Djafar Achmad Resmi Jadi Bupati, Ini Harapan PMKRI Ende
PerbesarENDE- Hari ini, Minggu (8/9) bertempat di Kupang, Wakil Bupati Ende Djafar Achmad secara resmi dilantik menjadi Bupati Ende Periode 2019-2024 menggantikan (Alm) Marselinus Y.W. Petu
Ketua presidium PMKRI cabang Ende, Firmus Rigo mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Ende dibawa kepemimpinan Djafar Achmad mesti bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat terutama orang muda yang ada di wilayah kabupaten Ende untuk bersama -sama membangun daerah ini.
Hal ini, agar tercapainya prospek perubahan dalam semangat membangun desa menata kota yang menjadi janji politik yang disampaikan kepada masyarakat.
"Pertama-tama tentu kita ingin mengucapkan selamat kepada Pak Djafar yang telah dilantik menjadi Bupati Ende, kemudian harapan kita agar dalam masa kepemimpinannya ini Pemda Ende mesti bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat terutama orang muda untuk membangun daerah ini", kata Figo kepada florespedia, Minggu pagi di Ende.
Ia mengatakan PMKRI secara organisatoris mengharapkan akan capaian kerja Pemda Ende di lima sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, serta infrastruktur dan lingkungan hidup dapat terelisasi secara optimal.
“PMKRI mengharapkan agar pemerintah harus benar serius dalam bekerja untuk menyelesaikan program-program kerja yang sudah direncanakan dalam visi misi pemerintah periode 2019-2024. Terutama program-program yang tertuang dalam RPJMD untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ende”, kata Figo.
Pihaknya juga mengingatkan untuk konsen lima program prioritas tersebut, yang mesti didahulukan adalah sektor pendidikan sebagai jawaban atas persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menjadi prioritas pemerintah pusat.
"Kita semua tahu bahwa polemik akut yang sedang kita hadapi saat ini adalah rendahnya SDM, maka pemerintah harus sadar dan harus mampu menemukan solusi untuk meningkatkan SDM itu sendiri", tegas Figo.
PMKRI juga mengharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan perlindungan perempuan, pemberdayaan masyarakat, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban, serta reformasi birokrasi dan bekerja secara maksimal dengan tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kita juga ingatkan, hindari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami akan terus mengawal, mengontrol dan bersuara jika ada hal melenceng yang dapat merugikan masyarakat”, tegas Figo.
Sebagai Pimpinan PMKRI, Figo menyarankan agar lebih profesional dalam menempatkan orang-orang di instansi-instansi pemerintahan sesuai standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.
Selama ini, menurutnya secara kasat mata kita justru melihat bahwa ada kejanggalan dalam menempatkan orang-orang pada instansi -instansi pemerintahan.
"indikatornya jelas bahwa totalitas pengabdian itu tidak kelihatan sama sekali, akibatnya banyak pegawai-pegawai yang bekerja tidak maksimal,"ungkapnya.
Pihaknya juga mendesak kepada partai pengusung, pasca pelantikan ini dilaksanakan agar secepatnya melakukan musyawarah dan mengusung Wakil bupati Ende sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga roda pemerintahan di kabupaten Ende bisa berjalan dengan baik.
" Kita sangat mengharapkan agar secepatnya Wakil bupati Ende di proses itu kewenangan seluruh partai pengusung sehingga pembangunan di Ende ini selama 5 tahun kedepan bisa berjalan dengan baik " ungkapnya.(FP-06).