Mencermati Arah Baru Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2025

Pada tanggal 10 Januari 2025, Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Sugiyono memberikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri RI tahun 2025. Pernyataan pers ini merupakan tradisi dari Kementerian Luar Negeri yang selalu diselenggarakan pada awal Januari dengan konteks memberikan paparan terkait capaian maupun arah kebijakan luar negeri Indonesia selama satu tahun kedepan.

Indonesia (Sumber: PIXABAY)

Dalam pidato pernyataan pers-nya kemarin, Menlu Sugiyono menyatakan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi suatu kondisi yang ia sebut sebagai polycrisis, kondisi ini merujuk pada dinamika global yang tengah dihadapkan pada berbagai krisis seperti krisis iklim, krisis pangan, krisis energi hingga krisis air. Konflik dan ketegangan geopolitik yang terjadi turut memperburuk kondisi dunia internasional saat ini.

Oleh karenanya, untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut maka menurut Menlu Sugiyono, Indonesia perlu akan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan menjunjung nilai Pancasila serta Asta Cita.

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2025

Lebih lanjut, jika menelaah pernyataan pers Menteri Luar Negeri tahun 2025, arah kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2025 memiliki cakupan isu yang cukup luas. Menlu menekankan pentingnya peranan Indonesia di kancah internasional, Menlu seakan memahami kekhawatiran rakyat Indonesia atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS sehingga beliau memberi penekanan pada BRICS dengan mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan wujud diplomasi bebas aktif.

Selain menekankan pentingnya peran Indonesia di kancah internasional, Menlu juga menyinggung isu-isu regional, dimana ASEAN tetap menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia serta mendorong sentralitas ASEAN hingga penguatan hubungan strategis dengan kawasan Pasifik.

Arah kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2025 juga masih berfokus pada diplomasi ekonomi dengan penekanan pada kemandirian pangan dan energi, ekonomi hijau dan ekonomi biru, hilirisasi komoditas hingga ekspansi pasar non tradisional.

Beberapa poin lain dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2025 mencakup perlindungan WNI, diplomasi kesehatan hingga visi diplomasi 2045 guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kesinambungan Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Secara garis besar arah kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2025 menunjukkan kesinambungan dari kebijakan luar negeri era Menlu Retno Marsudi seperti prinsip Bebas Aktif yang tetap menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia dengan penegasan bahwa bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip bebas aktif itu sendiri. Namun mengutip pernyataan peneliti CSIS, Lina Alexandra dalam CSIS Media Briefing terkait respons CSIS terhadap PPTM tahun 2025 bahwa prinsip bebas aktif perlu dipahami sebagai prinsip bebas dan aktif bukan prinsip bebas atau aktif selain itu aktif tidak berhenti pada banyaknya keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional atau kunjungan keluar negeri namun juga aktif memberikan kontribusi pada dunia internasional.

Kesinambungan lain dalam kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2025 yakni terkait ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Dalam paparan pernyataan pers Menlu tahun 2025, ASEAN memang masih tetap menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia dengan penekanan pada sentralitas ASEAN namun pembahasan yang tidak terlalu panjang terkait ASEAN, terutama belum adanya arah kebijakan yang koheren terkait ASEAN tentu menimbulkan pertanyaan apakah ASEAN masih menjadi soko guru kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2025 ini?

Selain kesinambungan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, pernyataan pers Menlu tahun 2025 juga perlu memperhatikan sejumlah hal seperti misi Indonesia untuk berada di lini depan sebagai penggerak reformasi multilateral termasuk arsitektur keuangan internasional, ini tentu merupakan misi yang mulia namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana indonesia dapat berkontribusi dalam reformasi arsitektur keuangan internasional? Sumbangsih apa yang dapat Indonesia berikan dalam reformasi arsitektur keuangan internasional? Pernyataan pers Menlu tahun 2025 belum memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut sehingga menarik menurut penulis untuk menilik dan mengawal kebijakan luar negeri Indonesia di tahun 2025.