Banyu Biru Dorong Pariwisata Nasional Lebih Tangguh Hadapi Perubahan Iklim
Menulis merangsang pemikiran, jadi saat Anda tidak bisa memikirkan sesuatu untuk ditulis, tetaplah mencoba untuk menulis.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Gie Wahyudi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAnggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan pariwisata nasional. Termasuk di dalamnya adalah penanganan sampah pariwisata (tourism waste) yang kian mendesak untuk dibenahi. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata.
Banyu Biru menilai, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan destinasi wisata yang melimpah, Indonesia dihadapkan pada kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Banjir, abrasi pantai, kenaikan muka air laut, hingga bencana geologis merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan destinasi wisata sekaligus keselamatan wisatawan. Karena itu, kebijakan pariwisata tidak boleh berjalan tanpa memperhitungkan risiko-risiko tersebut.
Ia menekankan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak boleh diposisikan sebagai program pelengkap, melainkan harus menjadi arus utama dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Banyu Biru mendorong agar mulai tahun 2026, setiap pengembangan destinasi wisata diwajibkan terintegrasi dengan perencanaan mitigasi bencana, termasuk penyediaan sistem peringatan dini, jalur evakuasi yang memadai, serta pelatihan kebencanaan bagi pelaku dan pekerja pariwisata.
Selain isu kebencanaan, Banyu Biru juga menyoroti persoalan sampah pariwisata yang semakin mengkhawatirkan di berbagai destinasi unggulan. Menurutnya, pengelolaan tourism waste harus dilakukan secara komprehensif melalui penerapan ekonomi sirkular, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam sistem pengelolaan sampah.
“Pariwisata tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan lingkungan. Ketika alam rusak, pariwisata pada akhirnya akan runtuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI akan terus mengawal arah kebijakan pariwisata agar sejalan dengan perlindungan lingkungan, keselamatan publik, dan prinsip keberlanjutan lintas generasi, sehingga pariwisata Indonesia dapat berkembang secara tangguh, aman, dan bertanggung jawab.