Pengelolaan Konflik Laut Cina Selatan Melalui Dewan Regional Asia Pasifik

Alternatif skenarion pengelolaann kolektif konflik Laut Cina Selatan

Ilustrasi peta Laut Cina Selatan (Sumber: Canva)

Konflik Laut Cina Selatan (LCS) merupakan fenomena tak terelakkan buah dari karakter geografi yang strategis dan kandungan kekayaan alam sehingga keberadaannya perlu dikelola, tidak serta merta perlu diburu-buru penyelesaiannya. Selama ada keuntungan besar yang didapat negara yang memperebutkannya, LCS akan selalu menghadirkan tarik menarik kepentingan. Kompleksitas politik internasional yang mewarnai konflik tersebut, mulai dari dimensi keamanan hingga ekonomi, dan multi pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya membuat penyelesaian menyeluruh dalam waktu dekat nyaris mustahil, jika tidak dikatakan tidak mungkin.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung di dalam kontestasi ini adalah mengelola konflik LCS agar tidak bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Objektif tersebut lebih realistis dilakukan ketimbang menyelesaikan konflik secara fundamental atau mengalokasikan secara adil potensi keuntungan yang ada kepada pihak-pihak yang berkompetisi.

Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjaga konflik yang ada untuk tetap jauh dari medan tempur dan penggunaan senjata?

Maka jawabannya adalah perlu disediakan sebuah kanal perdebatan bagi setiap aktor regional yang memiliki kepentingan di LCS untuk beradu argumentasi di meja-meja perundingan. Dengan kata lain, harus ada sebuah wadah komunikasi agar konflik yang ada “hanya” berbentuk pertukaran kata, bukan adu kuat senjata.

Dewan Regional Asia Pasifik dapat menjadi sebuah alternatif wadah yang mempertemukan secara langsung pihak-pihak yang berkepentingan di LCS, lantas mengakomodasi berbagai pertemuan antar perwakilan-perwakilan dari setiap negara Asia Pasifik yang hendak memperjuangkan kepentingan nasional mereka masing-masing hingga mencegah terjadinya perang terbuka. Perkumpulan ini perlu mampu menghimpun seluruh pihak yang memiliki kepentingan langsung di wilayah LCS, termasuk Asia Pasifik, seperti negara-negara yang telah tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara kawasan lainnya.

Kelembagaan dan operasional Dewan Regional Asia Pasifik

Cara kerja Dewan Regional Asia Pasifik dapat didesain berdasarkan benchmarking terhadap European Parliament (Parlemen Eropa) yang merupakan sebuah dewan perkumpulan wakil negara anggota European Union (Uni Eropa) yang menyuarakan beragam aspirasi masyarakat Eropa serta memiliki fungsi supervisi dan legislasi. Tentu saja Dewan Regional Asia Pasifik ini tidak perlu serta merta mengambil tugas penganggaran yang dimiliki Parlemen Eropa karena pada konteks LCS tidak ada lembaga multinasional yang menaungi negara-negara Asia Pasifik secara langsung, tidak seperti Uni Eropa di benua Eropa.

Adapun fungsi legislasi yang perlu dimiliki Dewan Regional Asia Pasifik pada dasarnya adalah memastikan seluruh pihak mematuhi hukum serta norma internasional dan membuat semacam kesepakatan Code of Conduct (CoC) khusus urusan-urusan regional dalam rangka memberikan panduan terhadap tindakan negara-negara anggota pada area sengketa. Topik pembahasan CoC bisa dimulai dari isu-isu yang mudah disepakati seluruh pihak, seperti keselamatan pelayaran untuk kapal-kapal dagang, Standar Operasional Prosedur penyelamatan kecelakaan penerbangan, atau pertukaran informasi jaringan kriminal bajak laut. Intinya, fungsi legislasi Dewan Regional Asia Pasifik memuat metode pembahasan panduan pelaksanaan yang dimulai dari topik yang normatif untuk membangun kepercayaan antar anggota dewan sebelum nantinya membicarakan isu yang jauh lebih strategis dan sensitif.

Pastinya fungsi legislasi Dewan Regional Asia Pasifik tidak akan mudah dilaksanakan karena akan banyak perselisihan pendapat dari berbagai pihak. Tak hanya itu, para anggota dewan kelak akan kerap terbelah dan saling berkubu ketika membahasa suatu perkara. Namun demikian, para perwakilan negara anggota Dewan Regional Asia Pasifik akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan berbagai lobi, pertemuan terbatas/tertutup, dan bentuk komunikasi lainnya untuk melakukan transaksi kepentingan secara fleksibel. Fleksibilitas negosiasi merupakan mekanisme penting dalam rangka menghadapi potensi deadlock

dan belum ada mekanisme demikian yang ada ketika terjadi turbulensi konflik di LCS pada masa ini.

Selanjutnya, Dewan Regional Asia Pasifik perlu memiliki fungsi supervisi untuk memonitor berbagai tindakan negara-negara yang memiliki kepentingan langsung terhadap LCS agar tetap patuh terhadap hukum dan kesepakatan internasional yang berlaku. Setiap negara perlu memberikan laporan terhadap apa yang mereka kerjakan di daerah-daerah rawan seputar LCS, tidak perlu seluruh urusan domestik dipaparkan, dalam rangka menghindari sentimen buruk dari negara mitra di kawasan.

Fungsi supervisi Dewan Regional Asia Pasifik merupakan bagian yang paling penting dari lembaga ini agar berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan para pihak di area-area sensitif bisa ‘’dihakimi’’ dalam ruangan yang eksklusif sehingga upaya damage control terhadap potensi spillover dapat dilakukan. Fungsi penghakiman semacam ini bisa mencegah atau paling tidak mengurangi aksi saling tuding dan mengutuk di ruang publik yang sering dilakukan oleh perwakilan negara yang bersengketa ketika tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh rekanan mereka, yang mana kerap membuat keruh keadaan atau memanaskan hubungan antar negara yang bersitegang.

Selain itu, fungsi supervisi pada Dewan Regional Asia Pasifik juga akan menjadi ajang klarifikasi pihak-pihak yang diduga melanggar kesepakatan internasional, termasuk CoC dari Dewan Regional Asia Pasifik, untuk mempertahankan sikap mereka di hadapan audiens yang terdampak tindakan mereka. Ajang ini akan memperkecil kemungkinan kesalahpahaman yang muncul dari interpretasi yang keliru dari pihak-pihak yang mengalami kerugian serta mengakomodasi ruang komunikasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.

Relevansi Dewan Regional Asia Pasifik kepada Negara Anggotanya

Dewan Regional Asia Pasifik memiliki daya tawar yang relevan dengan kenyataan bahwa uni/bipolaritas tatanan global telah bergeser ke multipolaritas yang jauh lebih kompleks dan dinamis sehingga bahkan negara kuat sekaliber Tiongkok dan Amerika Serikat harus bermain dalam sebuah gelanggang yang setara dengan negara lainnya di kawasan yang memiliki skala kekuatan yang relatif lebih kecil. Kenyataan tersebut mungkin akan sulit diterima negara besar, tapi sekali lagi, bahkan negara kecil pun karena posisi strategisnya di kawasan dapat memiliki suara yang patut didengar oleh semua pihak. Sebagai contoh, Kamboja yang bukan merupakan negara kunci di ASEAN pernah menjadi sandungan organisasi tersebut menyetujui pernyataan bersama mengenai LCS pada tahun 2012.

Dengan kata lain, Dewan Regional Asia Pasifik akan memiliki tantangan tersendiri agar bisa meyakinkan negara-negara besar turut serta berhimpun ke dalam dewan ini. Berbeda dengan negara-negara non adikuasa yang mungkin lebih mudah diajak bergabung ke dalam arsitektur dewan multinasional semacam ini.

Namun demikian, negara-negara adikuasa sebetulnya bisa mengambil keuntungan dari Dewan Regional Asia Pasifik mengingat akan ada banyak kesempatan untuk melakukan lobi dan menjalin kesepakatan dengan negara-negara yang menghuni kawasan Asia Pasifik. Selain itu, mereka juga dapat menyisipkan agenda mereka ke dalam forum-forum Dewan Regional Asia Pasifik selama bisa diterima anggota yang lain. Ketika perdebatan dan pembahasan beragam urusan strategis kawasan, para negara adikuasa dapat mengobservasi bagaimana kiranya mereka dapat memanfaatkan timing dan peluang secara optimal sehingga upaya memberikan pengaruh kepada negara lain dapat dilaksanakan secara lebih halus.

Di sisi lain, negara non adikuasa juga bisa melakukan manuver oportunis untuk mengeksplorasi proposal mana yang paling menguntungkan. Mereka akan memiliki kesempatan untuk bernegosiasi secara paralel dengan beraneka penawaran di waktu yang relatif bersamaan, di samping mereka juga mempunyai etalase untuk menawarkan potensi keuntungan yang dapat diraih oleh para mitra kerja sama potensial. Singkatnya, Dewan Regional Asia Pasifik juga akan menjadi ajang pameran bagi negara-negara anggotanya, terutama yang berstatus non adikuasa, untuk menawarkan peluang kerja sama yang menguntungkan kepada negara anggota lainnya.

ASEAN sebagai organisasi regional yang sudah dibentuk sebelumnya memang ditengarai mampu menjadi broker antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tapi ketiadaan keduanya, dan beberapa negara maju lainnya di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, dalam struktur formal ASEAN justru membuat berbagai upaya setengah kamar yang dilakukan oleh entitas ASEAN dalam beberapa kesempatan menjadi alasan salah satu di antara keduanya untuk tidak terlalu mempercayai ASEAN. Selain ASEAN, sebetulnya masih ada beberapa forum regional yang membahasa urusan strategis di kawasan Asia Tenggara/Pasifik seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Asia Europe Meeting (ASEM) yang masih mengandalkan penampilan formal dan tampak belum mampu menunjukkan efektivitasnya dalam mengelola konflik LCS.

Mungkin akan ada ketakutan tercederanya kedaulatan negara setiap anggota Dewan Regional Asia Pasifik yang tergabung ke dalam lembaga ini dikarenakan mereka harus banyak melaporkan dan berbagi berbagai kebijakan nasional mereka kepada entitas asing. Namun demikian, otoritas Dewan Regional Asia Pasifik kepada negara-negara anggotanya dapat dibatasi hanya pada urusan-urusan yang berkenaan dengan wilayah yang tengah diperebutkan seputar LCS, tidak perlu melebar ke urusan lainnya. Selain itu, berbagai forum pertemuan, kerja sama, dan penyelesaian sengketa yang berada dalam naungan Dewan Regional Asia Pasifik justru akan memperkuat kedaulatan negara setiap anggotanya karena mereka akan memiliki kesempatan memperkuat klaim kepentingan nasional mereka serta menyuarakan aspirasi domestik di hadapan audiens regional.

Penutup

Dewan Regional Asia Pasifik yang dibentuk bersama oleh para pihak yang memiliki kepentingan di area LCS dapat menjadi instrumen pengisi kanal komunikasi yang masih belum optimal sejauh ini. Memang secara umum dewan tersebut berbentuk perhimpunan multilateral, tapi pada praktiknya, Dewan Regional Asia Pasifik dapat dimanfaatkan oleh para anggotanya untuk melakukan kesepakatan bilateral dengan salah satu negara anggota saja.

Inti dari Dewan Regional Asia Pasifik adalah menghadirkan sebuah ruang komunikasi yang selama ini tersekat-sekat sehingga alur pertukaran informasi antar aktor menjadi terbatas dan cenderung menimbulkan disinformasi serta ketidakpercayaan. Dewan ini memberikan wadah untuk mencegah potensi konflik, menyelesaikan sengketa, mengklarifikasi dugaan misconduct, membicarakan isu sensitif melalui pendekatan yang normatif, dan menyuguhkan etalase potensi kerja sama antar anggotanya. Paket fungsi Dewan Regional Asia Pasifik diharapkan mampu memberikan sebuah formula pengelolaan konflik jangka panjang bagi area LCS.