PMKRI Maumere Soroti Kasus 16 Motor Bodong yang Diduga Hilang di Polres Sikka

Ketua PMKRI Cabang Maumere, Kris Sologus Dami

MAUMERE-Kasus 16 unit motor bodong yang diduga hilang di Polres Sikka, mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua PMKRI Cabang Maumere, Kris Sologus Dami kepada media ini, Rabu (18/1/2023) mengatakan, terhadap oknum polisi yang menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi atau institusi apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, ini adalah tindakan yang memalukan, apalagi barang bukti ini berupa motor bodong.

Dikatakan Kris, pejabat kepolisian, yang dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Barang Bukti (“PPBB”) diberi wewenang oleh undang-undang hanya untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan.

Barang bukti dapat dikeluarkan atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak diluar daripada itu, apapun alasannya tidak dapat dibenarkan.

"Jadi kalau ada anggota kepolisian yang menggunakan barang bukti untuk tujuan diluar wewenangnya, ini adalah bentuk kejahatan yang terstruktur dan mencederai marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengatakan, kalau ada temuan kasus motor bodong, semestinya kepolisian melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkapkan lebih jauh siapa pelaku kejahatan dibalik itu.

"Terhadap oknum polisi yang menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi atau institusi apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, ini adalah tindakan yang memalukan, apalagi barang bukti ini berupa motor bodong," ujarnya.

Dalam pandangan PMKRI, jika sudah ada temuan seperti ini sebenarnya sangat mudah untuk ditelusuri, itupun jika penyidik punya kehendak baik, tidak memanfaatkan temuan ini sebagai kesempatan.

"Kami akan mengawal terus kasus ini, sebab perlu ada sanksi bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri. Perlu ada pemeriksaan lebih lanjut melalui fungsi Propam Polri," ujarnya.