Pendidikan dan Kaum Marginal

Dokumentasi Pribadi

Pemerintah Indonesia telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dan perhatian penting. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Dari tujuan tersebut dapat diartikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat pendidikan yang berkualitas dan bermutu tanpa memandang status sosial, ras, agama, budaya, dan gender.

Ditegaskan pula dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan tersebut melalui suatu anggaran pendidikan. Di mana sejak tahun 2009 anggaran pendidikan di Indonesia merupakan mandatory spending. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memberi penegasan bahwa dalam proses penyusunan anggaran, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu aset berharga yang dimiliki oleh negara. Sebagai generasi penerus bangsa, SDM tersebut memiliki peranan penting dalam membangun dan menentukan keberlanjutan suatu bangsa. Tak hanya itu, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sedari dini melalui suatu bentuk pendidikan. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas dari sumber daya manusia.

Menurut data informasi APBN TA 2023, alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki daya saing sehingga mampu beradaptasi pasca pandemi serta membangun kompetensi yang dibutuhkan di masa depan dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi. Tak hanya pendidikan formal saja yang menjadi fokus pemerintah Indonesia, pendidikan karakter yang berlandaskan pancasila pun saat ini menjadi fokus pemerintah dalam membentuk SDM yang berkualitas.

Dengan tingginya prioritas dan fokus pemerintah terhadap pendidikan seharusnya seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari pendidikan yang telah disediakan tersebut. Namun faktanya masih ada masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat dari fasilitas pendidikan yang telah tersedia. UUD 1945 mengatur bahwa semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan secara merata, akan tetapi kenyataannya masih ada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau disebut dengan kaum marginal yang karena keadaannya tidak bisa memanfaatkan adanya pendidikan.

Padahal anak-anak memegang peranan penting dalam mengelola keberlanjutan suatu negara sebagai generasi penerus. Oleh karena itu sebagai aset bangsa, pendidikan sangat diperlukan untuk melatih dan memberdayakan kemampuan anak-anak sedari dini. Akan tetapi karena adanya masalah sosial tersebut banyak anak yang memilih untuk tidak bisa menempuh pendidikan dasar. Salah satu objek pengamatan dalam essai ini adalah anak-anak pemulung sebagai kaum marginal.

Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Ilustrasi pendidikan di Indonesia. Foto: Kemendikbudristek

Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab kaum marginal memilih untuk tidak menempuh pendidikan dasar. Bagi keluarga miskin, membuat pilihan untuk menyekolahkan anak-anak mereka merupakan suatu beban yang berat. Berada di bawah garis kemiskinan, mereka lebih memiliki prioritas untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dibandingkan kebutuhan atas pendidikan. Anak-anak dari kaum marginal pun memiliki pendapat bahwa daripada sekolah, mereka lebih memilih untuk ikut membantu orang tuanya mencari uang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulaeha, 2017) salah satu anak pemulung memaparkan bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting. Bagi mereka, mencari uang dan ikut membantu meringankan beban orang tuanya lebih penting daripada harus bersekolah. Sejalan dengan pemikiran anak-anak tersebut, orang tua mereka juga beranggapan bahwa pendidikan hanya sekadar membaca dan menulis sehingga hal tersebut yang menyebabkan sekolah tidaklah terlalu penting dan justru memakan waktu. Bagi para orang tua, yang terpenting adalah anak mereka bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dari sekian banyaknya persepsi penolakan terhadap pendidikan bagi anak-anak pemulung, masih ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa penting untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak mereka. Orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan memiliki anggapan bahwa dengan sekolah, anak-anak mereka bisa menaikkan taraf hidup dan status sosial mereka. Oleh karena itu, meskipun faktor kemiskinan sangat berpengaruh terhadap alasan anak-anak tidak bersekolah, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pendidikan dalam budaya Indonesia.

Orang tua mempunyai peranan yang sangat besar dalam membuat keputusan boleh atau tidaknya anak mereka mendapatkan pendidikan. Untuk mengambil keputusan tersebut tentunya akan sangat tergantung pada persepsi atau pandangan orang tua terhadap pendidikan sehingga persepsi orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan pendidikan seorang anak (Vendriyani, 2015). Namun meskipun banyak orang tua telah sadar akan pentingnya pendidikan, mereka juga memiliki anggapan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang "mahal" sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atas pendidikan tersebut secara maksimal.

Pemerintah Indonesia telah menyediakan sekolah gratis dalam menangani permasalahan biaya yang dihadapi oleh kaum marginal. Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapannya seperti masih adanya ketimpangan sosial dalam kualitas pendidikan. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah tidak bisa merasakan fasilitas pendidikan yang sama dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Dengan peningkatan besaran alokasi anggaran pendidikan tiap tahunnya, rupanya kualitas sekolah yang disediakan oleh pemerintah tidak mampu bersaing dengan sekolah yang disediakan oleh pihak swasta. Oleh karenanya jika hal tersebut dibiarkan lebih lanjut, pemerataan pendidikan akan sulit terwujud dan kesenjangan akan semakin terlihat.

Meskipun kaum marginal dapat memanfaatkan adanya pendidikan dasar secara gratis, namun masih terdapat kendala biaya dalam menempuh pendidikan tinggi. Jika pendidikan dasar sudah dijamin oleh pemerintah melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun dengan penyediaan sekolah gratis, untuk pendidikan tinggi (universitas) pemerintah belum optimal dalam mengintervensi pemerataan pendidikan tinggi bagi kaum marginal. Oleh karena itu meskipun orang tua memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan namun karena adanya kendala biaya mereka terpaksa hanya mampu memberikan pendidikan sampai dengan tingkat dasar saja.

Upaya Menangani Permasalahan Pendidikan Kaum Marginal

Ilustrasi pendidikan di Indonesia. Foto: Kemendikbudristek

Dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi merupakan suatu tanggung jawab pemerintah. Dalam menangani permasalahan biaya kuliah di tingkat pendidikan tinggi, diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi terkait beasiswa bidikmisi maupun pemberian informasi mengenai Perguruan Tinggi Ikatan Dinas bagi kaum marginal.

Kurangnya informasi di lingkungan kaum marginal membuat banyak orang tua yang tidak mengetahui adanya beasiswa prestasi atau sekolah kedinasan tersebut. Tak hanya kontribusi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan pendidikan bagi kaum marginal. Kontribusi pemerintah tersebut harus didukung oleh peran orang tua. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi orang tua.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi peningkatan kesejahteraan hidup dengan menampilkan tokoh-tokoh yang berhasil mengubah taraf hidupnya melalui pendidikan. Dengan adanya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi anak-anak sehingga mampu meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa. Perlu diingat bahwa pendidikan memang mahal, namun tanpa pendidikan justru biayanya akan jauh lebih mahal lagi.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam menangani masalah pendidikan kaum marginal adalah dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan. Organisasi seperti relawan pengajar sangat diperlukan dalam memberikan pendidikan tambahan dalam bentuk formal maupun nonformal. Tak hanya itu, organisasi kemasyarakatan juga dapat memberikan pelatihan dalam bentuk pelatihan keterampilan untuk menggali potensi dan bakat yang dimiliki anak-anak kaum marginal. Sinergi antara keseluruhan elemen masyarakat dan pemerintah jika dilakukan secara optimal dapat mengurangi masalah pendidikan di lingkungan kaum marginal.