Aliansi Filipina–AS sebagai Balance of Power di Laut Cina

Ketegangan di Laut Cina Selatan muncul sebagai konsekuensi dari tumpang-tindih klaim kedaulatan, persaingan strategi maritim, serta perebutan sumber daya yang semakin intens di kawasan tersebut. Tiongkok menggunakan klaim sembilan garis putus-putus (Nine-Dash Line) untuk memperluas pengaruhnya dengan membangun pulau buatan dan mengoperasikan kapal keamanan laut, hal ini menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Filipina, meskipun berhasil menang dalam putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang membatalkan klaim sembilan garis putus-putus China, masih menghadapi tekanan nyata di lapangan. China terus melakukan tindakan agresif dengan mengirimkan kapal penjaga pantai, milisi maritim, dan pesawat pengintai ke wilayah yang secara hukum internasional jelas merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Meskipun putusan arbitrase tersebut bersifat mengikat secara hukum, tindakan Beijing tidak berhenti karena China menolak mengakui putusan itu. Karena itu, Filipina berada dalam kondisi di mana status hukum yang sah tidak diimbangi dengan keamanan nyata.

Kemampuan militer Filipina juga sangat terbatas, yang membuat situasi semakin memburuk. Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Filipina memiliki jumlah kapal, alat, dan teknologi yang jauh lebih sedikit dibandingkan Tiongkok, sehingga sulit untuk mencegah atau menegakkan kedaulatan secara efektif. Infrastruktur pertahanan yang masih kaku, kemampuan pemantauan maritim yang rendah, serta ketergantungan terhadap bantuan luar negeri membuat Manila rentan terhadap tekanan Tiongkok. Hal ini terlihat dari berulangnya peristiwa di Second Thomas Shoal, Reed Bank, dan Whitsun Reef, di mana kapal Filipina sering kali mengalami hambatan, ancaman, bahkan disemprotkan water cannon oleh kapal Tiongkok. Serangkaian kejadian ini menunjukkan ketimpangan kekuatan yang bukan hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga strategi jangka panjang Tiongkok untuk mengubah kondisi saat ini dan memaksakan kontrol de facto di wilayah yang masih diperdebatkan.

Mengapa Filipina Meggandeng Amerika Serikat

Filipina menggandeng Amerika Serikat karena menghadapi tekanan maritim yang semakin intens dari China, sementara kemampuan militernya tidak memadai untuk mempertahankan posisi di Laut Cina Selatan. Manila membutuhkan dukungan eksternal yang mampu memberikan efek deterrence, dan AS adalah satu-satunya mitra dengan kapasitas strategis, teknologi militer, dan komitmen perjanjian yang dapat mengisi kekurangan tersebut. Selain itu, kehadiran AS membantu Filipina mempertahankan ruang gerak diplomasi, memastikan bahwa China tidak dapat secara sepihak mengubah status quo di wilayah yang menjadi kepentingan vital Filipina, terutama di sekitar Second Thomas Shoal.

Di sisi lain, Amerika Serikat bersedia membantu Filipina bukan hanya karena kewajiban dalam Mutual Defense Treaty, tetapi juga demi melindungi kredibilitas komitmen keamanan AS di Asia Timur dan menjaga agar Laut Cina Selatan tetap terbuka dan tidak didominasi China. Bagi Washington, Filipina adalah mitra geografis strategis yang memiliki posisi penting dalam rantai pulau pertama (first island chain), sehingga stabilitas dan kemandiriannya menjadi bagian dari kepentingan nasional AS. Amerika Serikat telah mendukung Presiden Marcos dengan kuat sepanjang konflik di Laut Cina Selatan. Negara tersebut terus memberikan dukungan diplomatik, memperluas latihan militer dan lokasi militer di Filipina, meningkatkan bantuan militer, membantu menarik sekutu untuk melakukan patroli bersama, serta memasang sistem rudal besar di wilayah Filipina. Alasan yang diberikan untuk semua tindakan ini adalah untuk meningkatkan efek jera. Meskipun beberapa langkah tersebut penting, ada beberapa tindakan yang justru provokatif dan berkontribusi pada siklus eskalasi, termasuk memperparah rasa tidak aman Tiongkok terhadap Taiwan secara tak perlu. Dengan kata lain, kerja sama ini bukan semata soal dukungan keamanan, tetapi juga bagian dari upaya AS mempertahankan keseimbangan kekuatan yang stabil di kawasan Indo-Pasifik.

Konteks Balance of Power

Konteks balance of power menjadi kunci untuk memahami pilihan strategis Filipina di tengah dinamika Laut Cina Selatan. Dalam teori ini, negara-negara kecil biasanya mencari mitra atau aliansi untuk menghindari dominasi oleh negara besar yang dianggap mengancam kestabilan dan kedaulatan mereka. Karena tidak ada pihak global yang bisa memaksa China mematuhi putusan arbitrase tahun 2016, Filipina harus bergantung pada kekuatan militer dan aliansi sebagai cara utama untuk menjaga kedaulatannya. Karena kemampuan militer Filipina terbatas, mereka tidak bisa membalas kekuatan China secara langsung. Jadi, langkah yang paling masuk akal adalah mencari mitra luar negeri yang bisa memberi jaminan keamanan. Dalam kerangka balance of power, Filipina memanfaatkan Amerika Serikat sebagai penyeimbang untuk mencegah kekuatan China di Laut Cina Selatan. Teori ini menyatakan bahwa apabila satu negara terlalu kuat, negara lain akan bersatu untuk memulihkan keseimbangan. Keputusan Manila memperkuat EDCA, memperbesar latihan Balikatan, serta melakukan patroli bersama adalah bentuk penyeimbangan eksternal (external balancing) yang diarahkan untuk meningkatkan daya tawar Filipina sekaligus mengirim sinyal bahwa agresi China tidak akan dibiarkan tanpa respons.

Sebelumnya, Filipina menggunakan pendekatan hedging, yaitu cara untuk menjaga hubungan ekonomi dengan China tetap seimbang sambil tetap menjaga hubungan keamanan dengan AS. Tujuannya adalah agar tetap fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada satu pihak. Namun, tindakan keras China seperti menggunakan semprotan air, memblokir kapal pengangkut barang, dan mengintimidasi para nelayan Filipina membuat ruang bagi pendekatan hedging makin sempit. Karena itu, Manila mulai lebih dekat dengan AS, bukan hanya sebagai sekutu resmi, tetapi juga mengandalkan AS sebagai penjaga keamanan laut utama. Perubahan ini menunjukkan bahwa balance of power bukan hanya teori abstrak, tetapi realitas praktis yang membentuk kalkulasi strategis Filipina di tengah rivalitas Amerika Serikat–China yang terus memanas.

Bentuk dukungan Amerika Serikat di Lapangan

Komitmen Amerika Serikat terhadap Filipina terlihat dari berbagai tindakan nyata yang bertujuan memperkuat kemampuan pertahanan Manila serta menunjukkan bahwa Washington siap menghadapi peningkatan kekuatan militer Tiongkok di kawasan tersebut.

1. Latihan militer Balikatan

Latihan Balikatan kini menjadi latihan terbesar sepanjang sejarah antara kedua negara, melibatkan simulasi pertempuran, operasi amfibi, hingga latihan pertahanan pulau. Selain meningkatkan kerja sama antar satuan, latihan ini juga menunjukkan bahwa strategi pertahanan Filipina semakin terintegrasi dengan prinsip militer AS.

2. Penerapan Perjanjian EDCA

Melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement, AS mendapatkan akses ke berbagai lokasi militer strategis, termasuk wilayah dekat Laut China Selatan dan Luzon utara yang berbatasan langsung dengan Taiwan. Bagi Filipina, EDCA berarti modernisasi infrastruktur pangkalan, peningkatan sistem logistik, serta kehadiran militer AS yang berfungsi sebagai pengingat atau penghalang terhadap tindakan agresif Tiongkok.

3. Patroli bersama

Patroli maritim dan udara antara Filipina dan AS memberikan sinyal diplomatik jelas bahwa

Washington siap menjaga komitmen dalam perjanjian keamanan. Kehadiran kapal dan pesawat AS di titik rawan seperti Second Thomas Shoal atau Scarborough Shoal memperkuat kehadiran dan juga mencegah tindakan keras Tiongkok terhadap kapal pengawas Filipina.

4. Bantuan peralatan pertahanan

Amerika Serikat terus memberikan peralatan pertahanan yang selama ini menjadi kelemahan Filipina, seperti radar laut, sistem pelacak udara, kapal patroli modern, serta dukungan untuk modernisasi keseluruhan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Bantuan ini bukan hanya meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat kemampuan pengawasan di wilayah yang rawan konflik.

Dampak Regional

Kedekatan antara Filipina dan Amerika Serikat memicu reaksi tajam dari Tiongkok. Beijing menganggap tindakan ini sebagai "provokasi" dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat hanya memperparah konflik. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terasa jelas di Laut Cina Selatan. Bagi negara-negara ASEAN, kondisi ini menambah kesulitan dalam hal politik internasional. Sebagian negara ingin tetap mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok, sementara yang lain merasa cemas karena pengaruh Beijing yang terus meningkat. Filipina menjadi contoh bagaimana tekanan keamanan bisa mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk lebih dekat dengan Amerika Serikat.

Kesimpulan

Aliansi Filipina-AS adalah langkah realistis untuk menghadapi ketimpangan kekuatan di Laut Cina Selatan. Karena tekanan dari China yang semakin meningkat dan kemampuan pertahanan Filipina yang terbatas, negara tersebut membutuhkan bantuan dari luar untuk menjaga kedaulatannya. Sementara itu, Amerika Serikat juga ingin mempertahankan ketenangan dan kebebasan berlayar di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks balance of power, tindakan Filipina bukan hanya sekadar pilihan politik, tetapi juga respons strategis terhadap perubahan dalam distribusi kekuatan di wilayah tersebut. Kerja sama ini menunjukkan bahwa meski ada persaingan antara dua kekuatan besar, negara-negara kecil masih berusaha menemukan cara untuk mempertahankan ruang gerak mereka.