Penurunan Threshold PPN: Rekomendasi OECD dan Dampaknya bagi UMKM

Ilustrasi ai tentang threshold VAT dan OECD dari openAI

Pada 26 November 2024 Sekjen OECD, mathias Cormann, meluncurkan OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Publikasi rutin yang memuat evaluasi dan rekomendasi OECD atas kebijakan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Servei ini mengkaji perkembangan terkini atas perekonomian Indonesia.

Melalui Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024, Tingkat pendapatan dan belanja Indonesia relatif rendah daripada standar internasional. Di sisi lain, program dari presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis, mendorong peningkatan belanja negara. Anggaran yang dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71,0 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB. Untuk mendukung program MBG ini pemerintah melakukan efisiensi belanja. Namun, efisiensi saja tidak cukup. OECD menilai diperlukan ruang untuk peningkatan pendapatan secara struktural untuk memenuhi belanja besar ini. rasio pajak perlu ditingkatkan. Dalam rekomendasinya, OECD merekomendasikan untuk menurunkan ambang batas/Threshold pembebasan pajak yang sebelumnya Rp4.8 miliar.

Dasar rekomendasi OECD

Ambang Batasan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Ketika peredaran bruto pengusaha lebih dari Rp4.8 miliar wajib di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak(PKP). status PKP memiliki kewajiban untuk, pemungutan PPn dan PPnBM, menghitung pajak keluaran dan pajak masukan, melaporkan SPT masa, dan melakukan Pembukuan. Di sisi lain, PKP dapat melakukan pengkreditan Pajak masukan atas BKP/JKP dan melakukan restitusi atau Kompensasi.

Batasan Rp4.8 miliar dianggap terlalu besar oleh berbagai pihak. Rata-rata threshold anggota OECD jauh lebih rendah, 20 antaranya di bawah USD 40.000 (Rp647 jt). Dengan threshold yang tinggi banyak wajib pajak mendapatkan fasilitas pajak UMKM sehingga pendapatan pajak rendah. tingginya threshold juga mengartikan banyak pengusaha yang tidak dalam cakupan sistem PPn, sehingga basis pajak menjadi sempit.

Tradeoff Antara Biaya Tambahan UMKM Dengan Penerimaan Perpajakan

Rendahnya threshold akan meningkatkan biaya administrasi pengsaha kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Pengusaha kecil atau baru sangat sensitif terhadap kenaikan biaya tambahan. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi, ketika suatu usaha baru masuk kedalam pasar. Akses terhadap sumber daya dan efisiensi perusahaan lebih rendah daripada perusahaan yang sudah lama. jika modal pengusaha tidak besar, maka berpotensi untuk keluar dari pasar.

Hasilnya jika banyak usaha keluar dari pasar, GDP bisa mengalami penurunan dan penerimaan pajak lain bisa berkurang.

Penurunan Threshold meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan?

Menurut fiscal affairs departements pada international monetery fund terkait hubungan struktur jumlah wajib pajak perkelompok bisnis dengan kontribusinya terhadap pendapatan pajak. Ternyata usaha kecil hanya memiliki kontribusi terhadap pendapatan pajak antara 0% sampai 10%. Lalu mengapa OECD, Internasional Monetery Fund(IMF), dan Asian Development Bank(ADB) merekomendasikan penurunan Threshold?

Penurunan threshold Rp4.8 miliar Meningkatkan Kompetisi dan inovasi

Dalam diskusi antara Emma Jones dengan Dan Neidle di Enterprise Nation yang membahas ambang batas inggris seharusnya di naikan atau di turunkan. Emma jones berpendapat seharusnya threshold inggris di naikan dari £80,000 ke £100,000 agar pengusaha kecil memiliki ruang untuk dapat fokus mengembangkan bisnisnya.

Dan Neidle membantah dengan keras karena terlalu fokus pada “menghentikan bisnis tumbuh” dari emma atas penurunan threshold. Menurutnya ini menciptakan cliff edge yang membatasi bisnis untuk menghentikan pertumbuhan bisnisnya agar tidak melebihi batas. Fenonema semacam ini di sebut growth brake karenaa bisnis sengaja menolak pekerja, mengurangi jam operasional dan lainnya.

Penurunan thershold akan mendorong pengusaha kecil yang tepat di bawah jurang ini meningkatkan inovasi dan memperluas pasarnya. sehingga, pengenaan pajak tambahan atau biaya administratif dapat di tutup.

Bagaimana Dengan Pertumbuhan Usaha Baru?

Biaya admnistrasi memang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha baru. Agar dampak ini dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Diperlukan inovasi pemerintah dari sistem administrasi. Pemberlakuan coretax di awal 2025 merupakan Langkah pemerintah meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat pengawasan.

Selain manfaat ekonomi, kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memenuhi standar OECD. Dengan menyesuaikan kebijakan perpajakan sesuai dengan rekomendasi OECD, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam reformasi ekonomi dan perpajakan, yang menjadi faktor penting dalam upaya untuk menjadi anggota penuh OECD. Keanggotaan penuh OECD akan memberikan manfaat jangka panjang, termasuk akses ke praktik terbaik dalam tata kelola ekonomi dan keuangan global serta peningkatan daya saing di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.enterprisenation.com/learn-something/vat-threshold-should-it-be-lower-or-higher/

https://rosenbaum.org.uk/the-vat-cliff-edge-how-the-threshold-impedes-small-businesses/

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Capai-Target-Penerimaan

https://klikpajak.id/blog/batasan-pkp-terbaru-atau-treshold-pkp/

https://klikpajak.id/blog/pengusaha-kena-pajak/

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-indonesia-2024_de87555a-en.html

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan

https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/865

https://rosenbaum.org.uk/category/data/