Gak ada Nasi? Ganti Kimpul Saja: Membongkar Warisan Poskolonial di Atas Piring
Tulisan dari Dian Venita Sary tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJika kalian melihat di media sosial, ada tren "karena saya tidak punya, saya ganti kimpul" sempat mencuri perhatian publik. Slogan yang dipopulerkan oleh kreator konten kuliner dalam mengolah beragam hidangan viral ini berawal dari pengalaman mengonsumsi umbi-umbian sebagai solusi keterbatasan ekonomi.
Menurut riset Departemen Ilmu Gizi IPB University, Kimpul (Xanthosoma Sagittifolium) atau talas Belitung merupakan sumber karbohidrat unggulan yang kaya akan serat pangan. Sifatnya yang mudah diolah menjadi tepung bebas gluten atau hanya direbus begitu saja membuat kimpul memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam industri pangan modern.
Namun, ditengah potensi gizi dan kemudahan budidayanya, kimpul justru terpinggirkan. Hal ini karena adanya doktrin absolut warisan sejarah poskolonial. Jika kamu pernah makan sepiring mie instan dua bungkus, sepotong ubi cilembu, atau sepiring singkong goreng, tapi sejam kemudian kamu merasa lapar lagi dan bilang "duh, belum kenyang, kan belum kena nasi" itu artinya kamu adalah generasi dari warisan sejarah tersebut.
Di kalangan masyarakat Indonesia, anggapan bahwa nasi adalah satu-satunya makanan pokok sudah seperti hukum alam. Makanan lain yang sama-sama mengandung karbohidrat sering dianggap sekadar "camilan" atau pengganjal perut sementara. Jika kita menelaahnya lebih dalam, pola pikir ini sebenarnya menyimpan argumen yang menarik.
Mengapa masyarakat di negera kepulauan yang sangat subur ini begitu terobsesi dengan nasi? Mengapa bahan pangan lokal yang melimpah seperti kimpul, talas, sagu, dan bahkan jagung justru terpinggirkan? Kebiasaan ini ternyata bukan warisan genetik atau tradisi kuno nenek moyang kita, melainkan hasil dari sejarah politik pangan sejak era kolonial Belanda hingga era modern.
Dulu, Kimpul Setara dengan Nasi
Jika kita memutar waktu ke era sebelum kedatangan orang Eropa, lanskap kuliner nusantara sebenarnya sangat beragam. Beras memang sudah dikenal, tetapi statusnya sama sekali tidak sedominan sekarang.
Masyarakat di Indonesia bagian timur mengandalkan sagu sebagai penopang utama kehidupan sehari-hari mereka. Di Nusa Tenggara dan Madura, jagung dan sorgum merupakan makanan pokok. Sementara itu, di pulau Jawa dan Sumatra, berbagai jenis umbi-umbian seperti kimpul, talas, dan singkong tumbuh subur di kebun belakang tanpa memerlukan perawatan yang sulit. Pada masa itu, makan kimpul atau sagu sama terhormatnya dengan makan beras. Tidak ada persepsi bahwa mereka yang mengonsumsi umbi-umbian adalah warga kelas dua. Jadi, kapan kesenjangan itu mulai muncul?
Cara Penjajah Mengubah Nasi Menjadi “Makanan Mewah”
Semuanya berubah ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai mendominasi perekonomian nusantara pada abad ke-19. Melalui Sistem Budidaya (Cultuurstelsel) dan perkebunan swasta, Belanda menyadari bahwa beras adalah alat yang ampuh untuk mengendalikan penduduk pribumi. Ada tiga langkah utama yang diambil oleh pemerintah kolonial pada masa itu:
1) Menekan Harga Beras untuk Menjaga Upah Tetap Rendah: Pemerintah Belanda sengaja menjaga harga pasar beras tetap rendah. Tujuannya bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan untuk memastikan mereka dapat membayar upah yang sangat rendah kepada buruh perkebunan pribumi tanpa memicu kerusuhan.
2) Stigma buruk bagi Mereka yang Mengonsumsi Umbi-umbian: Sebagaimana dianalisis oleh akademisi Studi Poskolonial Ann Laura Stoler (Race and the Education of Desire, 1995), Belanda membawa rasial dan bias peradaban (orientalisme internal) khas Eropa yang merendahkan budaya lokal. Masyarakat yang mengonsumsi kimpul atau sagu dicap sebagai "malas" dan "terbelakang" hanya karena tanaman-tanaman ini tumbuh dengan mudah tanpa memerlukan budidaya intensif seperti padi sawah. Budidaya padi kemudian dipaksakan sebagai cara bagi Belanda untuk mendisiplinkan tenaga kerja pribumi agar mereka lebih mudah diawasi. Kebijakan ini diperluas melalui Politik Etis (1901) dan program transmigrasi awal, yang memindahkan petani Jawa ke Sumatera dan Sulawesi sembari menanamkan budaya padi secara masif.
3) Pesta makan sebagai Simbol Status: Secara budaya, penjajah Belanda menetapkan tradisi pesta mewah yang dikenal sebagai Rijsttafel (meja nasi). Dalam acara-acara tersebut, nasi putih diletakkan di tengah meja besar, dikelilingi oleh belasan lauk-pauk. Rijsttafel menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan kaum bangsawan Belanda. Sejak saat itu, nasi putih dianggap sebagai makanan elit dan bergengsi, sementara kimpul dan umbi-umbian mulai dianggap sebagai "makanan orang miskin".
Era Orde Baru dan Kewajiban Mengonsumsi Beras
Ketergantungan pada beras tidak berakhir setelah Indonesia merdeka. Selama era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kebijakan pangan justru berfungsi untuk semakin menstandarkan penyeragaman kolonial dengan apa yang harus dikonsumsi oleh rakyat Indonesia melalui program Revolusi Hijau.
Sebagaimana dicatat oleh peneliti kebijakan pangan Jonatan Lassa (Politik Ketahanan Pangan Indonesia, 2011) pemerintah pada masa itu menjadikan ketersediaan beras sebagai pilar utama stabilitas politik. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras pada tahun 1984 memang menjadi sumber kebanggaan, namun dampaknya menyebabkan makanan lokal semakin terpinggirkan.
Masyarakat di Maluku dan Papua, yang terbiasa mengonsumsi sagu, serta penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terbiasa mengonsumsi jagung dan umbi-umbian, secara bertahap dibiasakan untuk mengonsumsi beras. Pembagian jatah beras kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan bantuan beras sosial semakin memperkuat pesan bahwa "orang yang sukses dan modern makan beras". Akibatnya, anak-anak di daerah pedesaan mulai merasa malu jika ketahuan makan kimpul atau talas.
Tak heran sebelum tren "ganti kimpul" muncul di lini masa, tidak banyak generasi muda yang tau apa itu kimpul.
Kacamata Geopolitik: Kalau Beras Langka, Kita Mau Makan Apa?
Kamu mungkin bertanya, “Lalu apa hubungannya kebiasaan makan nasi dengan isu internasional atau geopolitik?” Jawabannya simple.
Dalam perspektif Teori Ketergantungan (dependency theory), ketika krisis iklim global memicu kemarau panjang (El Nino) ketergantungan pada satu jenis makanan saja membuat bangsa kita sangat rentan. Saat ini, cuaca semakin tidak dapat diprediksi. Kekeringan berkepanjangan atau banjir bandang sering kali menyebabkan gagal panen padi di Indonesia. Ketika produksi beras lokal anjlok, pemerintah tidak punya pilihan selain mengimpor beras dari negara lain seperti Thailand atau Vietnam.
Masalahnya adalah, dalam iklim politik global yang penuh ketidakpastian, ditambah dengan ancaman perang atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara-negara tetangga, harga beras bisa tiba-tiba melonjak tajam. Jika masyarakat kita sama sekali tidak mau mempertimbangkan makanan alternatif, krisis beras dapat segera memicu krisis ekonomi dan sosial di dalam negeri.
Faktanya, kimpul dan jenis umbi-umbian lokal memiliki daya tahan (resilience) yang jauh lebih tinggi terhadap perubahan cuaca ekstrem dan jauh lebih hemat air dibandingkan padi sawah. Kimpul juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang lebih sehat untuk mengurangi risiko diabetes. Namun, akibat warisan poskolonial selama berabad-abad, kimpul terus terpinggirkan di piring makan kita.
Kembalikan Kimpul ke Piring Kita
Memahami sejarah politik pangan mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa kebiasaan "susah kenyang tanpa nasi" sebenarnya adalah warisan masa lalu yang bisa dan harus kita ubah. Berjuang demi kedaulatan pangan bangsa kita tidak selalu harus melibatkan pidato di forum internasional. Kita bisa memulainya dari hal yang paling dekat, yaitu piring makan kita sendiri.
Mulai menghargai kembali kimpul, singkong, sagu, dan jagung bukan berarti kita harus berhenti makan nasi sama sekali. Ini adalah upaya untuk membebaskan selera dan pikiran kita dari stigma lama, sekaligus mempersiapkan generasi kita agar lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis pangan global di masa depan.
Jadi, sudah mau makan kimpul?