Bupati Lembata: Pelabuhan Lewoleba, Pelabuhan Paling Buruk dan Berbahaya di NTT

Kondisi pelabuhan Lewoleba, paling jelek dan sangat berbahaya bagi kapal motor dan penumpang. Foto : Istimewa

LEMBATA - Pelabuhan Laut Lewoleba di Kabupaten Lembata ternyata pelabuhan yang paling buruk di Nusa Tenggara Timur.

Pelabuhan milik Pemda Lembata itu pun diakui sangat berbahaya bagi keselamatan kapal motor dan penumpang serta tampak mengerikan.

Demikian dikatakan Bupati Lembata, Thomas Ola sewaktu meresmikan Kantor Syahbandar Lewoleba, Rabu (2/3) siang.

"Pelabuhan paling jelek, pemandangan dari laut sangat mengerikan," katanya dihadapan kepala Syahbandar Lewoleba dan Larantuka serta seluruh tamu undangan yang hadir saat itu.

Menurut dia, masalah pelabuhan Lewoleba dan standar kelayakan pelayanan publik serta keselamatan jauh dari harapan.

Kata dia, banyak fasilitas pendukung sudah rusak, kondisinya tampak berlubang, besi-besi telanjang bergantungan tanpa ada penyangga, serta pelataran pelabuhan yang terlihat morat-marit.

Hal ini bagi Thomas harus mendapat sentuhan perubahan dan renovasi dari pihak pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

"Bangun pakai uang daerah tidak bisa karena kita tidak sanggup, kita harus jujur mengakui ini," ujarnya.

Ihwal ini, dihadapan para tamu undangan Thomas Ola kembali menekankan bahwa sudah saatnya pelabuhan Lewoleba diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Alasan tidak ada anggaran yang cukup dari Pemda Lembata menjadi dasar penyerahan wilayah pelabuhan itu ke pemerintah pusat.

Lebih jauh, mantan wakil bupati Lembata ini juga mengatakan, sejak pelabuhan itu diserahkan, masih banyak kalangan yang menilai miring dan bahkan ada yang menolak.

Selain itu, sebut dia, masih ada kalangan tertentu yang menanyakan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari pengelolaan pelabuhan.

"Saya minta yang masih berdinamika itu coba lihat apakah kita bangga dengan besi-besi telanjang, lubang-lubang di dermaga, pelataran yang morat-marit," katanya menyinggung kalangan yang masih mempermasalahkan penyerahan pengelolaan pelabuhan dari daerah ke pusat.

Dia menyebutkan dengan pendapatan asli daerah yang didapat, sampai kapan pun pemerintah daerah tidak bisa membangun infrastruktur yang baik dan lengkap di pelabuhan Lewoleba.

"Kalau hari ini kita serahkan kepada pemerintah pusat maka kita korbankan Rp 500 juta, dan itu yang datang itu 50-70 miliar dari pemerintah pusat. Saya minta masyarakat mari kita berpikir jangka panjang, jangan pikir hari ini saja," tegasnya.

Dia juga menantang Kepala Syahbandar untuk mulai membangun pelabuhan dengan infrastruktur yang bagus kepada anak cucu di Lembata.

Dia berujar tahun ini, secara bertahap, Kementerian Perhubungan akan membangun wilayah pelayaran rakyat (PELRA) dengan panjang 60 meter dan lebar 8 meter dari total 75 meter.

"Kita kerja bertahap pelabuhan ini kita bikin lebih indah dari ujung ke ujung supaya mobilitas lebih lancar termasuk dalam rangka stabilisasi harga barang," ungkap dia.