Dikritik DPRD: Victor Laiskodat dan Para Pejabat NTT Lain Pesta di Tengah PPKM
·waktu baca 4 menit
PerbesarKUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat bersama para Bupati dan Sekda se-NTT berpesta ria di Pulau Semau, Jumat 27 Agustus 2021 kemarin.
Pesta itu digelar setelah Gubernur Viktor Laiskodat, Wakil Gubernur Josef Nae Soi, Bupati dan Sekda se-NTT mengadakan pertemuan terkait pengukuhan Bank NTT sebagai Bank sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tontonan tak elok dan tanpa beban yang dilakukan pemimpin NTT di masa PPKM COVID-19 itu juga diabadikan dalam foto dan video yang beredar luas di masyarakat melalui jejaring media sosial.
Ihwal itu memantik beragam kritik dan protes masyarakat NTT. Netizen di medsos, ramai-ramai menyindir para pejabat daerah yang melarang masyarakat untuk berkumpul menggelar hajatan dan lainnya.
Sementara Gubernur, Wagub dan para pejabat atau kepala daerah, malah berkumpul dan berpesta pora.
"Larang rakyat berpesta, eh…beliau2 besar berpesta pora. NTT beda na,” tulis akun Facebook, Agustinus Budi Utomo Gilo Roma, Sabtu, (28/8).
Akun FB lainnya, Tommy Aquino menyebutkan “Klasifikasi pelanggar PPKM berdasarkan strata sosial,
* Pejabat yang dibiarkan terus berpesta
* Rakyat kecil yang harus push up
Sapa mo togor sultan,”.
“Kumpulan pejabat di Semau itu sedang bereuforia karena kasus covid di NTT sudah turun. Bereuforia dengan data covid yang amburadul. Setelah pesta di Semau berakhir, nanti ada pengumuman kasus covid naik lagi. Haruskah kita diam terus? Sekolah/kampus tutup, peribadatan di rumah-rumah ibadah dibatasi, dll. Untuk teman-teman jurnalis yg ada di sana. Semoga kita masih punya nurani utk melihat ketidakadilan ini” tulis Tommy.
Tidak hanya itu, dia juga menyinggung video Bupati Sikka, Roby Idong yang sedang menyanyikan sebuah lagu di acara tersebut.
“Untuk Pak Roby Idong (Bupati Sikka) serta bupati/walikota se-NTT. Maaf, saya tidak sertakan pertanyaan untuk gub 1 dan gub 2 di sini. Bagi saya mereka itu sultan. Tidak ada yang bisa tegur mereka,” tulisnya.
“Khusus untuk pak Roby. Saat anda berada di panggung tanpa mengenakan masker untuk menyanyi, berdiri di dekat anak band yang juga tidak pakai masker”.
“Lagu Rumah Kita yang bapak bawakan itu menarik. NTT, ini rumah kita pak. Tolong jaga rumah kita agar virus covid cepat berlalu”.
“Akhir kata, saya ucapkan terimakasih untuk kalian semua para pejabat (termasuk anggota DPRD NTT) yang sudah berpesta di atas penderitaan rakyat” tulis Tommy mengakhiri.
Sementara itu, Leonardus Leo Lelo, Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat saat dimintai tanggapannya terkait acara yang digelar di Pulau Semau itu mengatakan, siapa pun harus patuh pada aturan PPKM yang berlaku tanpa membedakan yang punya jabatan atau punya jabatan.
"Pejabat pemerintah harusnya lebih patuh ketimbang rakyat kecil, mereka harus memberikan contoh dan teladan, tidak boleh itu, siapa pun itu di republik ini tidak ada pembedaan, jangan buat aturan yang hanya berlaku untuk rakyat jelata, hukum atau aturan itu berlaku untuk semua orang tanpa membedakan, tanpa pandang bulu," tegas politisi Partai Demokrat asal Kabupaten Sikka ini.
Ia menambahkan bahwa peristiwa itu sangat tidak elok apalagi yang hadir dalam acara tersebut adalah para pejabat daerah dan melanggar prokes saat pemberlakuan PPKM.
"Itu sangat disayangkan," tambahnya.
Terkait Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo yang pada saat acara di Pulau Semau itu sempat menyanyikan sebuah lagu tanpa mengenakan masker dan terlibat dalam kerumunan, Leo Lelo mengatakan apabila pada saat itu Bupati Sikka bernyanyi untuk menghibur orang lain tanpa melibatkan kerumunan itu boleh saja tetapi jika melibatkan kerumunan dan melanggar prokes, itu tidak diperbolehkan.
"Contoh saja di Sikka, kan ada yang kena, orang jalan malam saja harus pakai masker, contoh saja pemberlakuan di Sikka, jam 8 malam harus sudah tutup tempat usaha padahal tidak ada kerumunan, orang hanya datang untuk belanja, orang perorangan, pakai masker, tapi kan itu juga tidak boleh, apalagi seorang Bupati, Kepala Daerah, harus memberikan contoh, bagi rakyat, tapi kalau rakyat saja yang di berikan sanksi sementara pejabat tidak, saya tidak tahu lagi aturan yang berlaku di negeri ini apakah memang ada kategorisasi pemberlakuan aturan ini,?" tandasnya lagi.
Sementara itu, Emanuel Konfidus, Anggota DPRD Provinsi NTT dari PDIP saat dimintai tanggapannya terkait acara yang digelar Gubernur NTT bersama para kepala daerah se-NTT mengatakan dirinya tidak paham terkait acara yang sedang viral di media sosial itu.
"Kami ini acara PDIP ini, saya tidak paham acara Semau itu apa, kami masih sibuk bagi beasiswa ini," ujar salah satu anggota DPRD Provinsi NTT dari PDIP yang berasal dari Kabupaten Sikka ini.