Selat Hormuz sebagai Front Utama: Pelajaran Blokade Laut

Kapal-kapal Angkatan Laut Iran berpartisipasi dalam manuver selama latihan angkatan laut "Velayat-90" di Selat Hormuz di Iran selatan pada 3 Januari 2012. Foto: Ebrahim Noroozi/Jamejam Online/AFP

Sebagai mantan Penasihat Militer RI untuk PBB, saya sudah terlalu sering melihat Dewan Keamanan gagal bertindak. Hari ini, di Selat Hormuz, kegagalan itu bukan lagi sekadar catatan kaki sejarah. Ini adalah perang terbuka yang sedang berlangsung. Gencatan senjata yang disebut-sebut masih hidup? Itu bohong. Bagi saya yang pernah duduk di ruang krisis PBB, gencatan senjata tanpa mekanisme verifikasi lapangan hanyalah kertas basah. Dan Hormuz sekarang adalah front utamanya. Bukan perang proksi. Bukan ancaman. Tapi blokade laut versus deklarasi kedaulatan sepihak , dua langkah lagi dari perang total.

Fakta Lapangan

Saya akan menyampaikan fakta yang bisa diverifikasi oleh siapa pun yang punya akses data pelayaran militer. Dalam 72 jam terakhir, terjadi tiga hal yang tidak bisa ditawar:

Pertama, kapal kontainer Prancis, CMA CGM San Antonio, diserang di perairan Hormuz. Awaknya luka-luka. Negara pelayaran besar seperti Prancis mulai menarik kapalnya dari zona tersebut. Itu bukan insiden kecil, itu sinyal bahwa tidak ada kapal asing yang aman.

Kedua, Iran dengan berani mendirikan Otoritas Selat Teluk Persia. Ini bukan sekadar lembaga administratif. Ini adalah klaim kedaulatan fungsional atas salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. Dalam istilah militer, ini sama dengan mendeklarasikan exclusion zone tanpa persetujuan PBB atau hukum laut internasional.

Ketiga, AS dan Israel tidak tinggal diam. AS mempertahankan blokade penuh di Teluk Oman. Sementara itu, informasi dari sumber terbuka menunjukkan bahwa Israel kini melobi AS untuk menghancurkan infrastruktur energi Iran dalam 24 jam, kilang minyak, terminal ekspor, dan fasilitas penyimpanan. Ini bukan eskalasi. Ini adalah cetak biru perang total.

Kritik Tajam ke PBB

Sekarang izinkan saya bicara sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari sistem PBB. Saya katakan terus terang: Dewan Keamanan PBB saat ini tidak relevan untuk menyelesaikan konflik ini. Kenapa? Karena Amerika Serikat adalah anggota tetap yang menjadi salah satu pihak yang bertikai. Tidak akan ada resolusi yang mengikat. Tidak akan ada pasukan penjaga perdamaian yang dikirim. Yang ada hanya pernyataan-pernyataan pengecut yang "menyatakan keprihatinan mendalam" sementara kapal-kapal terbakar di laut.

Saat saya bertugas di PBB periode 2017–2019, saya sudah memperingatkan hal ini dalam laporan internal. Saya bilang: mekanisme respons cepat untuk blokade laut itu tidak ada. Yang ada hanya prosedur birokrasi yang memakan waktu berminggu-minggu. Sementara itu, di laut, keputusan diambil dalam hitungan menit. Saya tidak bangga dengan prediksi saya. Saya kecewa karena prediksi itu terbukti benar.

Pelajaran untuk Indonesia

Inilah bagian yang paling penting bagi kita sebagai bangsa. Indonesia bukan penonton dalam konflik ini. Kita adalah korban diam-diamnya. Mengapa? Karena 40 persen impor minyak kita melewati Selat Hormuz. Setiap kali ada serangan, harga minyak mentah melonjak. Pemerintah kita akan sibuk mengutak-atik subsidi BBM, sementara rakyat membayar harga yang lebih mahal di pom bensin. Itu efek pertama. Efek kedua lebih berbahaya: inflasi, kenaikan logistik, dan kerentanan ekonomi.

Saya tidak akan menyebut ini sebagai "dampak tidak langsung". Saya akan menyebutnya efek rantai perang yang sudah bisa dipetakan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya menjadi ahli dalam strategi maritim. Tapi nyatanya, kita masih belajar dari kesalahan yang sama: meremehkan blokade laut.

Saya ingat saat konfrontasi dengan Malaysia tahun 1960-an. Saya ingat saat krisis Timor Timur dan blokade yang menyusul. Saya ingat bagaimana negara besar bisa melumpuhkan negara kepulauan hanya dengan menutup jalur laut. Itu bukan fiksi. Itu realitas. Dan sekarang, di Hormuz, kita menyaksikan versi modernnya dengan rudal, drone, dan kapal selam.

Rekomendasi

Saya tidak akan memberikan saran yang manis dan diplomatik. Saya akan memberikan keharusan operasional untuk pemerintah dan TNI. Ini tiga poin wajib:

Pertama, segera aktifkan sistem Maritime Domain Awareness (MDA) bersama India, Turki, dan Pakistan. Jangan tunggu restu dari negara-negara Barat. Mereka sibuk berkelahi sendiri. Kita harus membangun jaringan intelijen maritim sendiri untuk memonitor pergerakan kapal-kapal perang di Hormuz dan Teluk Oman. Ini bisa dilakukan dalam waktu singkat dan yang dibutuhkan hanya komitmen politik.

Kedua, desak PBB melalui saluran diplomatik untuk mengaktifkan kembali UN Contact Group on Maritime Security. Indonesia harus memimpin inisiatif bersama negara-negara non-blok.

Ketiga, siapkan skenario fuel hedging dan diversifikasi jalur pasokan minyak. Ini bukan pilihan. Ini keharusan. Gencatan senjata saat ini rapuh, diperkirakan tidak akan bertahan hingga Juli 2026. Jika itu runtuh, Hormuz bisa ditutup total dalam hitungan jam. Apakah Indonesia siap? Saya lihat sekarang: belum. Dan itu yang membuat saya khawatir.

Penutup

Perang Iran vs AS plus Israel bukan tontonan. Ini bukan drama geopolitik untuk diskusi di kafe. Ini adalah laboratorium perang modern yang menunjukkan betapa rapuhnya hukum internasional ketika negara besar menjadi pihak dalam konflik. Blokade laut sedang digunakan sebagai senjata. Diplomasi multilateral sudah lumpuh. Dan Indonesia, negara maritim terbesar di Asia Tenggara masih duduk diam seolah-olah ini bukan urusannya.

Saya katakan: itu sikap yang keliru dan berbahaya!

Saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya sedang mengingatkan dari posisi seorang yang pernah duduk di ruang DK PBB, mendengar langsung debat para duta besar yang seringkali tidak lebih dari teater politik. Sementara itu, di lapangan, kapal perang sudah bergerak. Rudal sudah di atas landasan. Dan Selat Hormuz yang kita andalkan untuk kebutuhan energi sehari-hari sudah menjadi zona tembak terbuka.

Jangan tunggu kapal berbendera merah putih terbakar baru kita bergerak. Jangan tunggu harga BBM naik dua kali lipat baru kita berteriak. Sebagai mantan penasihat militer PBB, tugas saya bukan untuk menyenangkan siapa pun. Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran yang tidak nyaman. Dan kebenarannya sekarang adalah: kita sedang tidak siap, dan waktu tidak berpihak kepada kita.

Bangun sistem pertahanan maritim kita. Dorong PBB untuk bertindak. Siapkan skenario terburuk untuk pasokan energi. Karena jika Hormuz benar-benar ditutup, tidak ada yang akan menyelamatkan kita selain persiapan yang kita lakukan hari ini, bukan besok.