Jangan Tunggu Embargo: Alarm Strategis bagi Masa Depan TNI dan Pertahanan RI
Adc SBY. Penasehat Militer RI untuk PBB. Wadan Seskoad. Wakortajar Lemhannas
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Mayjen TNI Purn. Fulad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam dunia militer, sejarah tidak pernah memberi penghargaan kepada bangsa yang baru bersiap ketika perang telah dimulai. Kemenangan selalu dipersiapkan jauh sebelum peluru pertama ditembakkan. Karena itu, ancaman terbesar bagi sebuah angkatan bersenjata bukanlah semata kekuatan lawan, melainkan rasa aman yang membuatnya menunda pembenahan.
Perkembangan geopolitik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perang tidak lagi hanya berlangsung di medan tempur. Embargo ekonomi, pembatasan teknologi, serangan siber, disinformasi, hingga gangguan rantai pasok telah menjadi instrumen untuk melemahkan sebuah negara tanpa harus mengirim satu pun pasukan. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan terhadap pihak luar bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan kedaulatan.
Indonesia patut bersyukur tidak hidup di bawah embargo ataupun isolasi internasional. Namun, rasa syukur tidak boleh berubah menjadi rasa puas. Justru ketika keadaan relatif tenang, di situlah sering muncul ilusi bahwa kita masih memiliki banyak waktu untuk membangun kekuatan sendiri. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa krisis hampir selalu datang lebih cepat daripada kesiapan sebuah bangsa.
Di sinilah pengalaman Iran layak dibaca sebagai pelajaran strategis, bukan sebagai teladan politik. Ketika akses terhadap teknologi dan persenjataan dibatasi, mereka dipaksa membangun kemampuan sendiri. Namun, perlu dicatat secara kritis: model kemandirian Iran lahir dari isolasi dan bersifat reaktif, yang sebagian besar bertumpu pada reverse-engineering dan mengabaikan aspek interoperabilitas dengan sistem alutsista sekutu. Indonesia tidak perlu meniru seluruh kebijakan Iran, tetapi juga tidak boleh mengabaikan pelajaran bahwa ketergantungan adalah kerentanan. Keunggulan Indonesia justru terletak pada posisi tawar yang lebih baik: kita dapat membangun kemandirian secara proaktif dan terencana, tanpa harus mengorbankan standar kualitas dan kompatibilitas teknologi dengan mitra internasional.
Ketergantungan yang Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Terlalu lama Indonesia merasa cukup sekadar dengan kemampuan membeli alutsista. Setiap kontrak pengadaan memang dapat meningkatkan kesiapan tempur dalam jangka pendek, tetapi pembelian tidak identik dengan kemandirian. Negara yang terus bergantung pada teknologi, komponen, amunisi, perangkat lunak, atau suku cadang dari luar, sesungguhnya belum sepenuhnya mengendalikan kemampuan pertahanannya sendiri.
Kritik keras harus dialamatkan pada skema offset yang selama 20 tahun terakhir selalu dicantumkan dalam setiap kontrak pengadaan alutsista asing. Dalam praktiknya, klausul transfer teknologi dan kandungan lokal ini kerap macet karena lemahnya pengawasan dan ketiadaan sanksi tegas terhadap mitra asing yang mengingkarinya. TNI dan Kementerian Pertahanan harus berani mengaudit secara berkala dan membatalkan kontrak dengan perusahaan asing yang tidak menepati janji transfer teknologinya, serta menjadikan kepatuhan offset sebagai syarat mutlak dan gugur (gugur otomatis) dalam setiap proses lelang.
Pertanyaan yang harus berani kita ajukan adalah: apabila terjadi konflik berkepanjangan dan jalur pasokan terputus, apakah seluruh sistem pertahanan kita mampu tetap beroperasi dengan kekuatan nasional sendiri? Jika jawabannya belum sepenuhnya "ya," maka masih ada pekerjaan besar yang belum selesai. Kemandirian pertahanan bukan slogan. Ia harus menjadi doktrin pembangunan nasional.
Kemandirian tidak akan lahir tanpa target yang terukur. Selama ini kita hanya bicara visi besar tanpa cakrawala waktu. Sudah saatnya Pemerintah dan TNI menetapkan target radikal yang mengikat: misalnya, pada 2030, seluruh amunisi kaliber kecil (5,56mm dan 7,62mm) harus 100% diproduksi dalam negeri; pada 2035, sistem kendali kendaraan tempur taktis (VSHORAD) minimal 50% berbasis rekayasa nasional. Tanpa angka dan tenggat, makalah ini hanya akan menjadi dokumen semangat tanpa eksekusi.
Ancaman Terbesar: Zona Nyaman dan Ego Sektoral
Sebagai prajurit, kita terbiasa menghadapi ancaman yang tampak. Namun, sejarah militer memperlihatkan bahwa ancaman yang paling berbahaya justru sering datang dari dalam: rasa puas, kebiasaan menunda, dan keyakinan bahwa keadaan akan selalu baik-baik saja.
Namun, kita harus lebih jujur lagi. Ancaman internal terbesar di Indonesia bukan sekadar "zona nyaman," melainkan lemahnya sinkronisasi antar-matras (Darat-Laut-Udara) dan ego sektoral di antara kementerian. Selama ini, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BUMNIS (BUMN Industri Strategis) sering berjalan sendiri-sendiri. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia acap kali saling bersaing ketimbang berkolaborasi dalam satu ekosistem desain nasional, sehingga muncul duplikasi anggaran dan tumpang tindih riset. Kemandirian tidak akan pernah lahir selama pagu anggaran pertahanan masih diperlakukan sebagai "biaya" bukan "investasi," serta selama ego sektoral masih menghambat lahirnya national roadmap yang tunggal dan terintegrasi.
Bangsa-bangsa yang berhasil membangun industri pertahanan modern umumnya tidak menunggu krisis. Mereka berinvestasi ketika keadaan damai, memperkuat riset ketika ancaman belum terlihat, dan menyiapkan sumber daya manusia jauh sebelum teknologi itu dibutuhkan. Indonesia memiliki semua modal untuk melakukan hal yang sama. Yang sering kurang bukanlah sumber daya, melainkan keberanian mengambil keputusan strategis yang konsisten melampaui siklus politik dan pergantian kepemimpinan.
TNI: Katalisator, Bukan Manajer Pabrik
TNI bukan sekadar pengguna alutsista. Namun, harus ada koreksi mendasar dalam narasi ini. Selama ini kita terlalu sering menyuarakan "TNI sebagai motor kemandirian". Di negara maju, motor industri pertahanan justru adalah sektor swasta (seperti Lockheed Martin di AS atau Hanwha di Korsel), sementara angkatan bersenjata berperan sebagai konsumen cerdas yang menyampaikan kebutuhan operasional secara presisi. Karena itu, TNI harus bertransformasi menjadi katalisator dan penggerak ekosistem, bukan mengelola pabrik atau mencampuri urusan teknis manufaktur yang bukan kompetensi intinya.
Kebutuhan operasional prajurit harus menjadi pendorong berkembangnya riset dalam negeri. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis. Industri pertahanan nasional (BUMN dan swasta) harus memperoleh kepastian arah kebijakan agar mampu berinvestasi dalam inovasi jangka panjang. Tanpa sinergi yang jelas antara user (TNI), creator (akademisi/peneliti), dan maker (industri), Indonesia akan terus menjadi pasar teknologi pertahanan, bukan produsen teknologi pertahanan.
Berbicara tentang SDM, kita harus berani mengakui fakta pahit. Banyak lulusan terbaik ITB, UI, dan ITS lebih memilih bekerja di perusahaan rintisan (startup) asing atau menjadi tenaga ahli di Singapura, karena insentif dan jenjang karier peneliti pertahanan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan standar industri komersial. Sulit membayangkan kemandirian ketika insinyur penerbangan nasional lebih tertarik merakit pesawat komersial asing daripada mengerjakan proyek pesawat tempur nasional. Reformasi sistem penggajian dan jenjang karier peneliti pertahanan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Institusi yang Kuat Selalu Berani Mengoreksi Diri
Sebagai bagian dari keluarga besar TNI, saya meyakini bahwa kecintaan kepada institusi tidak cukup diwujudkan melalui pujian. Loyalitas juga diwujudkan dengan keberanian menyampaikan kritik yang membangun. TNI harus terus menjaga profesionalisme, memperkuat budaya inovasi, mempercepat regenerasi kepemimpinan, dan memastikan bahwa pembangunan kekuatan tidak bergantung pada figur, melainkan pada sistem yang kokoh. Institusi yang sehat adalah institusi yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri sebelum dipaksa oleh keadaan.
Kritik konkret yang harus diajukan adalah jebakan politik anggaran. Siklus politik 5 tahunan di Indonesia sering membuat proyek-proyek strategis nasional terbengkalai saat terjadi pergantian Menteri Pertahanan atau Presiden. Untuk memutus ketergantungan pada figur pemimpin, kemandirian pertahanan harus diikat dalam sebuah Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang bersifat multi-tahun dan lintas cabinet, sebuah National Defense Contract yang mengikat negara dalam jangka panjang 15–20 tahun, sehingga tidak bisa diubah hanya karena dinamika politik praktis. Ini adalah satu-satunya cara agar pembangunan alutsista nasional tidak berhenti di tengah jalan.
Penutup
Iran membangun banyak kemampuan strategis karena dipaksa oleh embargo. Turki memperkuat industri pertahanannya karena memiliki visi jangka panjang. Korea Selatan berinvestasi besar pada pendidikan dan teknologi karena menyadari bahwa masa depan pertahanan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.
Indonesia tidak perlu mengalami embargo untuk belajar mandiri. Justru karena kita masih memiliki ruang, waktu, dan sumber daya, sekaranglah saat terbaik untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional, memperkuat riset, mengembangkan teknologi, dan menyiapkan generasi prajurit yang menguasai perang masa depan.
Sejarah selalu memberikan pilihan kepada setiap bangsa: belajar dari pengalaman negara lain atau belajar dari penderitaannya sendiri. Bangsa yang cerdas memilih pelajaran pertama. Sebagai prajurit, saya percaya bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak membeli senjata, melainkan siapa yang paling siap mempertahankan kedaulatannya dengan kemampuan bangsanya sendiri. Jangan sampai kita baru belajar
mandiri ketika sejarah sudah tidak lagi memberi kesempatan.