Banyu Biru Dorong Empowering Wong Cilik Melalui Upskilling Pendidikan Vokasi

Cikarang, Jawa Barat — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Timur VIII, Banyu Biru Djarot, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing serta siap bekerja di lingkungan industri. Hal ini disampaikan saat dirinya melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri MM2100, Cikarang, pada Rabu, 26 November 2025.

instagram embed

Dalam kesempatan tersebut, Banyu Biru memberikan apresiasi terhadap model pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan MM2100. Kawasan industri ini menjadi yang pertama dan terbesar memiliki SMK di dalam kompleks. Menurutnya, keberadaan SMK berbasis vokasi di dalam kawasan industri adalah langkah strategis untuk menjawab kebutuhan nyata dunia kerja. Hal ini bisa menjadi percontohan yang baik bagi seluruh kawasan industri dan benchmark bagi SMK di Kawasan industri lainnya di Indonesia.

“Kita harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja di kawasan industri. Empowering Wong Cilik. SDM kita perlu benar-benar memiliki daya saing. Perjuangan kita adalah memastikan wong cilik mendapatkan skill yang membuat mereka siap kerja dan mampu menangkap peluang yang tersedia,” ujar Banyu Biru.

Ia menyatakan bahwa model pendidikan vokasi seperti di SMK MM2100 sudah terintegrasi langsung dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan dan pabrik di kawasan tersebut. Pola ini terbukti efektif dalam menghasilkan tenaga kerja terampil, bersertifikat, dan siap memasuki dunia industri tanpa kesenjangan kemampuan.

Data serapan vokasi lokal SMK Mitra Industri MM2100 ke kawasan industri disampaikan oleh Ibu Lispiyatmini, M.Pd selaku Kepala Sekolah, sebanyak 65% dari 3000 lulusan terserap 100%. Sisanya 35% lulusan by choice meneruskan magang ke Jerman, Jepang dan lain-lain, karena ada kerjasama. Sebagian lagi memilih entrepreneurship.

Lebih lanjut, Banyu Biru mendorong agar konsep serupa dapat diterapkan di berbagai kawasan industri lain di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, banyak opsi dapat diambil—mulai dari pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility) secara kolektif oleh para tenant, pembentukan skema pembiayaan baru, hingga kolaborasi antara pihak industri dan SMK sekitar untuk menyusun program vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kawasan industri lain semestinya dapat meniru model yang diterapkan MM2100. Mekanismenya bisa dirancang melalui CSR kolektif, pembiayaan alternatif, atau kerja sama dengan SMK terdekat untuk menyinergikan kurikulum dengan kebutuhan industri,” tambahnya.

Melalui penguatan pendidikan vokasi, Banyu Biru berharap pertumbuhan industri nasional tidak hanya diukur dari besar investasi, tetapi juga dari sejauh mana industri mampu menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar—khususnya kalangan wong cilik—dengan membuka akses ke peluang kerja yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kunjungan kerja ini juga merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi VII DPR RI terhadap sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, serta standardisasi yang menjadi mitra kerja komisi. Banyu Biru menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing menghadapi era industrialisasi dan transformasi teknologi yang semakin pesat.