Transformasi Pendidikan dalam Membangun Pondasi Bangsa

ilustrasi education sumber: https://pngtree.com/

Pendidikan memegang peranan vital dalam membentuk individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan berkompeten, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Pendidikan yang berkualitas memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, meningkatkan taraf hidup, serta berkontribusi secara positif terhadap kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Definisi ini mencakup aspek penting seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembimbingan yang bertujuan memfasilitasi pertumbuhan jasmani dan rohani anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang optimal, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dewantara menekankan prinsip "Ing Ngarsa Sung Tuladha" (di depan memberi contoh), "Ing Madya Mangun Karsa" (di tengah membangun semangat), dan "Tut Wuri Handayani" (di belakang memberi dorongan), yang mendasari pendekatan holistik dalam pendidikan mencakup pengembangan jasmani, rohani, akal budi, dan karakter siswa.

Selain itu, Paulo Freire memberikan perspektif tambahan dengan menyatakan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai alat pembebasan. Freire menekankan pentingnya membangkitkan kesadaran kritis, mendorong dialog dan partisipasi aktif, serta menolak model pendidikan tradisional yang bersifat menindas. Bagi Freire, tujuan pendidikan adalah untuk mencapai transformasi sosial, di mana pendidikan berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Dewasa ini, dalam praktiknya, sistem pendidikan dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Pertumbuhan dan perluasan jumlah penduduk menciptakan tekanan pada penyediaan kesempatan belajar dan kurangnya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas. Selain itu, kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat suatu permasalahan di mana guru dituntut untuk mendidik sesuai perkembangan zaman agar tidak ketinggalan zaman namun tidak ada infrastruktur yang memadai ditambah dengan banyaknya guru-guru yang kurang begitu faham dengan teknologi. Serta teknologi masuk sangatlah cepat dan murid bahkan masyarakat tidak mampu untuk memilah mana yang baik dan buruk. Aspirasi kemanusiaan yang timbul dari kebebasan berpikir dan berekspresi harus diarahkan dengan bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, untuk mendukung perbaikan dan pengembangan kurikulum.

Dampak terburuk dari lemahnya pendidikan suatu negara adalah dimana masyarakatnya menganggap informasi dari media sosial merupakan rujukan pasti dalam menentukan kebenaran. Data dari MIT 2018 mengemukakan di media sosial kebohongan menyebar lebih cepat daripada fakta. Dimana menciptakan sensasi yang menjadi sebuah candu dan didorong oleh algoritma yang diciptakan untuk mencapai keuntungan dikarenakan fakta dan pengetahuan tidak menjual. Disonasi di kalangan masyarakat menciptakan alergi akan teori dan mudahnya opini dibentuk merupakan gejala penyakit dari intelektual. Sehingga masa depan suatu negara terkhusus indonesia akan dipegang oleh tangan-tangan oligarki yang memegang Perusahaan-perusahaan informasi dan AI. Realitas fakta objektif memiliki pengaruh yang kecil dalam membentuk opini public daripada sensasi dan emosi. Ketika kelucuan, gimmick dan ketakutan lebih melandasi suatu Tindakan daripada pengetahuan maka cepat atau lambat demokrasi intinya atau nilainya akan mati sehingga kemungkinan maraknya terpilihnya pemimpin yang populis yang kurang begitu jelas kapabilitas dan integritasnya.

Realitas fakta objektif memiliki pengaruh yang kecil dalam membentuk opini public daripada sensasi dan emosi. Ketika kelucuan, gimmick dan ketakutan lebih melandasi suatu Tindakan daripada pengetahuan maka cepat atau lambat demokrasi intinya atau nilainya akan mati sehingga kemungkinan maraknya terpilihnya pemimpin yang populis yang kurang begitu jelas kapabilitas dan integritasnya. Untuk mengatasi tantangan signifikan dalam sistem pendidikan, diperlukan serangkaian solusi yang terintegrasi dan holistik. Pertama, peningkatan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas untuk memastikan fasilitas yang memadai bagi proses belajar mengajar, terutama di daerah yang kekurangan. Sebagaimana pada SDN 03 Rowotamtu, sekolah dasar di desa Rowotamtu dengan kondisi yang memprihatinkan. Sekolah ini hanya memiliki 6 guru yang mencukupi untuk mengisi semua posisi, namun jumlah siswanya sangat sedikit, hanya 11 murid. Bangunan sekolah banyak yang tidak layak digunakan, beberapa kelas rusak dan ada yang atapnya roboh. Ruang guru dan kepala sekolah juga tidak layak, dan halaman sekolah masih berupa tanah dengan banyak pepohonan. Beberapa fasilitas seperti wastafel di depan kelas rusak dan tidak bisa digunakan. Akses menuju sekolah juga sulit karena harus melewati jembatan dan menyeberangi sungai.

Selanjutnya, program pelatihan berkelanjutan bagi guru sangat penting agar mereka dapat menguasai penggunaan teknologi dan metode pengajaran modern. Survei menunjukkan bahwa sekitar 60% guru memiliki kemampuan yang sangat buruk dalam penggunaan teknologi. Integrasi teknologi dalam pendidikan juga harus diperkuat dengan memastikan ketersediaan perangkat teknologi bagi siswa dan guru. Literasi digital dan kritis perlu dimasukkan dalam kurikulum untuk membantu siswa dan masyarakat memilah informasi yang akurat dari yang tidak. Selain itu, kurikulum harus terus dikembangkan agar adaptif terhadap perubahan zaman dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sambil tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kebijakan pendidikan yang inklusif harus diterapkan untuk memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terlayani. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas perlu ditingkatkan untuk mendukung pendidikan secara berkelanjutan. Terakhir, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan harus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari solusi yang diterapkan.

Penulis: Kawan Madjid