Senarai Derita Menjadi Guru Honorer
Alumni S-1 Sejarah Universitas Gadjah Mada
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Genta Ramadhan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarProfesi guru menjadi salah satu profesi berisiko dan berbahaya di Indonesia. Makna berisiko di sini adalah selalu siap menjadi ‘sapi perah’ bagi kepentingan sekolah dan yayasan pendidikan. Meskipun visi dan misi sekolah terkesan memukau dan mulia, namun praktik penyelenggaraan pendidikan di sini bermasalah.
Sementara berbahaya dapat diartikan apabila sebagian guru honorer ‘melawan status quo’ maka risikonya adalah dikriminalisasi dan dianggap angin lalu sama pejabat dan pihak sekolah.
Artikel ini bermaksud untuk mendiskusikan dan menjelaskan sederet penderitaan yang dialami guru honorer. Selain itu, artikel ini tidak bermaksud merendahkan profesi guru di Indonesia, tetapi ini bertujuan untuk mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang bobrok. Sistem pendidikan Indonesia sekarang hanya didesain untuk menciptakan lapangan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, plus menciptakan generasi yang korup dan amoral.
Mengapa guru honorer tidak diperlakukan manusiawi? Karena guru honorer dilantik oleh kepala sekolah, sehingga gaji yang diterima otomatis mengikuti kapasitas anggaran sekolah. Masalah baru muncul adalah soal penghitungan gaji. Gaji guru honorer dihitung per jam tanpa tunjangan apa pun.
Sementara, di Sumatera Barat, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 mencapai Rp 2,7 juta. Lalu, gaji guru honorer setiap bulan hanya 1/9 dari UMR bahkan lebih kecil dari itu. Alhasil, beberapa guru harus memutar otak untuk mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup.
Mengapa gaji guru di Indonesia rendah? Guru Gembul berpendapat bahwa para guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi. Celakanya para guru tidak didesain memiliki kompetensi khusus sebagai guru. Seorang dokter bisa menjadi guru karena punya kompetensi.
Begitu juga dengan tentara bisa menjadi guru karena punya kompetensi. Sementara, tingginya jumlah keinginan orang menjadi guru tanpa dibarengi peningkatan mutu kompetensi, tentu berdampak terhadap jumlah gaji yang diterima. Demikian konsep permintaan dan penawaran.
Derita guru honorer selanjutnya adalah masalah mentalitas. Guru di Indonesia didesain menjadi mahir administrasi, dalam kata lain mahir buat RPP, modul, dan tetek bengek administrasi pendidikan lainnya. Adapun peningkatan kemampuan pengajaran yang menjadi kebutuhan pokok guru tidak digubris oleh sekolah.
Kebiasaan yang sudah pakem ini menciptakan mental boros karena hanya memenuhi kebutuhan formalitas sekolah. Apalagi ketika detik-detik akreditasi sekolah tiba, semua guru dan tenaga kependidikan disibukkan untuk merampungkan persyaratan administrasi agar sekolah tersebut mendapat predikat akreditasi A. Sayangnya, ketika kurikulum berubah maka guru harus belajar ulang.
Konsekuensinya, guru merusak lingkungan (secara tidak langsung) karena membuang kertas sebanyak dua rim kertas untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Kalaupun laporan diserahkan kepada dinas pendidikan, laporan itu tidak pernah dibaca dan berakhir dengan bungkusan gorengan.
Bagaimana ceritanya jika seorang guru mengajarkan ilmu dan adab kepada murid, lalu dipaksa menghamburkan kertas untuk memenuhi formalitas semu. Itu sama saja membohongi nurani sendiri. Mustahil seseorang bekerja ikhlas dan maksimal jika pekerjaan tersebut bertolak belakang dengan prinsip dan hati nurani.
Posisi guru honorer dalam rapat dengar pendapat tidak menguntungkan karena berada dalam kasta terendah. Mereka berhak bersuara tetapi mereka tidak bisa menjadi pengambil kebijakan. Dalam kata lain, gagasan kreatif dan idealisme guru honorer dibonsai oleh sistem.
Sekalipun guru telah memiliki kompetensi, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kuasa untuk merombak sistem. Sebagai gantinya, mereka membuat gerakan sosial kekinian untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada publik salah satunya menjadi content creator. Untungnya, publik merespons positif atas keluhan dan aspirasi seorang guru honorer.
Pendek kata, ruang guru honorer di Indonesia untuk aktualisasi diri telah dipasung oleh sistem. Mereka tidak dibekali kompetensi yang bisa menjangkau kepribadian, potensi, dan kebutuhan belajar siswa. Masalah baru muncul, ketika guru mengajarkan materi belajar siswa yang sama sekali tidak relevan dengan kondisi sekarang.
Lima tahun terakhir, akibat kemajuan Revolusi 4.0, muncul profesi baru yang belum pernah dikenali sebelumnya, seperti data scientist, copywriting, digital marketing, social media expert, dan sebagainya. Idealnya, guru harus mempersiapkan siswa untuk menyongsong tantangan masa depan. Sayangnya di Indonesia tidak demikian.
Berikutnya, guru honorer harus menanggung segala dosa seorang guru. Apa dosanya? Dosa tersebut adalah terjun ke dalam sistem. Pada suatu ketika, beberapa nilai mata pelajaran siswa bermasalah. Sementara, kepala sekolah tidak menghendaki nilai siswa mereka hancur karena berdampak terhadap akreditasi sekolah dan kepercayaan orang tua.
Akhirnya guru terpaksa mengkatrol nilai rapor siswa dengan dalih menyelamatkan marwah sekolah. Singkat cerita, guru melakukan kecurangan, yaitu manipulasi nilai. Kebiasaan seperti ini terus berulang.
Di balik semua penderitaan guru honorer di atas, salah satu skill utama yang khas dimiliki guru adalah kesabaran. Kesabaran di sini dimaknai sabar menerima runtuhnya ekspektasi, sabar menerima gaji kecil, sabar menjalani tugas yang absurd, sabar menghadapi kepribadian siswa yang beragam, dan seterusnya.
Walau demikian, para guru honorer punya cara tersendiri untuk mengubah nasib mereka dan bangsa. Sebagian mereka beralih dengan profesi lain demi menyambung hidup. Biarpun mereka dicap gagal menjadi guru dalam sistem pendidikan, setidaknya mereka berharap tidak gagal dalam mendidik keluarga dan masyarakat.