Krisis Komunikasi Negara yang Kehilangan Kompas Empati

Ilustrasi seseorang sulit berbicara Foto: Soumyadeep Paul via Flickr

Setiap kali bencana alam menerjang Republik ini mulai dari gelombang Bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang melahap kawasan konservasi dari Sumatra hingga Papua, pola respons pemerintah nyaris tidak pernah berubah. Pola itu bukanlah kecepatan mitigasi lapangan, melainkan kecepatan merangkai klaim.

Di tengah kepulan asap yang masih menyesakkan dada warga atau puing-puing rumah yang belum sempat dibersihkan, narasi resmi pejabat negara sering kali datang mendahului tindakan nyata. Publik disuguhi statement tergesa-gesa yang intinya senada: "Penanganan sudah teratasi," "Kondisi di lapangan terkendali," atau "Pemulihan berjalan cepat."

Namun, ketika dicocokkan dengan laporan jurnalisme warga di media sosial serta pemberitaan independen di lapangan, klaim tersebut kerap berbenturan keras dengan realitas. Bantuan yang lambat merata, evakuasi yang minim logistik, hingga respons pemadam kebakaran hutan yang gagap karena kalah akan medan, masih menjadi keluhan utama warga di tapak bencana.

Perspektif ilmu komunikasi krisis memandang fenomena ini sebagai bentuk defensive communication atau komunikasi defensif yang keliru. Negara terkesan lebih cemas terhadap persepsi politik dan citra elektoral daripada keselamatan jiwa anggotanya. Komunikasi krisis yang sehat seharusnya berakar pada transparency (transparansi) dan empathy (empati). Mengakui keterbatasan alokasi sumber daya di awal bencana jauh lebih terhormat dan membangun kepercayaan publik (public trust), ketimbang secara prematur mengklaim keadaan telah "aman terkendali."

Sikap tergesa-gesa memberi stempel "selesai" di media masa justru mengalienasi para korban yang masih berjuang di tenda pengungsian. Ketika negara sibuk memadamkan "kebakaran isu" di media ketimbang memadamkan api yang membakar hutan dan rumah warga, ada cacat moral yang serius dalam cara kita bernegara.

Secara kelembagaan, pola respons yang tergesa-gesa ini mengindikasikan adanya disfungsi pada early warning system yang bukan hanya teknis, melainkan juga komunikatif. Ketika bencana melanda kawasan dari NTT hingga Taman Nasional Way Kambas, kekacauan di tingkat tapak sering kali ditutupi oleh narasi birokratis yang defensive. Negara seolah terjebak dalam ilusi penanganan: menyamakan antara penerbitan instruksi kerja dengan eksekusi nyata di lapangan. Padahal, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau menghirup pekatnya asap karhutla, keberadaan negara diukur dari hadirnya helikopter pemadam, bantuan medis yang merata, dan jaminan keselamatan, bukan dari keindahan diksi dalam rilis pers instansi.

Lebih jauh lagi, kegagalan penyampaian pesan yang jujur saat krisis berisiko merusak social trust (kepercayaan sosial) jangka panjang antara warga dan pemerintah. Ketika klaim "kondisi terkendali" terus-menerus dibantah oleh fakta lapangan yang diunggah secara real-time oleh jurnalis warga di media sosial, retorika pejabat publik justru berubah menjadi sumber disinformasi baru. Negara seharusnya paham bahwa dalam situasi bencana, kejujuran adalah bentuk empati tertinggi. Mengakui kekurangan logistik atau tantangan medan jauh lebih mendidik dan memobilisasi solidaritas publik, ketimbang terus bersolek di atas penderitaan warga yang belum terselesaikan.

Bencana memang fenomena alamiah, bisa juga karena dampak kelalaian tata kelola lingkungan, atau kemungkinan apakah ada unsur kesengajaan? Alih-alih melakukan investigasi, respons negara sangat jauh dari rasa kemanusiaan. Sudah saatnya jajaran pembuat kebijakan membenahi kompas komunikasi krisisnya. Jangan biarkan klaim administratif dan selebrasi keberhasilan menutup telinga kita dari jeritan nyata warga di lokasi bencana. Sebab, penderitaan rakyat tidak pernah bisa diselesaikan hanya dengan konferensi pers yang cacat fakta.