Ketika Apoteker Lebih Banyak Menatap Layar daripada Menatap Pasien
seorang apoteker dengan pengalaman lebih dari tujuh tahun di bidang pelayanan kesehatan komunitas dan klinis.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Frengki Daniel Tampubolon tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah upaya pemerintah mewujudkan transformasi digital kesehatan, ada pemandangan yang semakin lazim di puskesmas: tenaga kesehatan lebih sering berhadapan dengan layar komputer daripada berinteraksi dengan pasien. Layar itu bukan sekadar perangkat kerja. Di sana ada resep elektronik, Rekam Medis Elektronik (RME), stok obat, dan berbagai data yang harus dipastikan benar. Namun, semakin lama mata tertuju pada layar, semakin besar pertanyaan yang muncul: untuk siapa sebenarnya teknologi dibangun?
Sebagai apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan primer, saya menyaksikan secara langsung bagaimana digitalisasi membawa manfaat, sekaligus menghadirkan tantangan baru. Resep elektronik dan RME membuat tulisan resep lebih jelas, riwayat pelayanan lebih mudah ditelusuri, serta informasi ketersediaan obat dapat diketahui lebih cepat. Dalam kondisi ideal, teknologi seharusnya menyederhanakan pekerjaan dan memberi tenaga kesehatan lebih banyak waktu untuk melayani manusia.
Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh hadirnya teknologi, tetapi oleh kemampuan teknologi tersebut mendukung pekerjaan ASN dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penelitian tesis yang saya lakukan di beberapa puskesmas di Kota Medan, tenaga farmasi secara umum menerima dan mendukung penerapan resep elektronik. Mereka menilai sistem ini membantu memperjelas resep, memudahkan pengecekan ketersediaan obat, dan mempercepat pelayanan.
Meski demikian, hampir seluruh informan (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) menghadapi persoalan serupa: jaringan internet tidak stabil, server lambat, sistem mengalami gangguan, sarana pendukung terbatas, dan jumlah tenaga belum memadai. Pada kondisi tertentu, resep elektronik belum dapat menjadi satu-satunya sumber pelayanan. Penginputan dari unit pelayanan terlambat sehingga petugas farmasi harus menunggu, menghubungi kembali, atau menggunakan resep manual agar pasien tidak semakin lama menunggu. Ketika sistem kembali normal, data harus dicocokkan. Satu pekerjaan yang semestinya selesai dalam satu alur akhirnya berubah menjadi beberapa tahapan.
Persoalan lain yang sering luput dibicarakan adalah banyaknya aplikasi dan pelaporan farmasi yang harus diselesaikan. Di satu sisi, digitalisasi dimaksudkan untuk mengurangi pekerjaan administratif. Di sisi lain, petugas dapat berhadapan dengan berbagai sistem pelaporan yang memiliki kebutuhan data, format, dan waktu pengiriman yang berbeda. Data yang sama berpotensi harus dicatat atau dimasukkan kembali. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kefarmasian dan interaksi dengan pasien terserap untuk memastikan berbagai laporan selesai tepat waktu.
Di sinilah paradoks digitalisasi muncul. Teknologi yang dirancang untuk memangkas birokrasi dapat menciptakan birokrasi baru apabila sistem, manusia, dan proses kerja tidak dirancang sebagai satu kesatuan.
Padahal, peran apoteker di puskesmas jauh lebih luas daripada menyiapkan obat. Apoteker memberikan konseling, memastikan penggunaan obat yang rasional, memantau terapi, dan mendukung program kesehatan masyarakat. Semua itu membutuhkan waktu, perhatian, dan interaksi langsung dengan pasien. Ketika waktu tersebut tersita oleh gangguan sistem, penginputan berulang, dan berbagai pelaporan, yang berkurang bukan sekadar waktu kerja ASN, tetapi juga kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan yang utuh.
Karena itu, tantangan transformasi digital kesehatan bukan semata-mata kekurangan teknologi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan teknologi mengurangi beban kerja ASN, bukan memindahkan beban tersebut dari kertas ke layar.
Reformasi birokrasi digital perlu bergerak ke tahap berikutnya. Fokusnya bukan sekadar menambah aplikasi, melainkan mengintegrasikan sistem yang sudah ada. Prinsip “input sekali, digunakan berkali-kali” perlu diwujudkan. Data yang telah dimasukkan seharusnya dapat digunakan lintas sistem tanpa penginputan berulang. Berbagai pelaporan farmasi juga perlu disederhanakan dan diintegrasikan agar satu data tidak menjadi banyak pekerjaan.
Penguatan kapasitas SDM juga harus berjalan beriringan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Evaluasi pun perlu mendengar suara ASN sebagai pengguna dan pasien sebagai penerima manfaat. Sebab, sistem yang sempurna di atas kertas belum tentu sederhana di meja pelayanan.
Pada akhirnya, ketika seorang apoteker memiliki lebih banyak waktu untuk mendengarkan keluhan pasien, menjelaskan penggunaan obat, dan memastikan keberhasilan terapi, teknologi telah bekerja sebagaimana mestinya. Sebaliknya, ketika layar komputer lebih banyak menyita perhatian daripada pasien yang menunggu, transformasi digital masih memiliki pekerjaan rumah.
Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan atau banyaknya laporan yang berhasil dikirim, tetapi dari seberapa jauh teknologi membuat pelayanan lebih cepat, aman, sederhana, dan dekat dengan masyarakat.
Sudah saatnya kita membangun digitalisasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga manusiawi. Sebab Indonesia yang lebih baik tidak dibangun oleh teknologi yang paling rumit, melainkan oleh teknologi yang memberi manusia lebih banyak waktu untuk memanusiakan manusia.