meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan. Guru yang berkualitas akan mampu memberikan pembelajaran yang bermutu dan merata kepada semua siswa, tanpa memandang lokasi geografis. Program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan tanpa terhambat oleh masalah finansial. Dengan adanya akses yang sama terhadap beasiswa dan bantuan pendidikan, kesetaraan pendidikan dapat terwujud.

Lebih lanjut, integrasi teknologi dalam pembelajaran juga menjadi kunci dalam mencapai kesetaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Program pembelajaran online dan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu menyebarkan pendidikan berkualitas ke seluruh penjuru negeri, termasuk daerah terpencil. Dalam rangka mencapai kesetaraan pendidikan yang merata dari Sabang hingga Merauke, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk bekerja sama memprioritaskan investasi dalam pendidikan. Dukungan dari berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut dan program-program yang sesuai, kesetaraan pendidikan di Tanah Air dapat terwujud. Melalui kesadaran akan pentingnya pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia, kita dapat bersama-sama memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua generasi, dari Sabang sampai Merauke.

Artikel ini ditulis oleh Fikri Ahmad Faadhilah