Ketika Menstruasi Menjadi Urusan Fiskal Negara
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Frisca Alexandra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Negara memiliki kalender fiskal. Ada tahun anggaran, masa pajak, tanggal pembayaran, dan tenggat pelaporan yang semuanya dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Perempuan juga memiliki kalender. Bedanya, kalender yang satu ini tidak disusun oleh kementerian, tidak memerlukan persetujuan parlemen, dan tidak dapat diubah melalui keputusan presiden. Namanya siklus menstruasi. Setiap bulan, jutaan perempuan Indonesia mengalami proses biologis yang sama. Mereka membutuhkan produk menstruasi yang aman dan layak, bukan karena keinginan mengikuti tren konsumsi, melainkan karena tubuh manusia memang bekerja demikian.
Namun, di Indonesia, pembalut masih termasuk barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif efektif sebesar 11 persen. Pembalut belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN sebagaimana sejumlah kategori barang kebutuhan tertentu. Direktorat Jenderal Pajak telah mengkonfirmasi ketentuan tersebut pada akhir Oktober 2026. Secara teknis, tarif PPN nominal berada pada angka 12 persen, tetapi untuk barang non mewah digunakan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya tetap 11 persen.
Pajak pembalut ini bukan kebijakan baru yang tiba-tiba muncul pada Oktober 2026. Pembalut telah menjadi barang yang dikenai pajak. Namun, perdebatan yang kembali mengemuka memperlihatkan bahwa legalitas sebuah pungutan pajak tidak selalu menjawab pertanyaan mengenai keadilannya. Sebab, ada satu kenyataan yang tidak dapat diubah oleh undang-undang perpajakan mana pun, yakni bahwa menstruasi bukanlah pilihan konsumsi.
Perempuan tidak memutuskan untuk menstruasi karena memiliki penghasilan lebih. Mereka tidak dapat menunda menstruasi sampai memperoleh kenaikan gaji, atau berhenti menstruasi ketika harga kebutuhan pokok meningkat. Namun, setiap kali mereka membutuhkan pembalut, sistem perpajakan tetap memperlakukannya sebagai bagian dari transaksi konsumsi biasa. Barangkali inilah salah satu ironi paling menarik dalam hubungan antara tubuh perempuan dan negara modern. Tubuh bekerja berdasarkan proses biologis, sementara negara melihat produk untuk memenuhi kebutuhan tubuh itu sebagai komoditas yang dapat menghasilkan penerimaan.
Dalam teori perpajakan, PPN sering dipahami sebagai instrumen fiskal yang bersifat netral. Pajak dikenakan terhadap konsumsi barang dan jasa berdasarkan ketentuan umum, tanpa secara langsung membedakan jenis kelamin pembelinya. Laki-laki dan perempuan sama-sama membayar PPN ketika membeli barang yang dikenakan pajak. Sistem tidak menanyakan identitas gender konsumen di kasir.
Namun, kesetaraan perlakuan tidak selalu menghasilkan keadilan. Dalam perspektif keadilan gender, kebijakan yang tampak netral dapat menghasilkan dampak berbeda ketika diterapkan pada kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan biologis, kondisi ekonomi, dan pengalaman sosial berbeda. Pembalut merupakan contoh yang relevan.
Kebutuhan terhadap produk menstruasi terutama dialami perempuan dan anak perempuan yang mengalami menstruasi. Mereka harus mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan tersebut secara berulang, terlepas dari kondisi keuangan yang sedang dihadapi.
Bagi perempuan dengan penghasilan memadai, biaya tambahan akibat PPN mungkin relatif kecil. Namun, bagi pekerja berupah rendah, perempuan pekerja informal, atau keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, setiap tambahan biaya kebutuhan dasar dapat memiliki konsekuensi yang lebih besar. Persoalannya bukan sekadar berapa rupiah pajak yang dibayarkan dalam satu transaksi. Persoalannya adalah beban yang terus berulang sepanjang tahun dan harus ditanggung untuk memenuhi kebutuhan biologis.
Dalam diskursus hubungan internasional, kondisi ketika seseorang tidak mampu memperoleh produk menstruasi yang layak dikenal sebagai period poverty atau kemiskinan menstruasi. Kemiskinan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membeli pembalut. Tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, informasi kesehatan reproduksi, serta lingkungan yang memungkinkan seseorang menjalani menstruasi secara aman dan bermartabat.
Pada tahun 2024, UNICEF dan WHO mengingatkan bahwa kebutuhan kesehatan dan kebersihan menstruasi masih terabaikan di banyak sekolah di dunia akibat keterbatasan informasi, fasilitas, dan produk yang memadai. Artinya, menstruasi bukan hanya urusan pribadi. Ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, persoalan tersebut dapat bersinggungan dengan kesehatan, pendidikan, partisipasi sosial, dan kesempatan ekonomi.
India dan Inggris: Ketika Pajak Menstruasi Dipertanyakan
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pengenaan pajak terhadap produk menstruasi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. India, misalnya, mengambil langkah penting pada Juli 2018 ketika pemerintah menghapus Goods and Services Tax (GST) terhadap pembalut perempuan. Sebelumnya, produk tersebut dikenakan GST sebesar 12 persen. Keputusan tersebut lahir dalam konteks perdebatan mengenai keterjangkauan produk menstruasi dan persoalan kesehatan perempuan. India tentu bukan negara tanpa persoalan ketimpangan gender. Negara tersebut masih menghadapi tantangan akses sanitasi, kemiskinan, dan kesenjangan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah. Namun, kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa negara dapat menempatkan kebutuhan menstruasi dalam kategori yang memperoleh perlakuan fiskal khusus.
Menariknya, India tidak berhenti pada pembebasan GST. Melalui Scheme for Promotion of Menstrual Hygiene, pemerintah India menjalankan program penyediaan pembalut bersubsidi bagi remaja perempuan di wilayah pedesaan. Dalam laporan resmi pemerintah India pada tahun 2024, enam pembalut dapat diperoleh dengan harga subsidi enam rupee melalui tenaga kesehatan komunitas. Selain itu, melalui program Jan Aushadhi Suvidha, pemerintah menyediakan pembalut dengan harga satu rupee per lembar melalui jaringan gerai tertentu.
Inggris memberikan pengalaman yang berbeda. Pada 1 Januari 2021, pemerintah Inggris secara resmi menghapus tampon tax dengan menerapkan tarif VAT nol persen terhadap produk menstruasi yang memenuhi ketentuan. Sebelumnya, produk tersebut dikenakan tarif VAT sebesar lima persen. Keputusan itu merupakan bagian dari perkembangan panjang perdebatan mengenai apakah produk menstruasi semestinya dikenakan pajak konsumsi, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas keterjangkauan produk tersebut. Inggris juga mengembangkan penyediaan produk menstruasi gratis melalui sejumlah layanan publik, termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan.
Kedua negara ini menawarkan pengalaman yang penting. India menggunakan pembebasan pajak dan program subsidi untuk memperluas akses. Inggris menerapkan tarif nol persen serta menyediakan produk menstruasi melalui layanan publik tertentu. Dari sini muncul pertanyaan bagi Indonesia, jika India dengan tantangan pembangunan yang begitu besar dapat mengembangkan kebijakan perpajakan dan subsidi produk menstruasi, serta Inggris dapat mengubah perlakuan VAT terhadap produk serupa, mengapa pembahasan mengenai alternatif kebijakan Indonesia tidak dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda keadilan gender?
CEDAW dan Janji Kesetaraan
Persoalan pajak pembalut menjadi semakin menarik ketika dihubungkan dengan komitmen internasional Indonesia. Pada 24 Juli 1984, Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting dalam upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan.
CEDAW menegaskan bahwa kesetaraan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan hak yang sama di hadapan hukum. Negara juga perlu mengambil langkah yang sesuai untuk mengatasi hambatan yang menghalangi perempuan menikmati hak-haknya secara nyata. Pasal 3 menekankan pentingnya langkah negara untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan. Sementara itu, Pasal 12 berkaitan dengan penghapusan diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan kesehatan.
CEDAW memang tidak secara eksplisit memerintahkan negara untuk menghapus PPN pembalut. Karena itu, keberadaan pajak tersebut tidak dapat begitu saja dinyatakan sebagai pelanggaran konvensi. Namun, prinsip-prinsip CEDAW menyediakan dasar normatif yang relevan untuk menilai apakah kebijakan fiskal telah memperhitungkan kebutuhan khusus perempuan dan hambatan ekonomi yang mereka hadapi.
Indonesia telah menjadi negara pihak CEDAW selama lebih dari empat dekade. Komitmen tersebut seharusnya terus diterjemahkan dalam evaluasi kebijakan publik, termasuk kebijakan yang sekilas tampak tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan gender.
Pada 30 Oktober 2026, Komnas Perempuan secara resmi meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi. Lembaga tersebut menekankan bahwa kebutuhan biologis perempuan harus dipertimbangkan dalam kebijakan perpajakan dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan sosial dan barangkali sudah waktunya kita memahami bahwa perspektif gender dalam kebijakan publik bukan sekadar menambahkan kata perempuan ke dalam dokumen perencanaan, melainkan benar-benar mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan memengaruhi kehidupan mereka.
SDGs: Kesetaraan Gender Tidak Cukup Dirayakan
Selain CEDAW, Indonesia juga berkomitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam kerangka SDGs, persoalan menstruasi berkaitan dengan beberapa agenda pembangunan. Tujuan kelima menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ketiga berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, sedangkan tujuan keenam menekankan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang layak. Secara khusus, target 6.2 menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak perempuan dalam penyediaan sanitasi dan kebersihan.
Produk menstruasi yang layak, ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, serta informasi kesehatan reproduksi merupakan bagian dari lingkungan yang memungkinkan perempuan menjalani aktivitas sehari-hari secara aman dan bermartabat, karena itu, keterjangkauan pembalut bukan semata persoalan perdagangan atau konsumsi rumah tangga. Ia berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk menjalani pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa menghadapi hambatan.
SDGs memang tidak menetapkan kewajiban khusus untuk mengenakan tarif pajak nol persen atas pembalut. Namun, komitmen pembangunan berkelanjutan mengharuskan negara memperhatikan hambatan yang menghalangi kelompok masyarakat tertentu menikmati manfaat pembangunan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka 11 persen. Ia menyangkut cara negara memahami kebutuhan dasar, mengakui perbedaan pengalaman hidup masyarakat, dan menerjemahkan komitmen kesetaraan gender ke dalam keputusan yang dapat dirasakan secara nyata.
Kita telah memiliki konvensi internasional, undang-undang, agenda pembangunan berkelanjutan, dan berbagai pernyataan tentang pentingnya pemberdayaan perempuan. Semua itu merupakan landasan yang penting. Tetapi komitmen terhadap kesetaraan gender pada akhirnya harus dapat ditemukan dalam hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk pada sebungkus pembalut. Sebab, perempuan tidak membutuhkan pidato panjang tentang kesetaraan setiap kali mereka menstruasi. Mereka membutuhkan akses terhadap produk yang aman, layak, dan terjangkau. Menstruasi akan tetap datang setiap bulan. Pertanyaannya, apakah kebijakan negara akan terus memperlakukan pemenuhan kebutuhan biologis tersebut seperti transaksi konsumsi biasa?