Apakah Utang Luar Negeri Selalu Berdampak Negatif?

Ilustrasi Kesepakatan Berutang Antar Negara Foto : Karya Pribadi

Pembangunan ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan bagi negara berkembang seperti Indonesia yang bertujuan untuk mengimbangi kompetisi kemajuan ekonomi diseluruh dunia, semakin bertambahnya tahun perubahan baik dari tingkat perkembangan manusia, teknologi, dan ekonomi semakin bertambah kompetitif, tetapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada suatu negara pasti mengalami beberapa kendala seperti kurangnya produktivitas pada sumber daya ekonomi, terutama sumber daya modal yang berperan penting dalam perekonomian.

Untuk menutupi kekurangan modal pada suatu negara maka pemerintah melakukan upaya untuk menutupinya dengan mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman.

Banyak dari masyarakat Indonesia kebingungan mengapa pemerintah selalu berutang kepada negara luar sedangkan utang yang dimiliki Indonesia sudah mencapai 6.000 triliun rupiah, hal ini lumrah jika masyarakat mempertanyakan hal itu, tentunya komunikasi pembangunan yang efektif harus dilakukan dari pemerintah untuk mengedukasi rakyat agar salah paham mengenai utang luar negeri dapat diluruskan.

Penyebab utama Indonesia melakukan utang luar negeri untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia, faktanya infrastruktur Indonesia masih berada di bawah rata-rata pembangunan infrastruktur di negara negara lain yang setara.

Ketertinggalan infrastruktur Indonesia menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menyebabkan rendahnya daya saing nasional.

Utang luar negeri Indonesia juga memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek, dalam jangka pendek utang luar negeri berdampak sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai keuntungan lainnya, tetapi tujuan utama negara berutang pada negara maju untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara lainnya. Dalam jangka panjang implikasi terhadap negara yakni menimbulkan permasalahan ekonomi dari negara debitur kepada Indonesia dan menyebabkan beban psikologis politis bagi Indonesia.

Strategi Indonesia dalam membayar utang luar negeri patut di apresiasi, pasalnya rasio utang luar negeri Indonesia terhadap luar PDB cukup baik, pada era akhir kepemimpinan Suharto Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 551,4 triliun rupiah dengan PDB mencapai 955,6 triliun rupiah membuat rasio utang 57,7%, pada era presiden BJ Habibie mewarisi utang dari Suharto sebesar 938,8 triliun rupiah PDB saat itu sebesar 1.099 triliun rupiah dan menyebabkan rasio utang membengkak 85,4%, pada era presiden Abdurrahman wahid Indonesia memiliki utang sebesar 1.271 triliun rupiah dengan PDB sebesar 1.491 triliun rupiah dengan rasio utang ke level 77,2%, saat Presiden Megawati Soekarnoputri, utang yang diwariskan mencapai Rp 1.298 triliun. dan PDB yang melonjak ke level Rp2.303 dengan rasio utang turun menjadi 56,5%.

Sepuluh tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, utang mencapai Rp 2.608 triliun. Namun, lonjakan PDB yang juga berlipat hingga Rp 10.542 triliun membuat rasio utang mencapai level terendah 24,7%.

Pada era Presiden Joko Widodo per Oktober 2021, pemerintah memiliki utang mencapai Rp 6.687,28 triliun. dengan PDB yang juga melesat ke level Rp 4.498,0 triliun pada triwulan IV tahun 2021 dengan rasio utang berada pada angka 39,69%. Penjelasan ini menandakan bahwa kemampuan Indonesia membayar utang sangat baik dibandingkan dengan negara selevel dengan Indonesia dalam membayarnya, hal ini diklaim menteri keuangan Indonesia Sri mulyani sebagai kemampuan pemerintah Indonesia dalam membayar utang luar dengan baik dan selalu tepat waktu.

Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya, tetapi demi memajukan ekonomi Indonesia, berutang juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi konkret untuk mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, serta mendongkrak pembangunan infrastruktur di Indonesia demi mengejar ketertinggalan dari berbagai negara selevel dengan Indonesia.