Efisiensi Anggaran Tanpa Melumpuhkan Kapasitas Birokrasi

ASN dan Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Gita Sulika Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan setiap kali pemerintah menabuh genderang efisiensi: ketika sumber daya dipangkas, bagaimana birokrasi tetap dituntut menghasilkan kinerja yang sama bahkan lebih baik?
Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-708/MK.03/2026 pada 8 Oktober 2026. Melalui edaran tersebut, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) diinstruksikan memangkas hingga 30 persen anggaran perjalanan dinas yang belum direalisasikan. Kebijakan ini menyambung napas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang sebelumnya memotong belanja operasional APBN dan APBD hingga 50 persen. Pengetatan belanja pendukung ini kembali ditempuh melalui mekanisme automatic adjustment pada DIPA demi mengamankan alokasi program prioritas nasional.
Secara filosofis, efisiensi belanja publik wajib didukung. Setiap rupiah uang rakyat (public funds) harus memberikan manfaat balik (return on public investment) yang nyata. Kegiatan seremonial, simposium tanpa keluaran terukur, serta perjalanan dinas yang sekadar memindahkan jam kerja ke hotel berbintang memang patut ditertibkan.
Namun, persoalan krusial muncul ketika efisiensi dimaknai secara dangkal sekadar "menekan angka pengeluaran", sementara target kinerja, kompleksitas masalah di lapangan, dan ekspektasi publik terhadap layanan negara tetap dipatok tinggi tanpa penyesuaian rasional. Di titik inilah kebijakan efisiensi berbenturan langsung dengan daya tahan birokrasi.
Anggaran Bukan Variabel Tunggal
Dalam teori Resource-Based View (RBV) yang diadaptasi ke manajemen sektor publik, kapasitas organisasi ditentukan oleh integrasi harmonis antara modal manusia, teknologi, dan dukungan operasional. Sumber daya bukanlah variabel statistik tunggal berwujud angka anggaran semata, melainkan fondasi yang memungkinkan fungsi pemerintahan bergerak.
Antara anggaran operasional dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat relasi organik. Seorang aparatur mungkin memiliki integritas tinggi dan kualifikasi mumpuni. Namun, kompetensi tersebut akan lumpuh jika tidak didukung instrumen operasional yang memadai sesuai karakter pekerjaannya.
Cendekiawan ilmu politik Michael Lipsky dalam teorinya mengenai Street-Level Bureaucracy mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh para "birokrat tingkat tapak" pemeriksa keuangan, pengawas sekolah, atau pendamping sosial. Mereka adalah garda terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Bayangkan seorang pengawas di daerah yang harus memonitor fasilitas pelayanan publik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Ia tidak sekadar memverifikasi lembaran kuitansi, tetapi juga mengobservasi kondisi riil, menyerap aspirasi warga, dan mendeteksi potensi penyimpangan. Jika tugas tersebut dapat digantikan oleh dasbor data digital, efisiensi tentu mutlak dilakukan. Namun, ketika persoalan menuntut verifikasi faktual dan kepekaan interaksi fisik, ruang rapat virtual Zoom tidak pernah bisa menggantikan kehadiran nyata negara. Negara harus presisi membedakan mana pengeluaran sia-sia (wasteful spending) dan mana jejak esensial tata kelola (essential governance footprint).
Risiko Pemindahan Beban
Tantangan tersulit di lapangan terjadi tatkala pemotongan anggaran tidak disertai peninjauan ulang (realignment) atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). ASN tetap dituntut memenuhi target dan merampungkan laporan sesuai tenggat, tetapi ruang gerak operasional mereka dipangkas drastis.
Tanpa penyesuaian target kerja, efisiensi anggaran berisiko berubah menjadi pemindahan beban (shifting burden). Anggaran dalam pembukuan resmi memang tampak hemat, tetapi beban kerja tidak berkurang. Akibatnya, pegawai dihadapkan pada skenario riskan: menurunkan kualitas pengawasan demi mengejar tenggat, atau terpaksa merogoh kantong pribadi (out-of-pocket spending) demi menyelesaikan tugas lapangan yang tak terbiayai sebuah praktik yang jelas cacat secara tata kelola.
Persoalan ini kian kompleks tatkala dibaca melalui Expectancy Theory dari Victor Vroom. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi kerja aparatur bergantung pada keyakinan bahwa usaha (effort) yang dilakukan akan menghasilkan kinerja (performance), dan kinerja tersebut berbuah penghargaan (outcome) yang adil. Ketika tuntutan kinerja tetap tinggi namun sarana operasional dicabut, rantai ekspektasi tersebut terputus. Menuntut kinerja tinggi tanpa mengelola kapasitas hanya akan melahirkan demoralisasi dan frustrasi organisasi.
Strategi Efisiensi Anggaran Birokrasi
Efisiensi yang sehat menuntut rekayasa ulang proses bisnis (business process re-engineering), bukan sekadar pemotongan administratif Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pemerintah perlu menerapkan pemilahan anggaran berbasis risiko (risk-based budgeting), memisahkan belanja administratif yang bisa didigitalisasi dari belanja operasional lapangan yang bernilai tinggi. Setiap pemotongan anggaran operasional wajib diikuti dengan rekalibrasi target kinerja agar birokrasi tidak dibiarkan bekerja di bawah tekanan ekspektasi makro tanpa topangan dukungan mikro.
Selain itu, evaluasi efisiensi harus bergeser dari sekadar perhitungan kualitatif-keuangan menjadi evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation). Ukuran keberhasilan penghematan tidak boleh berhenti pada seberapa besar nominal Rupiah yang berhasil dipangkas, melainkan pada jaminan bahwa mutu pelayanan publik, kecepatan respons, dan kualitas pengawasan tetap terjaga. Pelaksana teknis di tingkat tapak juga perlu dilibatkan secara bottom-up untuk memetakan titik inefisiensi yang sebenarnya.
Memangkas Pemborosan, Bukan Kapasitas
Uang negara adalah amanat rakyat yang tak boleh dihambur-hamburkan. Namun, penghematan yang dilakukan tanpa perhitungan matang berisiko merusak mesin birokrasi itu sendiri. Birokrasi digerakkan oleh manusia dengan segala kapasitas, keterbatasan, dan kebutuhan operasional yang nyata.
Efisiensi sejati bukanlah efisiensi yang membanggakan angka penghematan di atas kertas semata, melainkan efisiensi yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas dengan biaya yang paling proporsional. Efisiensi ditujukan untuk memangkas pemborosan (waste), bukan melumpuhkan kapasitas (capacity) negara untuk bekerja bagi masyarakat.
