Ada Mafia Insentif Guru di Dinas Pendidikan NTT

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto. Sumber foto: Dian.

KUPANG - Insentif guru honorer komite dan yayasan, maupun ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai saat ini belum terbayarkan. Sementara anggaran tersebut telah dibahas dalam APBD Tahun 2019.

Hal itu memantik respons keras Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, yang melakukan interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Kamis (18/7).

Jimmi Sianto mengatakan, dengan tidak terbayarnya honor atau insentif guru honorer tersebut, maka ada mafia besar sedang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Pasalnya, honor atau insentif para guru tersebut, sudah dibahas dalam APBD 2019 untuk diakomodir.

"Ini ada mafia besar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Honor atau insentif guru sudah dibahas dalam APBD 2019. Semua sudah dihitung untuk diakomodir. Kenapa tidak?" tegas Jimmi Sianto.

Menurutnya, fakta yang terjadi, guru yang diakomodir di setiap sekolah hanya berjumlah satu sampai dua guru. Dan guru yang diakomodir, tidak dilihat berdasarkan lamanya masa pengabdian. Sehingga banyak guru yang sudah belasan tahun mengabdi, tidak diakomodir.

"Ini sangat tidak adil dan aneh sekali. Ada guru yang sudah mengajar belasan tahun tidak diakomodir. Yang baru satu sampai empat tahun diakomodir," kata Jimmi Sianto.

Jimmi meminta agar Pemerintah Provinsi NTT segera menyelesaikan honor atau insentif para guru tersebut.

"Saya minta pemerintah agar bisa selesaikan masalah ini. Kalau tidak maka dalam pembahasan KUAPPAS, saya pasti ribut. Di Badan Anggaran juga pasti saya ribut," ungkap Jimmi Sianto.

Menurut Jimmi, selama ini nasib guru honorer di NTT sangat miris. Gaji para guru per bulan dibayar kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 350 ribu. Untuk itu, dinas segera mempercepat proses pembayaran tambahan insentif bagi guru honorer.

"Nasib guru honorer sangat miris. Dinas segera percepat pembayaran insentifnya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Benyamin Lola, mengatakan persoalan hak guru honorer komite, swasta, dan tunjangan kesra bagi guru ASN sementara dalam proses pengumpulan data dari sekolah sekolah se-NTT.

“Kita sedang verifikasi sambil menunggu dari sekolah lain memasukkan data,”kata Benyamin.(FP-08).