Simbol yang Berbicara Lebih Keras dari Kata

Ilustrasi tikus berdasi Foto: Dok. ChatGPT

Sepanjang Juni hingga Juli 2026, jalanan Jakarta nyaris tak pernah sepi dari orasi. Dari kantor OJK, Gedung DPR, hingga halaman Kejaksaan Agung, massa datang silih berganti membawa tuntutan yang berbeda-beda: harga bahan pokok, transparansi hukum, hak kepegawaian, sampai desakan agar kasus dugaan korupsi seorang eks pejabat kejaksaan diusut tuntas. Media ramai memberitakan siapa yang turun, apa yang dituntut, dan di mana macet akan terjadi.

Tapi ada satu hal yang jarang dibahas: demonstrasi itu sendiri adalah sebuah bahasa. Sebagai orang yang bergelut di ilmu komunikasi, saya justru tertarik membaca apa yang tidak terucap lewat mikrofon orasi.

Perhatikan detail-detail kecil dalam aksi 22-24 Juli lalu di depan Kejaksaan Agung: massa membakar ban bekas, membawa tikus, truk tinja, membentangkan spanduk bertuliskan sindiran tajam kepada pejabat yang mereka anggap "bersembunyi". Ini bukan kebetulan.

Dalam kajian komunikasi nonverbal, simbol-simbol semacam ini berfungsi sebagai pesan kolektif yang lebih cepat dicerna publik ketimbang orasi panjang. Memanfaatkan truk tinja sebagai limbah kotoran merupakan metafora visual untuk mengambarkan puncak kotornya praktik penegakan hukum dan kebusukan birokrasi. Ban yang dibakar pun bukan sekadar amarah spontan, melainkan bahasa visual yang dirancang untuk menembus layar kamera wartawan dan linimasa media sosial dalam hitungan detik.

Inilah yang oleh sebagian akademisi komunikasi disebut sebagai symbolic action, tindakan yang dirancang bukan untuk didengar, tapi untuk dilihat dan disebarluaskan.

Menarik juga mencermati bagaimana sebagian massa aksi menyebut diri mereka sedang menggelar "mimbar akademik jalanan". Ini bukan istilah kosong. Secara komunikasi, ini adalah upaya reframing mengubah citra demonstrasi dari sekadar kerumunan yang berpotensi ricuh, menjadi forum intelektual yang legitimate untuk didengar argumennya. Meski pada kenyataannya seperti enggan didengar.

Reframing semacam ini penting di tengah pertarungan wacana antara aparat yang berulang kali mengimbau aksi berjalan "tertib dan konstruktif", dengan massa yang ingin narasinya tidak direduksi jadi sekadar isu "keamanan dan ketertiban".

Yang tak kalah menarik, liputan media asing seperti Reuters, AP, dan Financial Times cenderung membingkai rentetan demo ini sebagai potret ketidakpuasan struktural terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Sementara sebagian pemberitaan domestik lebih banyak berkutat pada aspek teknis: titik macet, jalur alternatif, jumlah massa.

Ini bukan soal media asing "lebih benar". Ini soal agenda-setting media memang tidak bisa mendikte apa yang harus dipikirkan publik, tapi sangat berpengaruh dalam menentukan apa yang layak dipikirkan. Ketika liputan lokal terlalu sibuk pada kemacetan, publik berisiko kehilangan konteks besar: bahwa gelombang aksi ini sebetulnya cermin dari akumulasi kegelisahan yang sudah berjalan sejak lama.

Tugas kita bukan hanya mencatat siapa berteriak apa, tapi membantu publik membaca lapisan makna di baliknya. Demonstrasi bukan sekadar berita "ada macet di mana". Ia adalah teks sosial yang penuh simbol, framing, dan perebutan makna antara warga yang ingin didengar, aparat yang ingin situasi terkendali, dan media yang menjadi jembatan (atau kadang penyaring) di antara keduanya.

Barangkali, alih-alih hanya bertanya "kapan demo ini akan reda", pertanyaan yang lebih layak kita ajukan bersama adalah: sudahkah kita benar-benar mendengar apa yang coba disampaikan lewat kentungan dan ban yang dibakar itu?