Kasus Mario Dandy Jadi Game Changer Penerapan Good Governance di Indonesia

Tersangka kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Satriyo, menjalani rekonstruksi di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/3/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mungkin tidak pernah menyangka bahwa kenakalan remaja yang tendensius sebagai kasus kriminal akan menjadi awal dari serangan bertubi-tubi terhadap Kementerian Keuangan.

Penganiayaan Mario Dandy kepada David Ozora menjadi pemicu amarah publik yang kemudian membongkar identitas hingga harta kekayaan Ayah Mario Dandy, yaitu Rafael Alun Trisambodo, seorang Aparatur Sipil Negara Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

Ini adalah awal dari pengusutan kekayaan tidak wajar yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo hingga penelusuran terhadap dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang.

Tidak berhenti di situ, fenomena ini meluas kepada investigasi publik terhadap harta kekayaan pejabat negara yang dirasa tidak wajar. Gaya hidup pejabat publik yang bermewah-mewahan juga menjadi sorotan hingga beberapa kasus seperti Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang dicopot dari jabatannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konfetensi pers, Selasa (14/2). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sri Mulyani, hingga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD disibukkan dengan agenda penyelesaian masalah ini. Para pejabat publik berlomba mengamankan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga media sosial pribadi supaya tidak dipantau oleh publik.

Siapa sangka bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy berefek domino yang begitu besar kepada penyelenggaraan lembaga negara, khususnya perihal penerapan prinsip good governance. Kriminalitas Mario Dandy adalah game changer dari ditegakkannya prinsip good governance oleh seluruh lembaga negara di Indonesia.

Apa Itu Good Governance?

Prinsip Good Governance. Sumber: Shutterstock.

Good governance dapat dipahami sebagai sebuah paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan beberapa karakteristik. United Nation Development Program mengajukan beberapa karakteristik good governance, yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, dan accountability.

Latar belakang muncul dan berkembangnya prinsip good governance dapat dikaitkan dengan peristiwa internasional dan nasional. Dalam skala internasional, runtuhnya Uni Soviet yang menandakan kekalahan ideologi komunisme membuat gagasan demokrasi dan liberalisme menyebar ke seluruh dunia.

Sementara, dalam skala nasional, peristiwa Reformasi 1998 mengubah proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menjadi lebih demokratis pasca otoritarianisme yang dipraktikkan di masa orde baru.

Pada hakikatnya, prinsip good governance ini menekankan keterlibatan aktor-aktor lain di luar negara seperti unsur swasta dan civil society. Jimly Asshiddiqie (2014) menyebutkan bahwa ketiga aktor ini haruslah memiliki kedudukan yang seimbang dan dapat saling mengawasi namun tidak dapat mengintervensi satu sama lain.

Ilustrasi kekuasaan. Foto: Shutterstock

Jika kekuasaan negara melebihi swasta dan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah kekuasaan absolut yang berpotensi menghilangkan demokrasi. Jika kekuasaan pasar melebihi negara dan masyarakat, maka negara akan dijalankan untuk kepentingan bisnis dan kaum kapitalis. Jika kekuasaan masyarakat melebihi negara dan swasta, maka kehidupan publik akan berpotensi chaos dan less-government serta menjadi tidak terkendali karena hanya didasarkan pada keinginan publik.

Dalam kasus Mario Dandy, karakteristik good governance yang muncul dan digalakkan oleh lembaga negara adalah transparansi dan akuntabilitas, khususnya perihal kekayaan pribadi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini adalah dua fundamen dasar yang seringkali luput dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Transparansi dapat dipandang sebagai keterbukaan informasi perihal aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara, akuntabilitas dimaknai sebagai konsep yang beririsan dengan etika administrasi publik pemerintahan yang dijalankan oleh seluruh cabang kekuasaan yang memuat tiga hal, yaitu dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), dapat dipertanyakan (answerability), dan dapat disalahkan (blameworthiness). (Djalil, 2014).

Hal itu terbukti melalui penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran senilai 300 Triliun Rupiah di Kementerian Keuangan serta banyaknya kritik terhadap gaya hidup mewah pejabat publik. Kementerian Keuangan seharusnya menjadi lembaga negara paling transparan dan akuntabel karena fungsinya yang berkutat di penyusunan dan pengelolaan keuangan negara.

Ilustrasi membayar pajak dengan layanan DJP online. Foto: Shutter Stock

Terlebih, kasus Mario Dandy ini menyeret Dirjen Pajak yang setelah penelusuran ternyata banyak pegawainya yang taat membayar pajak, salah satunya ayah dari Mario Dandy sendiri. Hal ini jelas berpotensi merusak kepercayaan dan kepatuhan publik dalam membayar pajak. Padahal, pajak adalah salah satu pemasukan terbesar negara.

Namun, dampak positif dari fenomena ini adalah krusialnya peran publik dalam membongkar kasus Mario Dandy yang berefek domino kepada transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Peran publik di sini dapat dilihat sebagai salah satu karakteristik good governance, yaitu partisipasi.

Partisipasi publik berperan penting dalam menyebarkan fakta-fakta berupa video penganiayaan, pembongkaran identitas dan kekayaan Rafael Alun Trisambodo, hingga memberi tekanan kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

Kasus Mario Dandy ini lebih dari sekadar kenakalan berujung kriminalitas. Kasus ini dapat dilihat sebagai "revolusi mental" penyelenggaraan pemerintahan untuk dijalankan dengan prinsip-prinsip good governance. Game changer Pemerintahan Indonesia yang lebih baik dimulai dari sini.