SUDAHKAH KONSTITUSI INDONESIA DIISI OLEH ORANG-ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Salah satu isu yang saat ini tengah dibicarakan oleh masyarakat Indonesia adalah isu tentang terkuaknya masalah yang dilakukan oleh para pejabat negara yang melakukan praktek haram di dunia politik negara. Praktek haram tersebut antara lain kasus suap, praktek KKN, jual beli jabatan, dan yang lainnya tidak diketahui pihak manapun. Praktek tersebut diketahui oleh pihak yang berwajib melalui pengamatan orang kepercayaan dan kemudian diciduk oleh pihak yang berwenang. Sehingga pada akhirnya mereka dapat tertangkap dengan cepat tanpa melakukan perlawanan yang berarti serta mengakui kesalahannya.

Kasus suap yang dilakukan oleh para pejabat negara biasanya terjadi karena hawa nafsunya yang tidak terkendalikan dan diiringi dengan iming-iming uang yang banyak. Selain itu, faktor ingin berkuasa penuh menjadi sorotan yang paling utama di mata masyarakat. Apalagi jika mereka sampai melakukan penyelewengan kekuasaan, maka tidak segan masyarakat akan melakukan demo besar-besaran untuk menuntut janjinya di masa kampanye dahulu.

Selain itu, kasus yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah praktek KKN yang merajalela. Banyak pejabat negara yang melakukan praktek KKN untuk mendapatkan tambahan uang gaji serta berfoya-foya. Bahkan mereka tidak hanya melakukannya sekali ataupun dua kali saja bila mereka sudah menjadi ketagihan. Ataupun baru sekali melakukan, namun langsung dalam jumlah banyak. Mereka yang telah diciduk oleh pihak yang berwenang tidak akan mengakui kesalahannya dalam waktu dekat. Mereka selalu mengulur-ngulur waktu sidang dan menginginkan bukti yang kuat yang membuktikan bahwa mereka bersalah.

Kasus suap dan praktek KKN seakan-akan telah menjadi konsumsi khusus yang dibutuhkan di waktu-waktu tertentu. Atau bahkan mungkin sudah menjadi budaya di kalangan pejabat negara yang haus akan kekuasaan jabatan penuh dan melupakan janji-janjinya di masa kampanye dahulu. Lantas budaya ini haruskah dilestarikan atau justru dihilangkan? Yang pasti adalah dihilangkan. Karena kasus suap dan praktek KKN merupakan tindakan tercela yang diharamkan oleh agama serta mencontreng citra bangsa. Selain itu, pejabat negara merupakan organisasi negara yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan konstitusi negara.

Konstitusi merupakan hal yang paling terpenting di sebuah negara. Negara yang tidak memiliki konstitusi bisa saja menjadi hancur dan tidak terkendali. Seberapa besar pentingnya konstitusi di sebuah negara tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan hal apapun. Karena konstitusi dalam negara merupakan alat terpenting untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Penumpukan kekuasaan ini bisa menimbulkan kekuasaan absolut yang menyebabkan sikap sewenang-wenang timbul.

Konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Konstitusi ini dibuat oleh panitia khusus yang dinamakan dengan Panitia Sembilan. Dengan penuh kerja keras mereka mengeluarkan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk bisa menyusun sebuah naskah yang awalnya diberikan nama Piagam Jakarta. Hal ini berarti Panitia Sembilan merupakan pahlawan penyusun konstitusi negara Indonesia. Jadi, apabila orang-orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia adalah orang-orang yang tidak menghormati dan menghargai jasa para pahlawan.

Pada prinsipnya, konstitusi mengandung aturan pokok mengenai norma-norma yang ada di masyarakat dan berkaitan dengan kehidupan bernegara. Konstitusi bisa dirubah ketika masyarakat sebuah negara mengalami perubahan yang sesuai dengan dinamika kehidupan. Perubahan ini harus menyangkut dengan struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, hak asasi manusia, keadilan di bidang hukum, pertanggungjawaban kekuasaan kepada masyarakat, dan sebagainya.

Jika konstitusi negara telah tercoreng oleh buruknya perilaku para pejabatnya, lantas apakah konstitusi di Indonesia akan terus-menerus diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Tentu saja hal ini tidak akan terjadi jika saja praktek KKN dan kasus suap sudah terdeteksi sejak dini. Untuk itu, pihak yang berwajib pastilah sudah memiliki orang-orang kepercayaan yang mengamati gerak-gerik para pelaku yang ingin melakukan aksinya. Para pelaku berpikir tindakan ini aman dilakukan di tempat-tempat tertentu. Namun, tetap saja pihak yang berwajib tahu dan akan langsung melakukan upaya pencidukan dengan cara mengadakan operasi tangkap tangan.

Lalu apa yang membuat mereka melakukan tindakan itu bukanlah untuk memenuhi hawa nafsu saja melainkan juga iming-iming uang yang banyak serta diberikan hadiah sesuatu yang bernilai besar. Selain itu, perasaan akan haus terhadap kekuasaan menjadi sebuah jalan untuk menguasai pemerintahan. Padahal kekuasaan mereka sudah dibatasi oleh konstitusi. Secara tidak sadar mereka telah melanggar konstitusi negaranya sendiri.

Para pejabat konstitusi Indonesia berasal dari rakyat Indonesia sendiri yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Kemudian, di saat mereka melakukan kampanye untuk menarik simpati masyarakat, mereka membuat janji-janji yang luar biasa yang bisa merubah nasib ataupun memajukan daerah tersebut. Setelah mereka memenangkan pemilu itu, mereka akan memenuhi janjinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Supaya tindakan mereka tersebut bisa tercapai mereka akan melaksanakan program yang dijanjikan itu dengan mengadakan suatu proyek. Namun, uang proyek yang diajukan dan dipakai terkadang tidak sesuai karena telah dikorupsi. Selain itu, ketidaktransparannya laporan keuangan menjadi penyebab utama mereka leluasa melakukan tindakan tersebut. Lantas untuk rakyat Indonesia bagaimana caranya mengetahui bahwa pejabat negara itu orang baik atau orang yang haus kekuasaan yaitu dengan membaca biografi mereka menurut berita-berita terpercaya serta menurut keluarga besarnya ataupun dengan mengamati kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Waspadai janji-janji manis mereka dan kepalsuan tindakan yang dilakukan mereka selama masa kampanye.

Sementara itu di pihak pemerintah yang menangani kasus suap dan praktek KKN hendaknya lebih meningkatkan pengawasannya dan mempertegas hukumannya supaya tidak terjadi hal serupa pada pejabat pemerintah yang lain. Beri mereka hukuman yang berat yang tidak bisa dibeli dengan uang haram mereka supaya mereka bisa jera. Dengan tindakan ini pastilah kasus suap dan praktek KKN akan semakin sedikit atau bahkan mungkin bisa sampai hilang dan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari nanti.