Lekatnya Politik Dinasti

Bangkitnya Dinasti Politik Jokowi. Foto: kumparan

Pemilu 2024 sudah mulai memasuki masa kampanye, di mana masa ini merupakan ajang untuk paslon saling menunjukkan taringnya kepada masyarakat publik. Seperti yang terjadi dua hari yang lalu, simbolis Ganjar-Mahfud melakukan kampanye di Sabang dan Merauke sebagai bentuk persatuan. Kemudian Anies-Muhaimin yang berpisah, Anies di kediamannya Tanah Merah Jakarta.

Sedangkan, Muhaimin sowan ke Ibunda lalu bergeser ke Mojokerto dan malamnya ke Surabaya. Akan tetapi, berbeda dengan Prabowo-Gibran yang tidak melakukan kampanye, mungkin paslon nomor 2 itu sedang mencari hari yang pas untuk kampanye.

Ketiga calon presiden memang memilih bakal wakil presiden sesuai dengan ketentuannya. Namun berbeda dengan penentuan paslon nomor 2, Prabowo Subianto. Penentuan Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi cawapres tampaknya menuai banyak kontra.

Pertama, putusan MK yang disetujui oleh Anwar Usman itu melanggar kode etik sehingga Anwar Usman diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan MK. Namun, pemberhentian Anwar Usman ini tidak memiliki efek pada calon wakil Presiden Prabowo. Sehingga, pencalonan itu tetap sah di mata KPU.

Penentuan Gibran menjadi wakil itu merupakan ajang Politik Dinasti. Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarganya, misalnya ayahnya mewarisi kekuasaan kepada anaknya. Sistem seperti ini masih lazim digunakan oleh negara yang mempunyai sistem monarki.

Politik semacam ini pasti mengutamakan kepentingan kelompoknya, sehingga demokrasi tanah air akan tercoreng. Secara tidak langsung, cara ini sengaja dikonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja.

Ketentuan Gibran menjadi cawapres sebenarnya masih belum memenuhi kata sah. Namun, persetujuan itu dilakukan oleh pamannya Gibran yang masih memiliki hubungan saudara dengan Jokowi. Politik dinasti ini juga tidak berhenti sampai di sini, manuver Kaesang Pangarep yang seketika bisa menjadi Ketua Umum Partai PSI hanya dalam kurun waktu tiga hari juga menuai persoalan yang dalam tanda kutip tidak masuk akal.

Maka dari itu, pemilihan umum 2024 nanti alangkah baiknya benar-benar dihindarkan dari semacam politik dinasti, baik itu berada di MK maupun lembaga konstitusi lain yang terkait. Dengan begitu, perlu diberikan aturan hukum secara mengikat bahwa pejabat negara tidak diperbolehkan untuk memaksakan keluarga atau sanak saudaranya menjadi wakil rakyat. Adanya peraturan ini tentu ke depannya model pencalonan melalui dinasti ini tidak terjadi lagi di kepemimpinan presiden selanjutnya.