Ketika Bantuan Sosial Salah Sasaran: Kegagalan Data atau Lemahnya Pengawasan Negara?

Mahasiswa Fkultas Hukum Universitas yang minat di bidang Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Dan Hukum Acara
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Sugandi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Bantuan sosial seharusnya menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bantuan sosial bukan sekadar program administratif, melainkan dukungan penting untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Karena itu, persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial tidak dapat dipandang sebagai urusan pendataan semata. Di dalamnya terdapat persoalan keadilan, kualitas pelayanan publik, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Persoalan tersebut menjadi relevan ketika pemerintah terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS), pada 13 April 2026, melaporkan temuan 11.014 keluarga penerima manfaat yang dikategorikan sebagai inclusion error berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2 Tahun 2026. Menurut laporan ANTARA yang mengutip keterangan Kepala BPS, jumlah itu setara dengan sekitar 0,06 persen dari 18,15 juta keluarga penerima bantuan sosial pada triwulan I 2026. Temuan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi dan pembaruan data tetap diperlukan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial (ANTARA News, 2026).
Namun, angka itu harus dibaca secara proporsional. Temuan inclusion error merujuk pada penerima yang berada di luar kelompok sasaran utama berdasarkan hasil pemutakhiran tersebut. Angka itu bukan ukuran keseluruhan kesalahan penyaluran bansos dan tidak menunjukkan berapa banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan. Dengan demikian, persoalan yang perlu dikritisi bukan hanya kemungkinan adanya penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, tetapi juga kemampuan sistem untuk memastikan bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terjangkau.
Data yang Lebih Terpadu Belum Otomatis Menjamin Keadilan
Pemerintah telah mengembangkan DTSEN sebagai basis data sosial-ekonomi yang terintegrasi. Dalam publikasi pada 28 April 2026, BPS menyatakan bahwa DTSEN Volume 2 Tahun 2026 mencakup sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pemutakhiran tersebut melibatkan pembaruan data demografi dan hasil verifikasi lapangan (BPS, 2026).
Langkah tersebut penting karena kebijakan perlindungan sosial memerlukan data yang akurat dan mutakhir. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional juga menempatkan integrasi, akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sebagai bagian dari upaya membangun dasar kebijakan yang lebih efektif dan akuntabel.
Meskipun demikian, keberadaan satu basis data tidak dengan sendirinya menjamin seluruh keputusan penetapan penerima telah tepat. Data sosial-ekonomi mencatat kondisi penduduk, sedangkan penetapan penerima bantuan tetap mengikuti kriteria masing-masing program. BPS sendiri menegaskan bahwa terdaftar dalam DTSEN tidak otomatis menjadikan seseorang penerima bantuan sosial.
Di sinilah persoalan tata kelola perlu mendapat perhatian. Kualitas data harus diikuti prosedur verifikasi yang memadai, mekanisme koreksi yang dapat diakses, dan evaluasi atas keputusan yang diambil. Tanpa unsur tersebut, integrasi data berisiko dipahami seolah-olah telah menyelesaikan seluruh persoalan, padahal pelaksanaan kebijakan masih memerlukan pengawasan berkelanjutan.
Ketika Kondisi Masyarakat Berubah, Sistem Harus Mampu Menyesuaikan
Kondisi sosial-ekonomi keluarga tidak selalu tetap. Pendapatan dapat menurun akibat kehilangan pekerjaan, perubahan keadaan keluarga, atau munculnya kebutuhan mendesak. Sebaliknya, kondisi penerima bantuan juga dapat membaik sehingga kelayakannya perlu dinilai kembali sesuai ketentuan program.
Perubahan tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Akan tetapi, pemutakhiran tidak boleh dilakukan secara mekanis tanpa memperhatikan kualitas informasi dan prosedur pemeriksaan. Perubahan indikator kesejahteraan atau posisi desil perlu ditindaklanjuti berdasarkan metode dan kriteria yang berlaku, bukan langsung dianggap sebagai bukti bahwa seseorang tidak lagi membutuhkan bantuan.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 7 September 2026, Menteri Sosial menyatakan bahwa perubahan desil tidak serta-merta menyebabkan bantuan langsung dihentikan. Pemerintah masih melakukan pemutakhiran dan verifikasi sebelum menetapkan penerima pada periode berikutnya. Keterangan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan hasil pemeringkatan sosial-ekonomi dari keputusan administratif mengenai kelanjutan bantuan.
Karena itu, mekanisme pengusulan dan sanggahan harus dipahami sebagai bagian penting dari tata kelola, bukan sekadar fasilitas tambahan. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk memperbaiki informasi yang keliru dan meminta pemeriksaan apabila data tidak sesuai dengan keadaan faktualnya. Pada saat yang sama, setiap usulan harus tetap diperiksa berdasarkan bukti dan kriteria program agar proses koreksi tidak berubah menjadi penetapan penerima tanpa dasar yang memadai.
Tanggung Jawab Negara Tidak Berhenti pada Administrasi
Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial. Pasal 34 ayat (1) juga menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam memahami tanggung jawab negara untuk melindungi kelompok yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur penanganan fakir miskin yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik relevan untuk menilai bagaimana pemerintah menyediakan pelayanan, memenuhi hak masyarakat, dan menangani pengaduan.
Dalam perspektif hukum, tanggung jawab tersebut tidak cukup dinilai dari tersedianya program atau terserapnya anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa prosedur pelaksanaan mampu mendukung tujuan perlindungan sosial, termasuk menyediakan jalan koreksi ketika ditemukan kekeliruan.
Namun, kritik harus tetap didasarkan pada pembedaan yang jelas. Kesalahan data tidak otomatis membuktikan penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran hukum. Penilaian demikian membutuhkan pemeriksaan terhadap penyebab kesalahan, proses pengambilan keputusan, kewajiban pihak terkait, serta bukti yang relevan. Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan dapat tetap tegas tanpa berubah menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar memadai.
Pengawasan dan Pengaduan Harus Dapat Diakses Masyarakat
Pengawasan bantuan sosial perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan. Mekanisme pengaduan juga harus disertai informasi yang jelas mengenai persyaratan, dokumen yang diperlukan, tahapan pemeriksaan, dan tindak lanjut laporan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa akses terhadap mekanisme tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan menggunakan teknologi digital. Masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat, koneksi internet, atau pemahaman administratif tetap membutuhkan saluran bantuan yang dapat dijangkau. Pemerintah daerah dan perangkat desa atau kelurahan dapat berperan membantu proses penyampaian informasi dan verifikasi kondisi faktual sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, integrasi data harus disertai perlindungan terhadap informasi pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum bagi pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Transparansi penyaluran bantuan tidak berarti identitas, informasi keuangan, atau keadaan pribadi penerima dapat disebarluaskan tanpa batas. Informasi kebijakan dan hasil evaluasi perlu dibuka secara proporsional dengan tetap menghormati hak privasi.
Dengan demikian, pembenahan bantuan sosial memerlukan perpaduan antara data yang akurat, verifikasi yang memadai, mekanisme koreksi yang responsif, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi merupakan sarana untuk mendukung tata kelola, bukan pengganti tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan secara adil.
Mengukur Keberhasilan dari Ketepatan dan Manfaatnya
Keberhasilan program bantuan sosial tidak cukup diukur dari jumlah penerima yang tercatat atau besarnya anggaran yang disalurkan. Evaluasi juga perlu memperhatikan ketepatan sasaran, keterjangkauan layanan, penyelesaian pengaduan, serta kemampuan sistem memperbaiki kesalahan. Pemerintah perlu menjelaskan hasil evaluasi secara proporsional agar masyarakat dapat mengetahui apakah pembenahan yang dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Pada akhirnya, persoalan bantuan sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyalahkan petugas pendataan ataupun menganggap seluruh sistem telah gagal. Kritik yang konstruktif harus menguji kebijakan berdasarkan data, menilai pelaksanaannya berdasarkan hukum, dan menawarkan perbaikan yang dapat dilaksanakan.
Bantuan sosial bukan sekadar persoalan distribusi anggaran, melainkan ujian terhadap kemampuan negara menjalankan tanggung jawab sosialnya. Negara tidak cukup hadir ketika bantuan disalurkan. Negara juga harus memastikan adanya mekanisme yang adil ketika data tidak sesuai dengan kenyataan, ketika warga membutuhkan koreksi, dan ketika keputusan administratif perlu diperiksa kembali.
Sebab, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga dengan seberapa baik sistem memastikan bantuan diberikan berdasarkan kriteria yang tepat, melalui prosedur yang adil, dan dengan pertanggungjawaban yang jelas.
