Menyikapi Pidato Visi Indonesia Milik Jokowi

Joko Widodo saat menyampaikan pidato kemenangan di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menyikapi pidato Jokowi di Sentul kemarin, Seknas FITRA berpendapat, bahwa :

1) Ada hal substansial soal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang justru sama sekali tidak disinggung dalam pidato Jokowi di Sentul.

2) Jokowi hanya menyoroti soal pungli dalam konteks investasi yang sebenarnya hanya "recehan" dibanding menyelesaikan kasus besar korupsi, misalnya BLBI, Bank Century, Korupasi yang dilakukan Menteri dan Pejabat Daerah, dan lain-lain.

3) Di sinilah nampak bahwa komitmen Jokowi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi masih sangat lemah dan perlu dipertanyakan.

4) Kasus pungli sebenarnya bisa diatasi dengan penyederhanaan perizinan, meski prasyarat investasi yang ramah lingkungan, punya impact ekonomi-sosial besar bagi masyarakat, dan transparan harus dikedepankan.

3) Misalnya investor yang mau mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap/angin/panas bumi, masih ada sekitar 58 izin yg musti diurus. Ini yang perlu dipangkas.

4) Pungli tetap harus diberantas, tapi yang tidak muncul kemarin adalah komitmen Jokowi untuk memperkuat KPK, melindungi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus korupsi besar.

5) Seperti kasus yang baru saja terjadi, soal jual beli izin reklamasi, jual beli jabatan, dan kasus korupsi lainnya.

6) Komitmen Jokowi terkait penguatan SDM sudah bagus. Anggaran negara memang harus diperuntukkan untuk pemenuhan hak rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

7) Namun Jokowi harus hati-hati, ada paradoks di sini, izin investasi yang dipermudah, dengan mengabaikan dampak ekologi, akan memberangus hak rakyat atas tanah dan lingkungan yang layak.

Misbah Hasan (Sekjen FITRA)

Ervyn Kaffah (Manager Advokasi)