Catatan Mini: Meratapi Slogan

Ilustrasi mengerjakan skripsi. Foto: CoWomen/unsplash

Saya telah selesai mengerjakan perbaikan naskah proposal penelitian, dan kini saatnya terjun ke lapangan untuk mencari data. Namun, sebelum itu saya harus mencari alur perizinan terlebih dahulu. Karena, penelitian ini akan melibatkan beberapa dinas di daerah untuk dijadikan sebagai narasumber penelitian. Hal ini supaya penelitian saya dijamin oleh pemerintah daerah, dalam artian lebih mudah dalam mencari data. Begitu pikir saya. Berkaitan dengan perizinan, saya banyak bertanya kepada teman-teman yang lebih dahulu melakukan wawancara dan penggalian data di instansi pemerintah daerah. Tentu sangat variatif mengingat aturan tiap daerah berbeda-beda. Supaya lebih mantap, saya putuskan juga untuk mencari mekanisme perizinan melalui berbagai kanal website yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut berbagai informasi teman, ada beberapa instansi yang berkaitan dengan perizinan penelitian di daerah: dinas perizinan satu pintu, badan penelitian daerah, dan dinas-dinas terkait yang ingin diwawancara. Tak pikir panjang dan menunggu waktu lebih lama, saya mulai mencari-cari informasi. Dan, saya pun menemukan tidak satu pun hal berarti. Pertama, saya membuka kanal perizinan terpadu. Begitu banyak menu-menu perizinan yang disediakan. Sederhananya, ada dua menu utama dalam website tersebut: izin usaha dan non usaha.

Saya pikir, mulanya, perizinan penelitian bisa jadi ada di menu izin non usaha. Kemudian saya buka bagian perizinan non usaha. ketika diklik dari menu home, kemudian sejenak loading, dan ya. Halaman pun tidak berubah tetap pada menu home. Ibarat anda berada di halaman A, dan ada pilihan B dan C, kemudian anda klik menu B. Sistem loading sejenak, dan anda dapati tetap berada di halaman A. Tidak berubah. Begitu pula ketika anda memilih C, loading sejenak dan anda dapati kalimat: not found. Ya, tidak ada petunjuk apa pun di website dinas ini.

Saya beranjak menuju website berikutnya: Badan penelitian. Kurang lebih tampilannya sama dengan dinas sebelumnya. Saya akui selera saya dalam hal desain amat buruk, tapi tampilan website lembaga pemerintah ini nampaknya lebih buruk. Mending blogspot saya yang gratis, nampaknya. Saya juga tidak menemukan apa pun di sini kecuali kolom kontak. Tertera faksimail, nomor telepon kantor, Facebook, dan email. Sebagian besar teman mengatakan bila perizinan penelitian mereka dikeluarkan oleh lembaga semacam ini. Karena tidak ada hilal yang terlihat ihwal perizinan penelitian di dinas sebelumnya, alhasil saya memutuskan untuk mencoba menghubungi badan ini saja. Toh, bila keliru nanti pasti akan diarahkan. Siapa suruh tidak ada pusat informasi yang jelas.

Namun, saya tidak punya faksimail, tidak menggunakan facebook, dan tidak punya pulsa sebanyak itu untuk telepon mengurus perizinan. Alhasil saya ambil saja kontak surat elektroniknya: email. Awalnya saya sangat tidak yakin. Karena sebelum ini, saya pernah mengirim email ke beberapa dinas dan badan untuk keperluan magang namun nihil. Akan tetapi, tidak ada salahnya dicoba sekali lagi.

Tepat di hari Senin pagi akhir Desember 2021, saya mengirim email berisi permohonan perizinan penelitian di beberapa dinas beserta lampiran surat pengantar dari kampus. Saya berdoa supaya ini dibalas. Satu hari belum dibalas: masih satu hari, pikir saya. Mungkin terlampau banyak email yang masuk. Dua hari belum dibalas: mungkin padat kegiatan akhir tahun, jadi belum sempat. Tiga hari, masih menunggu. Empat hari, lima hari, dan hingga hari keenam tak kunjung ada inbox masuk.

Saya penasaran, kemudian mencari akun sosial media badan itu melalui instagram. Siapa tahu punya dan aktif, toh pemerintah sekarang juga banyak aktif di media itu, pikir saya sekali lagi. Saya temukan akunnya, kosong tanpa postingan. Dan, yang menarik adalah kata di biografi akun itu. Semacam motto yang serius, tendensius, sekaligus menggelikan: solid-smart-speed. Duh!

Sudah hari Senin lagi, dan balasan belum juga datang. Saya tak tahan lagi, pagi-pagi betul saya bergegas langsung menuju kantor badan itu. Saya berangkat dengan motor bebek, berjalan pelan dengan jarak yang tidak dekat, dan tiba menjelang siang: sekitar jam sepuluhan. Setibanya di sana, segera saya masuk dan mencari siapa pun petugas yang dapat diajak berbicara. Saya temukan. Saya justru yang pertama kali dihampiri oleh petugas resepsionis, yang kelihatannya sedang asyik berbincang di sudut ruangan kantor.

“Ada yang bisa dibantu, Mas?” tanyanya, sedikit ramah.

“Saya ingin melakukan penelitian di beberapa dinas di sini, saya sudah ada surat pengantar dari kampus, kira-kira alurnya seperti apa ya, Mas?”

“Baik, sebentar ya, Mas. Saya sampaikan dulu ke dalam,” jawabnya cedal. Petugas itu pun masuk ke dalam suatu ruangan yang sama sekali tak dapat saya lihat isinya. Tak lama, ia datang kembali. Saya malah diberikan nomor telepon kantor. Katanya nanti telepon saja.

“Lah, kenapa nggak sekarang saja? Saya boleh masuk bertemu atasan? Apa sedang ada rapat?” Kebetulan di parkiran begitu banyak mobil. Jadi, saya menduga sedang ada rapat.

“Tidak ada, Mas. Tidak ada rapat. Saya tidak paham apa-apa. Yang lebih paham belum datang.”

Waldalah batin saya mengerutu. Sudah siang pegawai pemerintah belum datang? Dan resepsionis pun tidak tahu apa-apa, hanya menyodorkan nomor telepon yang sebetulnya sudah ada di website. Macamanapula? Sia-sia saja saya datang. Saya pun keluar dan duduk beberapa menit di parkiran sepeda motor. Akhirnya saya hubungi langsung bupati daerah saya untuk mendapatkan arahan yang jelas melalui fitur direct massages.

Saya ceritakan sebagaimana yang saya tulis di atas dan memohon segera diberikan petunjuk sejelas-jelasnya. Cukup lama saya menunggu, tapi tak selama menunggu balasan email badan itu. Namun, kali ini dibalas. Singkatnya, saya cukup mengirim surat langsung ditujukan ke bupati. Selebihnya, urusannya. Hari kian panas, dan saya pun pulang.

Di sepanjang jalan saya menggerutu. Saya tidak menemukan definisi pemerintah yang responsif. Tidak menemukan slogan “speed” sebagaimana yang tertera di bagian biografi akun Instagram lembaga itu. Sudah tujuh hari mengirim email tak kunjung dibalas. Jangan-jangan email itu hanya pajangan saja, bukan untuk berkomunikasi? Apalagi menyinggung perihal “smart” dalam hal ini smart government.

Seharusnya sedari tampilan website harus sudah siap dan clear. Inilah kelemahan smart government hampir di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Selain berbicara sistemnya yang harus segera diperbaiki, detail demi detail peraturan harusnya juga tersedia, sehingga tidak membingungkan bagi rakyat kecil semacam saya ini. Tak lupa, pegawai juga harus smart. Minimal tahu tugas pokok lembaga tempat ia bekerja, entah di manapun posisinya.

Sehingga, bila ditanya tidak justru menambah bingung penanya yang sudah bingung. Minimal bisa berkata tidak, “Maaf, Mas. Di sini tidak ada tugas mengurus perihal perizinan penelitian.” Begitu misalnya, minimal ada informasi tambahan dan bertambah referensi untuk mencari di bagian yang lain. Cukup.