Menyoal Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas saat Pandemi

Isu pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan hal yang kompleks. Indonesia telah berkomitmen dalam pemenuhan hak ini melalui diterbitkannya UU tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah merinci Rencana Induk Penyandang Disabilitas. Hal ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi PBB.

Ada ilusi dari gesture ini bahwa hak penyandang disabilitas telah terjamin. Ya, terjamin dari ranah kebijakan namun masih jauh pada ranah implementasi. Masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang belum mampu mengakses hak-haknya. Selama pandemi khususnya, hak perempuan penyandang disabilitas makin terancam.

Gambar dari Francisco Zuasti dari Pixabay

Pandemi berdampak pula pada aspek ekonomi penyandang disabilitas. Namun, proporsi dampaknya berbeda jika dilihat berbasis gender yaitu perempuan penyandang disabilitas yang tidak lagi bekerja lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini menyiratkan bahwa ada ketimpangan dampak pandemi dari aspek ketahanan finansial, terutama pada perempuan penyandang disabilitas.

Selain aspek ketahanan ekonomi, pada waktu yang sama selama pandemi penyandang disabilitas perempuan juga menghadapi risiko terinfeksi COVID-19. Tantangannya adalah adanya keterbatasan akses informasi mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan yang benar. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan perempuan disabilitas dalam memperoleh akses informasi tentang COVID-19, pencegahannya, dan program vaksinasi.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan terjadinya perubahan positif baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat masyarakat. Perubahan sosial khususnya, hendaknya terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini menuju ke arah inklusivitas tanpa stigma terhadap penyandang disabilitas khususnya perempuan disabilitas.

Sehingga, komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak penyandang disabilitas melalui sektor kebijakan dengan didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Maka, penyandang disabilitas perempuan dapat terjamin haknya di tengah masyarakat demi terwujudnya pembangunan inklusif.