Pemerintah Kaji Insentif Nonfiskal Mobil Hybrid dan REEV, Rampung Tahun Ini
PerbesarKementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan berteknologi hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Kebijakan ini dirancang guna mempercepat transisi industri otomotif nasional sekaligus menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Bentuk insentif nonfiskal yang tengah dimatangkan antara lain kemudahan administrasi, pembebasan aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap, hingga penyediaan fasilitas parkir khusus. Langkah ini diambil untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan hemat energi.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif tidak melulu harus berupa pemotongan pajak. Keringanan operasional harian di jalan raya dinilai memiliki daya pikat yang sama kuatnya bagi konsumen.
"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Menperin Muhammad Sarmuji usai melakukan pertemuan dengan pengurus Gaikindo di Jakarta, Rabu (21/10).
Sarmuji menjelaskan bahwa selama ini kendaraan murni listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) telah menerima paket insentif yang komprehensif. Sebaliknya, lini kendaraan berefisiensi tinggi seperti hybrid, PHEV, dan REEV belum memiliki regulasi insentif khusus dari pemerintah.
Padahal, ketiga jenis teknologi penggerak tersebut dipandang memiliki peran strategis dalam menekan angka konsumsi BBM bersubsidi. Penggabungan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dan motor listrik dinilai menjadi solusi transisi energi yang efektif.
"Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan insentifnya," katanya.
"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," tuturnya.
Guna merealisasikan skema baru ini, Kemenperin akan berkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinergi ini krusial mengingat implementasi aturan ganjil-genap dan fasilitas umum berada di bawah wewenang pemerintah daerah setempat.
"Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," tegasnya.
Dari perspektif manufaktur, adopsi teknologi hybrid, PHEV, dan REEV turut menguntungkan ekosistem suku cadang dalam negeri. Pabrikan komponen lokal tidak perlu melakukan perombakan total pada fasilitas produksi karena mesin ICE masih digunakan sebagai salah satu komponen penggerak.
"Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," ucap Sarmuji.
Kemenperin menargetkan perumusan serta pengusulan paket insentif nonfiskal ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat demi menjaga momentum pertumbuhan pasar otomotif berbasis baterai.
"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," kata Sarmuji.