BRICS: Menggugat Dominasi Barat di Kancah Global

Belum genap sepekan setelah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, Sugiono yang menggantikan Retno Marsudi sudah memberikan gebrakan dalam kebijakan luar negerinya dengan menyatakan bahwa Indonesia berniat bergabung dengan BRICS. Hal ini disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak dan memicu diskusi di kalangan akademisi dan pengamat internasional. Mereka mulai mempertimbangkan tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi Indonesia dengan bergabung ke dalam koalisi ekonomi ini.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi BRICS dalam tatanan dunia saat ini dan kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia, dengan berfokus pada tiga pertanyaan utama: apa itu sebenarnya BRICS? Apa arti penting dari BRICS? Serta apakah kehadiran BRICS dapat memicu awal perang dingin jilid dua?

Apa itu BRICS?

BRICS dibentuk dengan gagasan awal untuk mengumpulkan negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi besar serta peran geopolitik yang strategis. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Jim O’Neill, seorang ekonom pada tahun 2001, ia memperkenalkan akronim BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Dalam perkembangannya, Afrika Selatan bergabung pada 2010, melengkapi akronim tersebut menjadi BRICS (Käkönen, 2014).

Negara-negara anggota BRICS (Sumber: PIXABAY)

Pada tahun-tahun awal, BRICS berfokus pada pengembangan kerjasama ekonomi. Pembentukan lembaga seperti New Development Bank adalah upaya nyata BRICS untuk menyediakan sumber daya finansial bagi proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan di negara berkembang. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara-negara tersebut pada lembaga-lembaga Bretton Woods yang sering dianggap mengedepankan kepentingan Barat (Ali, 2019).

Pentingnya BRICS bagi Tatanan Dunia dan Negara Berkembang

BRICS menjadi semakin relevan dalam konteks multipolaritas global. BRICS menawarkan negara berkembang alternatif dalam kerjasama ekonomi dan politik global, bebas dari dominasi dan syarat ketat yang biasanya diberlakukan oleh negara Barat. Prinsip “common but differentiated responsibilities” dalam kebijakan iklim, misalnya, menggarisbawahi bahwa negara berkembang tetap diberi ruang untuk tumbuh secara ekonomi meskipun memiliki tanggung jawab bersama dalam pengurangan emisi karbon (Gladun & Ahsan, 2016).

Isu lain yang juga menjadi perhatian BRICS adalah hak atas kesehatan. Melalui kerjasama kesehatan internasional, BRICS berupaya meningkatkan akses pada layanan kesehatan, yang dianggap sebagai aspek penting dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia khususnya di negara berkembang (Martini & Wünsch, 2017).

Apakah BRICS memicu Perang Dingin Jilid 2?

Kehadiran BRICS tentu memicu kekhawatiran di Barat, terutama Amerika Serikat, yang selama ini mendominasi tatanan dunia unipolar pasca-Perang Dingin. Dengan Tiongkok yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah AS dan Rusia yang memiliki pengaruh militer besar, BRICS menjadi simbol dari pergeseran menuju tatanan multipolar. Banyak pihak melihat New Development Bank yang didirikan oleh BRICS sebagai alternatif nyata terhadap lembaga-lembaga keuangan Barat, yang bisa mengarah pada “Perang Sistem” – persaingan antara tatanan dunia yang dipimpin AS dan alternatif yang lebih inklusif dari BRICS (Gerasimova, 2022).

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun BRICS menawarkan tantangan terhadap dominasi AS, pendekatannya berbeda dengan Perang Dingin lama. Perang Dingin abad ke-20 didominasi oleh konflik ideologis antara kapitalisme AS dan komunisme Soviet. Dalam konteks BRICS, persaingan lebih berfokus pada bidang ekonomi, diplomasi, dan pengembangan teknologi tanpa tekanan untuk menyebarkan ideologi tertentu. BRICS mendukung multipolaritas dan otonomi nasional, bukan penyebaran ideologi (Cooper, 2016).

Implikasi Bagi Indonesia

Bagi Indonesia, bergabung dengan BRICS bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada tatanan dunia yang didominasi oleh AS dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Potensi keuntungan ekonomi, seperti akses pendanaan untuk proyek infrastruktur, serta peluang diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, menjadi nilai tambah utama. Namun, Indonesia juga perlu berhati-hati terhadap kemungkinan risiko, seperti reaksi dari sekutu tradisional yang mungkin melihat langkah ini sebagai tantangan terhadap dominasi Barat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, BRICS menawarkan alternatif terhadap tatanan dunia unipolar yang selama ini didominasi oleh AS dan menjadi simbol dari pergeseran menuju dunia multipolar. Meskipun BRICS tidak secara langsung memicu Perang Dingin jilid 2, aksi kolektifnya dapat menciptakan persaingan baru di bidang ekonomi, diplomasi, dan teknologi yang berpotensi memperkuat ketegangan global. Bagi Indonesia, bergabung dengan BRICS bisa membuka peluang dan tantangan baru dalam menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks.