Kecurangan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

foto dari https://www.istockphoto.com/id/foto/tinta-ungu-di-jari-setelah-pemilihan-presiden-di-indonesia-gm1401532403-454744009

Pemilihan umum atau biasa disebut pemilu masuk akal untuk menghubungkan infrastruktur politik dengan suprastruktur kebijakan yang memungkinkan terciptanya pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Rakyat berhak memilih wakil-wakilnya atau dipilih sendiri sebagai wakil-wakilnya. Pemilihan umum membantu mempertimbangkan calon wakil nasional yang memiliki kapasitas dan kemampuan mewakili rakyat (Mahfud, 1999: 221-222). Kebijakan moneter didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523, Ayat 1 sampai dengan 3, dan dapat dibagi menjadi tiga periode: selama periode pemilihan, selama periode pemilihan, dan selama periode pemungutan suara. Jika diperhatikan, unsur actus reus pada ayat (1) sampai ayat (3) pasal tersebut relatif sama.

Elemen dirumuskan dalam pola yang disengaja. Penyusunan sanksi pidana pelanggaran kebijakan moneter menggunakan pola kalimat tidak tentu. Pidana penjara seumur hidup harus dijadikan sebagai model ancaman dalam hukum pidana. Pencegahan kebijakan moneter dapat dilakukan melalui doktrin kriminologi pencegahan kejahatan yang berfokus pada lima teori. Sebuah teori moral yang menekankan pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moral. Teori pencegahan primer, sekunder dan tersier. Partai politik yang terlibat dalam kebijakan moneter juga harus dikriminalisasi dengan menggunakan teori identifikasi.

Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi pedoman. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah itu, UUD menjadi dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dan acuan dalam kehidupan. Masyarakat, negara, baik bagi warga negara maupun para pejabat. Hal ini sesuai dengan pandangan F. J. Stahl tentang salah satu ciri negara hukum (Atmadja, 2012:158), yaitu negara hukum (wetmatigheid van bastuur). Pada tahun 1965, Komisi Pengacara Internasional, dalam salah satu pertemuannya di Bangkok, merumuskan bahwa demokrasi perwakilan konstitusional memiliki enam persyaratan dasar, salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas.

Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu cara untuk mencari perwakilan yang sah bagi rakyat Indonesia. Dalam pemilihan umum, atau biasa disebut pemilu, masuk akal untuk memadukan infrastruktur politik dengan suprastruktur politik yang memungkinkan pengelolaan yang berpusat pada rakyat. Rakyat berhak memilih wakilnya atau dipilih sebagai wakilnya. Pemilihan umum membantu mempertimbangkan calon wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan kemampuan mewakili rakyat (Mahfud, 1999: 221-222). Kebijakan moneter didefinisikan dalam subbagian 1-3 § 523 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan dapat dibagi menjadi tiga periode: periode pemilihan, periode pemilihan dan periode pemilihan.

Jika diperhatikan, unsur actus reus relatif sama pada paragraf 1-3 pasal tersebut. Unsur-unsur sengaja dirancang. Dalam penyusunan sanksi pidana atas pelanggaran kebijakan moneter, digunakan sanksi yang tidak jelas. Penjara seumur hidup harus dijadikan contoh ancaman pidana. Intimidasi keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan doktrin kriminologi pencegahan kejahatan, yang berfokus pada lima teori. Suatu teori moral yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moral. Teori pencegahan primer, sekunder dan tersier. Juga, partai politik yang terlibat dalam kebijakan moneter harus dikriminalisasi dengan menggunakan teori identifikasi.

Politik uang sering disebut sebagai korupsi pemilu. Disebut kebijakan moneter karena merupakan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu), yang pada hakekatnya sama dengan korupsi (Estlund, 2012: 735). Oleh karena itu, dalam artikel ini saya akan menggunakan dua

istilah yang memiliki esensi yang sama: kebijakan moneter dan korupsi pemilu. Padahal, jika menyangkut kebijakan moneter, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat yang pro demokrasi.

Kebijakan moneter merupakan fakta yang sulit dihindari. Dua tahun lalu, ketika pemilihan presiden AS berlangsung pada 2016, profesor Sekolah Hukum Harvard Adrian Vermeule bahkan menyebut pemilihan presiden AS sebagai "doltokrasi" (Vermeule, 2018: 2). Poin utama dari artikel ini adalah bahwa demokrasi dianggap sebagai penyakit serius di Amerika Serikat karena dijangkiti oleh banyak skandal keuangan seperti korupsi pemilu.

Masalah kebijakan moneter Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Secara historis, hanya satu pemilihan besar yang diadakan di negara itu, pada tahun 1955. Tetapi pemilihan federal pada waktu itu diadakan dalam suasana yang sangat demokratis, adil dan adil dan tidak ada kebijakan moneter. Saat itu, partai-partai peserta pemilu parlemen berjuang dengan jujur ​​dan obyektif, mempertaruhkan gagasan Indonesia alih-alih hanya mengandalkan uang dan kekuasaan (Ellis: 2016: 77). Pemilihan parlemen pertama Indonesia diadakan pada tahun 1955, di mana anggota Dewan Konstituante dan DPR dicalonkan.

Pemilihan umum tersebut merupakan titik awal bagi Indonesia sebagai demokrasi perwakilan yang masih berlanjut hingga saat ini. Pemilu memang tidak bisa dipisahkan dari kampanye pemilu. Kampanye dilakukan dengan cara mempengaruhi masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum atau administrasi. Itulah sebabnya kampanye memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan politisi berpartisipasi dalam pemilu. Seperti yang dikatakan Jacobson Dendys, uang tidak cukup, tetapi kampanye tidak akan berhasil tanpanya.

Uang saja tidak cukup, tapi kampanye tetap butuh uang. Namun, penerapan pelaporan keuangan opsional di Indonesia belum berjalan mulus. Pada tahun 2019, Partai Nasional Demokrat Bulendapiri diduga melakukan penipuan pelaporan dana kampanye anggota DPRD Bali untuk pemilihan umum 2019, menurut surat kabar Dr. Warga Bali Bawa Sur tentang kejadian terkait pemilu yang korup. Namun, Bawaslu tidak melanjutkan kasus tersebut di akhir penyidikan karena ada sengketa hukum di Gakkumdu (Pusat Penegakan Hukum Terpadu).

Ini adalah masalah nasional, karena tidak ada gunanya menghabiskan satu sen pun untuk kampanye pemilu. Pemilu yang adil dimulai dengan uang kampanye. Penipuan dana kampanye mencerminkan kejahatan penipu, yang mengarah pada korupsi pemilu dan bahkan korupsi politik di pemerintahan. Penipuan rekening pemilu menunjukkan sikap yang memalukan terhadap calon anggota parlemen dan membutuhkan regulasi dan penegakan hukum yang tegas dan jelas.

Penelitian Satria (2019), mengkaji politik hukum kebijakan moneter dalam pemilu parlemen Indonesia. Selain itu, penyidikan terhadap tindak pidana anggota DPR, DPD, dan DPRD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR (Ali, 2016). Gambaran tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Kilapong, 2020). Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sanksi pidana terhadap akun pemilu palsu di Indonesia.

Mengenai kebijakan hukum (khususnya kebijakan hukum pidana). kami melihat kemajuan dalam penyelidikan kejahatan pemilu. Perkembangan ini mencakup kejahatan pemilu yang lebih luas. peningkatan jenis kejahatan dan peningkatan hukuman pidana. Dari segi ruang lingkup, kita melihat adanya evolusi dari lima tindak pidana pemilu KUHP menjadi 15 tindak pidana pemilu UU No 3 Tahun 1999. Perkembangan juga terjadi dalam hal jenis kejahatan. yaitu, kejahatan oleh majikan/pengawas yang gagal memberdayakan karyawannya.