Gubernur Sumsel Alex Noerdin Hadiri Rapat Kerja Bersama Presiden

Konten dari Pengguna
25 Januari 2018 15:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari gilang Gemilang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Gubernur Sumsel Alex Noerdin Hadiri Rapat Kerja Bersama Presiden
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
KatoKito.com – Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM. Giri Ramanda mengikuti rapat kerja pemerintah dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1). Rapat kerja ini membahas akselerasi pelaksanaan berusaha di daerah.
ADVERTISEMENT
Selain dihadiri Gubernur-Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, kelihatan hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembang, dan beberapa pejabat negara lainnya.
Presiden mengharapkan para kepala daerah bisa memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang mampu mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di tanah air.
Menurut Presiden,kepercayaan investor kepada Indonesia semakin membaik. Peringkat kemudahan berusaha ease of doing business (EoDB), Indonesia lompat dari posisi 142 pada 2014 menjadi tujuh puluh dua di 2017. Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings dan Moody’s memberikan Investment Grade pada Indonesia. Ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk menarik investor.
ADVERTISEMENT
“Saat ini mempunyai momentum sangat baik dengan kepercayaan dari dunia internasional, lembaga rating internasional berikan nilai baik. Kunci ekonomi bakal baik salah satunya yakni investasi,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan problem yang sekarang dihadapi merupakan masalah perizinan. Untuk itu, persoalan diselesaikan siang ini Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dikumpulkan agar bisa satu visi dalam. Jokowi memberikan contoh di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa saat ini proses perizinan dapat dipercepat. Presiden menyampaikan bahwa kendala izin bukan hanya di BKPM tetapi juga ada di badan lain dan daerah.
“Kendala utama saat ini ini yaitu regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam perihal investasi. Presiden sampaikan jika memang memperlambat kemudahan berusaha, perda hendaknya bisa direvisi dan ke depan tidak membuat Perda yang baru,” ungkap Jokowi
ADVERTISEMENT
Untuk itu, Presiden minta provinsi dan kota/kabupaten tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, tujuannya ingin menyatukan pasar yang besar ini dengan Perda yang inline satu garis dari pusat hingga daerah. Menurut Jokowi, yang penting kualitas aturan, bukan kuantitasnya. Terlalu banyak aturan menimbulkan kerumitan.
“Salah satu indeks yang mesti diperhatikan indeks kompetitif kita yang dikompilasi oleh World Economic Forum setiap tahun. Jika dibedah, satu faktor yang mendongkrak merupakan ukuran pasar nasional yang gede. Jadi kalau daerah punya mekanisme dan standar sendiri-sendiri Kita tidak jadi pasar tunggal, tetapi pasar kerdil-kerdil. Dan itu bukan menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita dikenal sebagai pasar tunggal besar nasional,” tekannya.
Sementara itu, terkait iklim investasi diwilayah Provinsi Sumsel, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri berkomitmen terus meningkatkan investasi dengan beragam trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu.
ADVERTISEMENT
“Sumatera Selatan memiliki beberapa kesempatan investasi yang diprioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Eksklusif Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, dan beragam kesempatan investasi lainnya. Kalau ingin menanamkan modal di Sumatera Selatan kerena segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan sampai pengurangan pajak, sebetulnya tidak ada kekhawatiran dari para investor
“Selain daerah yang kondusif, supaya investor tertarik berinvestasi wajib ada kepastian hukum. Sebab itu kami programkan pendidikan dan kesehatan gratis, ujarnya.
Berkenaan soal berdurasinya waktu dalam proses perizinan, Alex mengatakan, sekarang bukan kendala waktu dalam hal pengurusan perizinan tapi kesungguhan dari daerah.”Kami dengan segala kekurangan juga tidak sedikit kelebihan kami bakal mengantisipasi masalah investasi,” terangnya.