Kabupaten Muba, Raih Penghargaan Pelayanan Prima

KatoKito.com – “Kami terus mendorong kerja aparatur sipil negara (ASN) biar jelas dan terukur. Aneka insfrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pelayanan publik yang prima juga terus ditingkatkan. Supaya memberi kemudahan pengurusan perijinan bagi investor, seperti penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan

“Kami terus mendorong kerja aparatur sipil negara (ASN) biar jelas dan terukur. Beragam insfrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pelayanan publik yang prima juga terus ditingkatkan. Agar memberi kemudahan perijinan bagi investor, seperti penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan

Dikatakan, aplikasi ini dikenal sebagai implementasi dari reformasi birokrasi di mana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan publik yang tidak lambat, murah, dan efisien.

“Dalam rangka mengakselerasi mutu pelayanan publik di Indonesia, Pemerintah melewati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi yang menaungi kebijakan pelayanan publik di Indonesia dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melaksanakan evaluasi kepada unit-unit pelayanan publik di 72 Kabupaten / Kota Role Model di Indonesia, terangnya.

Diketahui, untuk tahun 2017, lokus penilaian merupakan pada 33 Kantor DPM-PTSP Provinsi dan 72 DPM-PTSP Kabupaten/Kota (jenis pelayanan penerbitan SIUP, TDP dan IMB), tujuh puluh dua Disdukcapil Kabupaten/Kota (jenis pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Pembuatan KTP) dan enam puluh satu RSUD Kabupaten/Kota (jenis pelayanan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap).

Sementara itu, mutu pelayanan dilingkup pekerjaan dan fungsinya masing-masing ditingkatkan deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Prof Diah Natalisa menyampaikan bahwa penilaian ini dilaksanakan supaya Pimpinan-Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik supaya tetap memiliki komitmen biar tanpa henti terus memperbaiki dan. Selain tersebut, Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelayanan publik dilaksanakan sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Badan Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah terus mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi efek bagi kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang prima dan profesional, untuk tersebut maka pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan,” jelas Prof. Diah.

Dia menambahkan, terdapat 6 faktor evaluasi evaluasi pelayanan publik antara lain; Aspek kebijakan (30%);Profesionalisme SDM (18%);Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%);Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan (15%);Sarana prasarana (15%); dan Inovasi Pelayanan Publik (7%).

Menteri PAN-RB Asman Abnur menyampaikan bahwa penilaian performa pelayanan publik direalisasikan dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia bisa mencapai ranking 40 pada EODB (Ease of Doing Bussiness) 2020. Hal ini sudah menjadi fokus capaian performa pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla.

“Penilaian dan pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan mengapresiasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang dijadikan Role Model untuk mampu menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor dua puluh lima tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik secara baik dan benar serta mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model untuk berkompetisi untuk mewujudkan pelayanan prima”, ujarnya.

Diharapkan dengan adanya penilaian ini bisa menambah pandangan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model tentang taktik pembinaan dan partisipasi warga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.