Kekuasaan Oligarki di dalam Demokrasi Indonesia

Ilustrasi oleh Gea Larasati

Belakangan ini kata oligarki sering menjadi kata yang sering di dengar karena muncul di berbagai media sosial dan poster-poster demonstrasi. Hal ini ditinjau dari demonstrasi mahasiswa yang terjadi baru-baru ini. Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria dalam orasinya menyebut bahwa Indonesia saat ini telah dikuasai oleh sistem pemerintahan Oligarki karena pemerintahan saat ini hanya menguntungkan dan mementingkan kelompok elit atau orang-orang kaya dibanding rakyat biasa.

Kata Oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu oligarkhia. Kata tersebut terbentuk dari dua kata yaitu oligon yang memiliki makna ‘sedikit’ dan arkho yang memiliki makna ‘memerintah’. Jadi dapat diartikan bahwa oligarkhia merupakan suatu bentuk pemerintahan yang secara efektif kekuasaan politiknya tersebut dipegang oleh segelintir elit kecil di dalam masyarakat, baik itu dari segi kekayaan, militer ataupun kekeluargaan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata oligarki memiliki makna yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang memiliki kekuasaan dari segelintir golongan orang-orang tertentu.

Sistem pemerintahan Oligarki dan pemerintahan Demokrasi dapat beriringan. Meskipun adanya konstitusi yang demokratis, tidak menutup kemungkinan bawa pemerintah sebenarnya berjalan di bawah kendali oligarki. Konsep oligarki ini memiliki kata kunci yaitu kekayaan. Kelompok orang-orang yang sangat kaya berusaha menjangkau kekuasaan melalui berbagai sektor, baik dari sektor politik, sosial, hukum, ekonomi dan lainnya, supaya dapat mempertahankan maupun meningkatkan kekayaannya. Adanya kekayaan-kekayaan yang dimiliki, para oligarki melalui kanal-kanal demokrasi tersebut mendapat kursi di posisi-posisi strategis seperti di sektor legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun birokrasi. Hal ini yang membuat para oligarki bisa mengendalikan kekuasaan untuk kepentingannya.

Ditinjau dari perspektif politik kontemporer, kondisi Indonesia sekarang ini memiliki upaya melawan oligarki dalam sistem tatanan pemerintahan di Indonesia. Jika ditinjau dari pengintevigasian terkait pengendali kekuasaan pada tiap tatanan pemerintahan saat ini diketahui bahwa oligarki telah menguasai sumber-sumber daya material di Indonesia. Saat ini, kondisi Indonesia pun di dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum terdapat tudingan yang merupakan sebab dari pemerintahan yang oligarki yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok daripada masyarakat.

Adanya suatu tren-tren yang baru saat ini pun menunjukan kemunduran dari sistem demokrasi. Diantaranya yaitu adanya hukum yang melemah dalam bentuk serangan HAM melalui penggunaan perangkat-perangkat jaringan sosial. Kekuatan suatu impunitas yang menutupi tindakan kekerasan pun semakin meluas. Selain itu, suatu kekuatan negara digunakan dalam pembagian politik identitas melalui IPTEK ini memicu kerusuhan sosial. Hal tersebut memunculkan adanya suatu bentuk pemerintahan despotisme baru. Negarapun mempraktikkan legalisme otokrasi yang berarti suatu hukum yang dibuat oleh negara dapat distagnasi oleh penguasa- penguasa besar untuk menguntungkan oligarki.

Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat, selain adanya alat hukum yang memiliki keterbatasan selalu menjadi kendala dan lebih berpengaruh oleh tidak adanya suatu komitmen di dalam politik hukum yang kuat untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, Pemerintah saat ini juga lebih mengutakamakan politisasi yang kontraproduktif dengan memiliki suatu upaya dalam menuntaskan penyelesaian hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan situasi tersebut menjadi konteks dalam politik sosial menjadi tidak kondusif dan adanya kelemahan dari instrumen-instrumen negara hukum demokratis.

Pakar ilmu pengetahuan dunia, Aristoteles menyatakan sistem pemerintahan oligarki memiliki sifat yang berlawanan dengan orang-orang miskin yang berjumlah banyak. Sedangkan sistem pemerintahan Demokrasi akan berlawanan dengan orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit tetapi memiliki pengaruh yang besar. Oleh karena itu, sistem pemerintahan oligarki ini dapat melindungi mereka dengan mengambil orang-orang tertentu saja ke dalam suatu kekuasaan sehingga adanya suatu jaminan atas kekayaan para oligarki tersebut. Oligarki diperintah oleh orang-orang kaya hanya untuk tujuan dan kebaikan mereka sendiri.

Jeffrey A. Winters berpendapat bahwa di dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan Oligarki ini muncul pada zaman Presiden Soeharto. Dalam memimpin oligarki tersebut ia membagikan kekayaan alam Indonesia pada kelompok tertentu yaitu seperti jendral dan para petinggi militer serta pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha besar. Sistem oligarki Soeharto ini pun jatuh saat reformasi pada tahun 1998 sehingga menyebabkan dirinya turun di dalam pemerintahan.

Bentuk contoh adanya oligarki dalam himpun ketenaran pada saat ini yaitu seorang selebriti memiliki pengikut sosial media yang banyak mempromosikan seorang politisi dan kemungkinan besar pengikut-pengikut di media sosialnya ikut mendukung politisi tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa suara selebriti tersebut memiliki kekuatan dibanding suara dari perseorangan pengikutnya. Sumber daya ekonomi pun dapat mempengaruhi suara banyak orang. Biasanya para oligarki pada saat ini juga mendirikan jalinan atau hubungan yang baik dengan orang-orang kaya yang lain supaya bisa masuk dalam jaringan pertemanan dan bisnis orang kaya tersebut, hal ini menjadikan orang kaya tersebut bisa memiliki pengaruh atas suara orang lain.

Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa suata cara untuk melemahkan kekuasaan oligarki di dalam demokrasi Indonesia itu dapat dilakukan dengan pendirian partai lokal dari anak muda agar dapat merebut kursi parlemen lokal melalui isu-isu lokal yang ada karena ia meyakini kekuatan dari suatu partai lokal itu dapat membenamkan kekuasaan politik oleh oligarki.

Sebaiknya masyarakat pun lebih peka terhadap isu-isu politik serta diadakannya upaya dari lembaga-lembaga masyarakat untuk memberitahu kepada masyarakat supaya tidak asal memilih suatu calon yang akan menjadi parlemen di dalam pemerintahan Indonesia.