Klarifikasi Diskominfo Sikka Soal Video Bupati Sikka Adu Mulut dengan Wartawan

Keterangan foto: Bupati Sikka saat menunjuk wartawan di lokasi demo masyarakat adat di Patiahu, Selasa (20/6/2023).

MAUMERE-Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, pada Kamis (22/6/2023) pagi menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan media terkait video viral adu mulut antara Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dan wartawan MNC News, Joni Nura di lokasi demo masyarakat adat di Patiahu, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, pada Selasa (20/6/2023) lalu.

Dalam klarifikasinya, Kadis Kominfo Sikka, Awales Syukur menjelaskan, saat Wartawan MNC TV, saudara Joni Nura melakukan pengambilan video ketika bupati berada di dalam kendaraan Dinas sedang bicara dengan Bapak Leonardus yang adalah kerabat dekat Bapak Bupati Sikka, sementara di samping mobil dinas adapula salah satu anggota Kepolisian Resort Sikka yang sedang melakukan pengamanan.

Bupati Sikka melarang saat pembicaraan pribadi dengan Bapak Leonardus dan bukan saat wartawan melakukan peliputan di tengah kerumunan demontran atau saat peninjauan lokasi pilar.

“Perlu saya tegaskan bahwa Bupati Sikka melarang wartawan MNC TV saat Bupati Sikka berbicara urusan pribadi dengan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Leonardus. Karena Bapak Leonardus adalah orang dekat Bupati Sikka. Sehingga Pembicaraan itu sangat pibadi antara Bupati Sikka dan Bapak Leonardus, tidak pantas divideokan apalagi disebarkan ke publik,” ujar Awales Syukur.

Kadis Awales Syukur juga mengatakan, hal-hal yang sifatnya privasi sangat tidak pantas untuk diliput apalagi bupati sedang berada didalam kendaraan bersama ibu dan anaknya. Sehingga Bupati Sikka punya hak untuk melarang pengambilan video oleh Wartawan MNC TV, saudara Joni Nura saat bupati berada di mobil apalagi beliau berada di dalam mobil bersama Ibu dan anaknya. Ini ruang privasi yang harus dihargai oleh siapapun.

“Pertanyaan reflektif, Apakah media berhak meliput semua hal yang sifatnya privasi tanpa ijin yg bersangkutan? Apakah pejabat Publik tidak ada hal yang sifatnya privasi?, Apakah media berhak dan bebas mempublikasikan hal-hal yang menjadi privasi?, “ tanya Awales Syukur.

Ia juga mengatakan, agar pemberitaan tidak terkesan menyudutkan Bupati Sikka dan tidak terkesan pemberitaan sepihak harusnya mengkonfirmasi kepada Bupati Sikka atau minimal mengkonfirmasi kepada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka terkait kebenaran informasi sehingga tidak terkesan sangat sepihak menilai Bupati Sikka dengan pernyataan arogansi dan menghalang-halangi tugas wartawan.

Kadis Kominfo Sikka, Awales Syukur.

Kata Awales Syukur, sebagai Jurnalis/wartwan harus lebih profesional dan berimbang dalam memberikan pernyataan. Perlu diketahui bahwa Bupati Sikka sangat memahami undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan sangat memahami Etika Jurnalistik jelas mengamanatkan pada Pasal 9, bahwa Wartawan Indonesia, menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Sehingga Bupati Sikka berhak menolak pengambilan video saat beliau ada di mobil.

Perlu juga dipahami bahwa Undang-undang Pers tidak saja mengatur dan melindungi media dan pekerja media tapi juga mengatur dan melindungi masyarakat (nara sumber, atau sumber berita). Tinggal sjaa bagaimana kita melaksanakan sesuai aturan. Undang-undang Pers bukan menjadi senjata pamungkas untuk "membunuh" hak-hak pejabat publik.

"Saat pak bupati temui para pendemo dan jelaskan tentang tanah HGU, tidak pernah melarang siapapun untuk melakukan pengambilan gambar baik video ataupun foto, baik oleh masyarakat umum maupun awak media,” ungkapnya.

Tambah Kadis Awales Syukur, wartawan/jurnalis bukan content creator, yang bisa saja ambil gambar/video tanpa konfirmasi dan lain-lain karena ada kode etik yg harus dihargai dan tetap etika dikedepankan dalam menjalankan profesi.