Peristiwa Pungli di Rutan KPK, Dunia Gelap Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

Korupsi yang merupakan extraordinary crimes (Kejahatan Luar Biasa) nampaknya masih menjadi penyakit yang susah hilang di negeri ini. Bagaimana tidak, kita baru saja disajikan berita sidang perdana 15 eks pegawai KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2024. 15 eks pegawai KPK tersebut menerima jatah uang bulanan yang didapatkan dari pungutan liar (pungli) dari para tahanan di 3 cabang Rutan KPK. Mereka menerima uang sebesar Rp 80 juta di setiap cabang atau Rp 5-20 juta setiap tahanan, tentunya ini merupakan angka yang sangat fantastis bagi masing-masing individu. Hal yang sangat mengejutkannya lagi dalam kasus PUNGLI ini adalah praktek kungli ini dilakukan dengan para “lurah”diminta untuk mengumpulkan uang bulanan dari “Korting” masing-masing Cabang Rutan KPK.

“Korting” adalah tahanan yang ditunjuk oleh tahanan lain untuk mengumpulkan uang sebelum diserahkan kepada “Lurah”. Mereka juga memiliki kode dalam melaksanakan praktik ini, seperti yang disampaikan di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Syahrul Anwar Kode tersebut adalah ‘jatah 01,’ ‘pempek,’ hingga ‘pakan jagung.’

Tentunya kriminalitas yang disusun dengan sistematis ini hanya bisa disusun oleh mereka yang memiliki akses dan kekuasaan lebih di dalam rutan. Berdasarkan kasus tersebut, 15 Pegawai KPK didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain 15 orang tadi, KPK juga sebelumnya telah memecat 66 orang pegawainya yang terlibat dalam pungutan liar di rutan, Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024 lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Pengawasan, dan Unsur Kepegawaian.

KASUS KETUA KPK

Sebelumnya KPK juga mendapatkan cobaan yang sangat besar, cobaan yang diberikan oleh Ketua mereka sendiri, Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan gratifikasi pada November 2023, Selain kasus tersebut, Firli Bahuri juga melakukan beberapa pelanggaran etik berat ketika ia menjabat sebagai Ketua KPK seperti bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ketika dugaan korupsi yang dilakukan oleh SYL sedang ditangain oleh KPK, kemudian Firli juga tidak melaporkan pertemuannya tersebut kepada pimpinan KPK yang lain, dan terakhir Firli juga tidak melaporkan harta kekayaannya berupa valuta asing dan bangunan serta aset di LHKPN dari tahun 2020-2022.

Kerusakan KPK

Hal yang menjadi pertanyaan besar dibenak kita adalah mengapa KPK seperti ini? Kerusakan yang bahkan berasal dari ketua mereka sendiri dan juga mengapa KPK bisa kecolongan dengan kasus korupsi yang berasal dari dalam instansinya sendiri? Tentunya kita tidak lupa bahwa para pegawai KPK yang terjerat kasus pungli adalah mereka yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada tahun 2021 lalu. Selain itu juga Revisi UU KPK Nomor. 19 Tahun 2019 benarkah untuk memperkuat KPK ketika kasus korupsi berawal dari diri mereka sendiri, ini tentunya menjadi tamparan bagi mereka yang dulu nya mendukung revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dan menaruh harapan pada nya. Nampaknya TWK dan Revisi UU KPK masih belum bisa mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Rangkaian peristiwa yang diatas tadi seakan-akan menunjukkan dunia gelap dari pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga seolah-olah menunjukkan bahwa masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia terlihat suram.