159 Paket Proyek di Dinas PUPR dan Dinkes Sikka Bersumber dari Pinjaman Daerah

Penandatanganan kontrak yang dilakukan secara simbolis oleh masing masing direktur yang mewakili penyedia jasa dengan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sikka, Ir. Tommy Lameng di Gedung Sikka Convention Centre (SCC), Kamis (16/12/2021) itu disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sikka serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka. Foto : Albert Aquinaldo

MAUMERE - Dana pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka ke PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 216 miliar dialokasikan untuk 159 paket kegiatan yang tersebar di Dinas PUPR Kabupaten Sikka sebanyak 141 paket dengan nilai Rp. 176,6 miliar lebih dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebanyak 18 paket dengan nilai Rp. 39,5 miliar lebih.

Namun, pada tahap I, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka mulai melakukan penandatanganan kontrak bersama penyedia jasa atas 89 paket proyek yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Sikka tahun 2021.

Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sikka, Fredrikus Fidelis Kadju Djen, ST., memaparkan, dari 89 paket pekerjaan yang teken kontrak tersebut, 88 paketnya ada di Dinas PUPR Sikka dengan nilai mencapai Rp. 116 miliar lebih. Sedangkan 1 paket senilai Rp. 313 juta lebih ada di Dinas Kesehatan.

Penandatanganan kontrak yang dilakukan secara simbolis oleh masing masing direktur yang mewakili penyedia jasa dengan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sikka, Ir. Tommy Lameng di Gedung Sikka Convention Centre (SCC), Kamis (16/12/2021) itu disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sikka serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka.

Adapun penyedia jasa yang melakukan penandatanganan kontrak secara simbolis yakni: Petrus Mikael Bura Moy, Direktur CV. Enam Bersaudara untuk paket peningkatan jalan Key - Riit dengan nilai Rp. 7,5 miliar lebih. Gaudensius Solango, Direktur CV. Indah Karya untuk paket peningkatan jalan Wolofeo - Woloara dengan nilai Rp. 2,5 miliar lebih. Sinta Widia Astuti, Direktris CV. Salvator untuk paket peningkatan jalan Talibura - Napungmali dengan nilai kontrak Rp. 900 juta lebih.

Magnus Dionisius Kondi, Direktur CV. Wairterang Jaya Abadi untuk paket pembangunan jalan Bistio - Nuaria dengan nilai Rp.758 juta lebih. Paskalis Ricky Mulyono, Direktur CV. Sahabat Emas Abadi, untuk paket peningkatan jalan Bola - Hale dengan nilai Rp.10,4 miliar lebih. Maria A.S. Inviolata, Direktris CV. Triofa Perkasa Sejati untuk paket peningkatan jalan Waiara-Lakakotat dengan nilai Rp.2,8 miliar lebih.

Indra Hartanto, Direktur CV. Adi Jaya untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Namangkewa - Baomekot dengan nilai Rp.5,8 miliar lebih. Dite Ikandono, ST., Direktur CV. Saba Consult untuk paket pengawasan jalan paket 3 dengan nilai Rp.548 juta lebih. Joksan Tabun, Direktur CV. Hasta Perkasa Engineering untuk paket pengawasan jalan paket 4 dengan nilai Rp. 283 juta lebih. Irwan Ardana, Direktur PT. Dipa Mitra Konsultan, untuk paket pengawasan jalan paket 5 dengan nilai Rp. 162 juta lebih.

Adapun 141 paket di Dinas PUPR Kabupaten Sikka meliputi Konstruksi Air Minum sebanyak 49 paket dengan nilai Rp. 50,5 miliar lebih, Konstruksi Jalan Lingkungan dan Desa sebanyak 38 paket dengan nilai Rp. 10,9 miliar lebih, Pengadaan Barang 1 paket dengan nilai Rp.2,5 miliar, Konstruksi Jalan dan Jembatan sebanyak 42 paket dengan nilai Rp. 107,2 miliar lebih dan Jasa Konsultasi Pengawasan sebanyak 11 paket dengan nilai Rp.5,3 miliar lebih.

Sedangkan 18 paket di Dinas Kesehatan meliputi 13 paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp. 22 miliar lebih, 2 paket Pengadaan Barang dengan nilai Rp. 2,3 miliar lebih, 1 paket Pengadaan Alat Kesehatan dengan nilai Rp. 14 miliar lebih, 1 paket Jasa Konsultasi Perencanaan dengan nilai Rp. 400 juta dan 1 paket Jasa Konsultasi Pengawasan dengan nilai Rp. 600 juta.

Dari 159 paket tersebut, 89 paket sudah terkontrak, sedangkan sisanya 70 paket belum teken kontrak dengan nilai Rp. 99,7 miliar lebih. Adapun 70 paket yang belum teken kontrak tersebut yakni 53 paket di Dinas PUPR dengan nilai Rp. 60,4 miliar lebih dan 17 paket di Dinkes dengan nilai Rp. 39 miliar lebih.

“Kami minta kepada penyedia jasa yang sudah tanda tangan kontrak untuk segera proses pencairan uang muka sehingga pekerjaan sudah bisa dikerjakan,” tandas Fred.