{"document":{"nodes":[{"object":"block","type":"heading-large","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Konten TikTok: Indonesia Tetap Kenakan PPN ke Perusahaan AS","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"figure","data":{},"nodes":[{"object":"block","type":"image","data":{"image":{"__typename":"Media","id":"1616061637912566739","title":"Kumplus- HS Tax","description":"Ilustrasi membayar pajak.","publicID":"mgzniaxvz1l8uocxxndd","externalURL":"https://blue.kumparan.com/image/upload/v1616061604/mgzniaxvz1l8uocxxndd.jpg","awsS3Key":"2021/Mar/image/mgzniaxvz1l8uocxxndd/","height":1688,"width":3000,"locationName":null,"locationLat":-6.213519,"locationLon":106.822266,"mediaType":"IMAGE","mediaSourceID":"8","photographer":"Shutter Stock","eventDate":"2021-03-18T10:00:37.888555Z","internalTags":[]},"blur":false},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"caption","data":{},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"Ilustrasi membayar pajak. Foto: Shutter Stock","marks":[]}]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609542802099178770?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","urlMetaData":{"meta":{"title":"Pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama dagang dengan Amerika Serikat dengan membuka akses pasar dan menghapus sejumlah hambatan nontarif. Meski begitu, kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan untuk produk makanan dan minuman asal AS. Ketentuan ini ditegaskan agar perlindungan konsumen dalam negeri tetap terjaga. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman tetap wajib. Produk yang mengandung unsur non halal juga harus mencantumkan keterangan non halal. Menurutnya, aturan ini diperlukan agar konsumen memiliki informasi yang jelas sebelum membeli atau mengonsumsi produk. Untuk produk lain seperti kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur asal AS, pemerintah tidak mewajibkan sertifikasi halal. Namun, produk tersebut tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, serta good manufacturing practice, dan mencantumkan informasi kandungan secara rinci. Tujuannya agar konsumen mengetahui detail produk yang digunakan. Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement dengan Lembaga Halal Luar Negeri di AS. Dengan skema ini, label halal dapat diterbitkan oleh lembaga di AS dan diakui sah di Indonesia, seiring meningkatnya permintaan produk halal dari AS, khususnya daging dan barang konsumsi lainnya. Ketentuan pelonggaran sertifikasi halal ini tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade. Dalam kesepakatan tersebut, pembebasan sertifikasi halal berlaku untuk sejumlah produk manufaktur dan non pangan, sementara makanan dan minuman tetap dikecualikan dan wajib mengikuti aturan halal yang berlaku di Indonesia. 📸: Dok. Shutterstock/Tone Kale, kumparan/Widya Islamiati, Envato/Jgcocinarte, Microgen, Shutterstock/Sakatoro. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | video | R205 | R174 | E029 | V338 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609542802099178770?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama dagang dengan Amerika Serikat dengan membuka akses pasar dan menghapus sejumlah hambatan nontarif. Meski begitu, kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan untuk produk makanan dan minuman asal AS. Ketentuan ini ditegaskan agar perlindungan konsumen dalam negeri tetap terjaga. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman tetap wajib. Produk yang mengandung unsur non halal juga harus mencantumkan keterangan non halal. Menurutnya, aturan ini diperlukan agar konsumen memiliki informasi yang jelas sebelum membeli atau mengonsumsi produk. Untuk produk lain seperti kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur asal AS, pemerintah tidak mewajibkan sertifikasi halal. Namun, produk tersebut tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, serta good manufacturing practice, dan mencantumkan informasi kandungan secara rinci. Tujuannya agar konsumen mengetahui detail produk yang digunakan. Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement dengan Lembaga Halal Luar Negeri di AS. Dengan skema ini, label halal dapat diterbitkan oleh lembaga di AS dan diakui sah di Indonesia, seiring meningkatnya permintaan produk halal dari AS, khususnya daging dan barang konsumsi lainnya. Ketentuan pelonggaran sertifikasi halal ini tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade. Dalam kesepakatan tersebut, pembebasan sertifikasi halal berlaku untuk sejumlah produk manufaktur dan non pangan, sementara makanan dan minuman tetap dikecualikan dan wajib mengikuti aturan halal yang berlaku di Indonesia. 📸: Dok. Shutterstock/Tone Kale, kumparan/Widya Islamiati, Envato/Jgcocinarte, Microgen, Shutterstock/Sakatoro. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | video | R205 | R174 | E029 | V338 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/ocUwQvhCAaMBU6K0KiUBAxWggiI1EAiaACAzfB~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1772017200&x-signature=rUqCCWSamTDX6ri2eETxHxOt3BM%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Pemerintah Indonesia menyepakati kerja sama dagang dengan Amerika Serikat dengan membuka akses pasar dan menghapus sejumlah hambatan nontarif. Meski begitu, kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan untuk produk makanan dan minuman asal AS. Ketentuan ini ditegaskan agar perlindungan konsumen dalam negeri tetap terjaga. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman tetap wajib. Produk yang mengandung unsur non halal juga harus mencantumkan keterangan non halal. Menurutnya, aturan ini diperlukan agar konsumen memiliki informasi yang jelas sebelum membeli atau mengonsumsi produk. Untuk produk lain seperti kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur asal AS, pemerintah tidak mewajibkan sertifikasi halal. Namun, produk tersebut tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, serta good manufacturing practice, dan mencantumkan informasi kandungan secara rinci. Tujuannya agar konsumen mengetahui detail produk yang digunakan. Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement dengan Lembaga Halal Luar Negeri di AS. Dengan skema ini, label halal dapat diterbitkan oleh lembaga di AS dan diakui sah di Indonesia, seiring meningkatnya permintaan produk halal dari AS, khususnya daging dan barang konsumsi lainnya. Ketentuan pelonggaran sertifikasi halal ini tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade. Dalam kesepakatan tersebut, pembebasan sertifikasi halal berlaku untuk sejumlah produk manufaktur dan non pangan, sementara makanan dan minuman tetap dikecualikan dan wajib mengikuti aturan halal yang berlaku di Indonesia. 📸: Dok. Shutterstock/Tone Kale, kumparan/Widya Islamiati, Envato/Jgcocinarte, Microgen, Shutterstock/Sakatoro. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | video | R205 | R174 | E029 | V338 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609542802099178770?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609573323038526727?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","urlMetaData":{"meta":{"title":"Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis buka suara megenai perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART), pemeritah Indonesia melonggarkan sertifikasi halal untuk produk-produk impor asal AS, khususnya kosmetik dan alat kesehatan. Selain itu, Indonesia juga tidak akan memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal yang diimpor dari AS, meskipun informasi isi atau bahan tetap wajib disertakan. Cholil meminta masyarakat untuk tidak membeli produk-produk AS yang tidak memiliki sertifikasi halal. \"Cuman sayang barang-barang AS ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah dibeli, Ibu/Bapak, nggak usah beli makanan-makanan yang nggak ada sertifikasi halalnya, khawatir tidak halal,\" kata Cholil seperti dikutip dari Instagram @cholilnafis, Minggu (22/2). Menurut dia, sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah lolos uji dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan komite lainnya. \"Jadi kalau besok barang-barang Amerika masuk tanpa label halal, tidak usah dibeli, belanja yang ada label halalnya,\" jelasnya. \"Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar UU atau tidak. Tapi kita umat tidak usah beli produk di Indonesia atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi,\" tambahnya. 📸: Dok. Instagram @/cholilnafis. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | vidol | R205 | R029 | E093 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609573323038526727?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis buka suara megenai perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART), pemeritah Indonesia melonggarkan sertifikasi halal untuk produk-produk impor asal AS, khususnya kosmetik dan alat kesehatan. Selain itu, Indonesia juga tidak akan memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal yang diimpor dari AS, meskipun informasi isi atau bahan tetap wajib disertakan. Cholil meminta masyarakat untuk tidak membeli produk-produk AS yang tidak memiliki sertifikasi halal. \"Cuman sayang barang-barang AS ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah dibeli, Ibu/Bapak, nggak usah beli makanan-makanan yang nggak ada sertifikasi halalnya, khawatir tidak halal,\" kata Cholil seperti dikutip dari Instagram @cholilnafis, Minggu (22/2). Menurut dia, sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah lolos uji dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan komite lainnya. \"Jadi kalau besok barang-barang Amerika masuk tanpa label halal, tidak usah dibeli, belanja yang ada label halalnya,\" jelasnya. \"Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar UU atau tidak. Tapi kita umat tidak usah beli produk di Indonesia atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi,\" tambahnya. 📸: Dok. Instagram @/cholilnafis. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | vidol | R205 | R029 | E093 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/okfLoVBKzBAiv5MEAIhA8AAMkEFwo0dpBBKaiC~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1772017200&x-signature=fySIvL%2FiXeJ52E%2FWFqkBs%2Fgx8bc%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis buka suara megenai perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART), pemeritah Indonesia melonggarkan sertifikasi halal untuk produk-produk impor asal AS, khususnya kosmetik dan alat kesehatan. Selain itu, Indonesia juga tidak akan memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi untuk produk non-halal yang diimpor dari AS, meskipun informasi isi atau bahan tetap wajib disertakan. Cholil meminta masyarakat untuk tidak membeli produk-produk AS yang tidak memiliki sertifikasi halal. \"Cuman sayang barang-barang AS ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah dibeli, Ibu/Bapak, nggak usah beli makanan-makanan yang nggak ada sertifikasi halalnya, khawatir tidak halal,\" kata Cholil seperti dikutip dari Instagram @cholilnafis, Minggu (22/2). Menurut dia, sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah lolos uji dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan komite lainnya. \"Jadi kalau besok barang-barang Amerika masuk tanpa label halal, tidak usah dibeli, belanja yang ada label halalnya,\" jelasnya. \"Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar UU atau tidak. Tapi kita umat tidak usah beli produk di Indonesia atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi,\" tambahnya. 📸: Dok. Instagram @/cholilnafis. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | vidol | R205 | R029 | E093 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609573323038526727?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609532982105361672?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","urlMetaData":{"meta":{"title":"Pemerintah Indonesia menyepakati ketentuan tarif dengan Amerika Serikat (AS) yang salah satu poinnya menyangkut pajak jasa digital. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen tidak memberlakukan pajak digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS, seperti Google, Netflix, hingga Meta. Komitmen itu tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken kedua negara. Pada Pasal 3.1, disebutkan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital atau pajak serupa yang secara hukum maupun faktual mendiskriminasi perusahaan AS. Ketentuan ini membatasi ruang Indonesia untuk merancang kebijakan pajak yang secara khusus menyasar perusahaan teknologi asal AS. Selain pajak digital, ART juga mengatur bea masuk produk digital. Pada Pasal 3.5, Indonesia menyatakan tidak akan mengenakan bea cukai atas transmisi elektronik, termasuk konten digital seperti film streaming, musik, aplikasi, gim, dan layanan berbasis cloud. Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap moratorium permanen bea cukai transmisi elektronik di World Trade Organization. Meski demikian, perjanjian tersebut tetap membuka ruang bagi Indonesia untuk mengenakan pajak domestik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Pemerintah masih dapat memungut pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), selama diterapkan secara non-diskriminatif. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, perusahaan AS tetap dikenakan PPN sesuai aturan yang berlaku. Perjanjian ini hanya mengatur agar pengenaan pajak tidak ditujukan secara khusus kepada perusahaan AS, melainkan berlaku setara bagi pelaku usaha dari negara lain. 📸: Dok. Shutterstock/Daniel Avram, kumparan/Widya Islamiati, AFP/Olivier Douliery, White House, Shutterstock. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | video | R142 | R174 | E029 | V338 #bicarafaktalewatberita #kumparan","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609532982105361672?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Pemerintah Indonesia menyepakati ketentuan tarif dengan Amerika Serikat (AS) yang salah satu poinnya menyangkut pajak jasa digital. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen tidak memberlakukan pajak digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS, seperti Google, Netflix, hingga Meta. Komitmen itu tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken kedua negara. Pada Pasal 3.1, disebutkan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital atau pajak serupa yang secara hukum maupun faktual mendiskriminasi perusahaan AS. Ketentuan ini membatasi ruang Indonesia untuk merancang kebijakan pajak yang secara khusus menyasar perusahaan teknologi asal AS. Selain pajak digital, ART juga mengatur bea masuk produk digital. Pada Pasal 3.5, Indonesia menyatakan tidak akan mengenakan bea cukai atas transmisi elektronik, termasuk konten digital seperti film streaming, musik, aplikasi, gim, dan layanan berbasis cloud. Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap moratorium permanen bea cukai transmisi elektronik di World Trade Organization. Meski demikian, perjanjian tersebut tetap membuka ruang bagi Indonesia untuk mengenakan pajak domestik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Pemerintah masih dapat memungut pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), selama diterapkan secara non-diskriminatif. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, perusahaan AS tetap dikenakan PPN sesuai aturan yang berlaku. Perjanjian ini hanya mengatur agar pengenaan pajak tidak ditujukan secara khusus kepada perusahaan AS, melainkan berlaku setara bagi pelaku usaha dari negara lain. 📸: Dok. Shutterstock/Daniel Avram, kumparan/Widya Islamiati, AFP/Olivier Douliery, White House, Shutterstock. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | video | R142 | R174 | E029 | V338 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/oYgrvoTAPlZmmT4pMDQCUNWJpAAEKA8fQeEAOe~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1772017200&x-signature=yiQm7AkGRcjUhOaa8OHFbb8cXOE%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Pemerintah Indonesia menyepakati ketentuan tarif dengan Amerika Serikat (AS) yang salah satu poinnya menyangkut pajak jasa digital. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen tidak memberlakukan pajak digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS, seperti Google, Netflix, hingga Meta. Komitmen itu tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken kedua negara. Pada Pasal 3.1, disebutkan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital atau pajak serupa yang secara hukum maupun faktual mendiskriminasi perusahaan AS. Ketentuan ini membatasi ruang Indonesia untuk merancang kebijakan pajak yang secara khusus menyasar perusahaan teknologi asal AS. Selain pajak digital, ART juga mengatur bea masuk produk digital. Pada Pasal 3.5, Indonesia menyatakan tidak akan mengenakan bea cukai atas transmisi elektronik, termasuk konten digital seperti film streaming, musik, aplikasi, gim, dan layanan berbasis cloud. Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap moratorium permanen bea cukai transmisi elektronik di World Trade Organization. Meski demikian, perjanjian tersebut tetap membuka ruang bagi Indonesia untuk mengenakan pajak domestik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Pemerintah masih dapat memungut pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), selama diterapkan secara non-diskriminatif. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan, perusahaan AS tetap dikenakan PPN sesuai aturan yang berlaku. Perjanjian ini hanya mengatur agar pengenaan pajak tidak ditujukan secara khusus kepada perusahaan AS, melainkan berlaku setara bagi pelaku usaha dari negara lain. 📸: Dok. Shutterstock/Daniel Avram, kumparan/Widya Islamiati, AFP/Olivier Douliery, White House, Shutterstock. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | bisnis | video | R142 | R174 | E029 | V338 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609532982105361672?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]},{"object":"block","type":"external_url","data":{"url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609362572520787208?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","urlMetaData":{"meta":{"title":"Presiden Donald Trump merespons keras keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif globalnya. Mahkamah Agung memutuskan Trump melampaui kewenangan dalam menerapkan tarif resiprokal tanpa persetujuan Kongres. Putusan itu dinilai tidak berpihak pada pemerintahannya. Sebagai respons, Trump kembali menetapkan tarif global baru sebesar 10 persen di atas tarif normal yang sudah berlaku. Ia juga berjanji meluncurkan serangkaian investigasi yang dapat menjadi dasar penetapan pajak impor tambahan. Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom mendesak Trump mengembalikan miliaran dolar AS yang dikumpulkan dari kebijakan tarif tersebut. Newsom menyebut tarif itu sebagai pungutan ilegal yang mendorong kenaikan harga dan merugikan keluarga pekerja. 📸: Dok. AFP, Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | news | svl | R169 | R199 | E051 | E174 | V172 #bicarafaktalewatberita #kumparan ","site":"TikTok","author":"kumparan","author_url":"https://www.tiktok.com/@kumparan","canonical":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609362572520787208?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737","medium":"video"},"links":{"player":[{"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Presiden Donald Trump merespons keras keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif globalnya. Mahkamah Agung memutuskan Trump melampaui kewenangan dalam menerapkan tarif resiprokal tanpa persetujuan Kongres. Putusan itu dinilai tidak berpihak pada pemerintahannya. Sebagai respons, Trump kembali menetapkan tarif global baru sebesar 10 persen di atas tarif normal yang sudah berlaku. Ia juga berjanji meluncurkan serangkaian investigasi yang dapat menjadi dasar penetapan pajak impor tambahan. Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom mendesak Trump mengembalikan miliaran dolar AS yang dikumpulkan dari kebijakan tarif tersebut. Newsom menyebut tarif itu sebagai pungutan ilegal yang mendorong kenaikan harga dan merugikan keluarga pekerja. 📸: Dok. AFP, Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | news | svl | R169 | R199 | E051 | E174 | V172 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","type":"text/html"}],"thumbnail":[{"href":"https://p16-sign-sg.tiktokcdn.com/tos-alisg-p-0037/oUd0MyFtAAA4AIvHwEi3z4KB5fuzpvPiACBCZI~tplv-tiktokx-origin.image?dr=14575&x-expires=1772017200&x-signature=yUlKQkM8iTMmJPew2KGAASXdzb4%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=my2","type":"image","rel":["thumbnail","oembed","ssl"],"media":{"width":576,"height":1024}}],"icon":[{"href":"https://www.tiktok.com/favicon.ico","type":"image/icon","rel":["icon","ssl"]}]},"rel":["oembed","player","allow","ssl","inline"],"html":"

@kumparan
Presiden Donald Trump merespons keras keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif globalnya. Mahkamah Agung memutuskan Trump melampaui kewenangan dalam menerapkan tarif resiprokal tanpa persetujuan Kongres. Putusan itu dinilai tidak berpihak pada pemerintahannya. Sebagai respons, Trump kembali menetapkan tarif global baru sebesar 10 persen di atas tarif normal yang sudah berlaku. Ia juga berjanji meluncurkan serangkaian investigasi yang dapat menjadi dasar penetapan pajak impor tambahan. Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom mendesak Trump mengembalikan miliaran dolar AS yang dikumpulkan dari kebijakan tarif tersebut. Newsom menyebut tarif itu sebagai pungutan ilegal yang mendorong kenaikan harga dan merugikan keluarga pekerja. 📸: Dok. AFP, Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: focus | tariftrumpbatal | news | svl | R169 | R199 | E051 | E174 | V172 #bicarafaktalewatberita #kumparan
♬ original sound - kumparan - kumparan

","url":"https://www.tiktok.com/@kumparan/video/7609362572520787208?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7519476080991454737"}},"nodes":[{"object":"text","leaves":[{"object":"leaf","text":"","marks":[]}]}]}]}}