Indonesia Tak Cukup Jadi Penonton di Persaingan Asia Pasifik

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Godeliva Yvonne Magdalena Sitinjak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika kita membicarakan Asia Pasifik, diskusinya sering berhenti pada pertemuan para pemimpin, perjanjian dagang, atau ketegangan kekuatan besar. Padahal, bagi banyak orang Indonesia, isu ini bukan urusan jauh di meja diplomasi. Ia hadir dalam harga minyak goreng, tarif pengiriman, ketersediaan bahan baku industri, peluang kerja di kawasan industri, hingga rasa aman nelayan yang bekerja di perairan kita.
Asia Pasifik saat ini berada di persimpangan yang tidak nyaman. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memengaruhi arah perdagangan, investasi, teknologi, dan keamanan maritim. Pada saat yang sama, ASEAN menghadapi tekanan dari krisis Myanmar, sengketa Laut China Selatan, gangguan rantai pasok, serta resiko terhadap kebebasan pelayaran dan perdagangan. Kondisi ini membuat sentralitas ASEAN bukan lagi sekadar slogan diplomasi, melainkan kebutuhan nyata agar negara-negara Asia Tenggara tidak menjadi objek dalam persaingan kekuatan besar.

Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Kepulauan kita menjadi simpul jalur pelayaran penting, termasuk Selat Malaka, yang menghubungkan perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Ketika ketegangan global meningkat, tekanan itu tidak hanya terasa di sektor keamanan. Jalur tanker dan perdagangan dapat berubah, kehadiran kekuatan militer asing meningkat, dan risiko terhadap stabilitas ekonomi regional ikut bertambah. Artinya, keamanan laut adalah bagian dari ketahanan ekonomi nasional.
Kesalahan terbesar Indonesia adalah memperlakukan ekonomi dan politik luar negeri sebagai dua dunia yang terpisah. Kita sering membicarakan investasi, ekspor, dan kerja sama dagang seolah-olah semuanya netral. Padahal, di tengah rivalitas geopolitik, setiap keputusan investasi, pilihan teknologi, jalur pasokan, dan kerja sama energi membawa konsekuensi politik. Indonesia tidak harus memilih menjadi sekutu mutlak salah satu kekuatan besar, tetapi juga tidak boleh berpura-pura dapat berdiri di luar gejala persaingan itu.
Kebijakan yang paling sehat adalah membangun kemandirian strategis. Indonesia perlu memperluas mitra dagang dan investasi, tetapi sekaligus memperkuat kapasitas di dalam negeri yakni ketahanan pangan, energi, logistik maritim, industri manufaktur, dan rantai pasok digital. Indonesia sendiri mendorong penguatan RCEP dan ASEAN-China Free Trade Area 3.0 sebagai sarana memperkuat integrasi ekonomi yang lebih praktis dan inklusif. Namun, perjanjian dagang hanya bermanfaat jika didukung oleh infrastruktur pelabuhan, jaringan logistik, kemampuan industri, dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil.
Persoalannya, keterbukaan ekonomi tanpa perlindungan yang memadai dapat membuat Indonesia hanya menjadi pasar dan sumber bahan baku. Sebaliknya, proteksionisme berlebihan juga dapat menutup akses teknologi, modal, dan pasar. Karena itu, pemerintah perlu lebih tegas menentukan investasi mana yang benar-benar menciptakan lapangan kerja, memindahkan teknologi, memperkuat industri dalam negeri, dan menjaga lingkungan. Kemitraan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, namun harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat.
Isu Laut China Selatan juga tidak boleh dibiarkan hanya menjadi urusan diplomatik. Bagi Indonesia, wilayah itu berkaitan dengan jalur pelayaran, kepentingan maritim, dan stabilitas kawasan. Indonesia telah mendorong penyelesaian Code of Conduct di Laut China Selatan yang efektif, substantif, dan berlandaskan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Dalam praktiknya, Indonesia perlu memastikan bahwa posisi diplomatisnya tidak berhenti pada pernyataan. Penegakan hukum di laut, pengawasan perbatasan, modernisasi kapabilitas maritim, dan perlindungan nelayan harus menjadi bagian dari kebijakan luar negeri yang konsisten.
Forum APEC juga menjadi momentum penting. Agenda ketahanan pangan, energi, sumber daya manusia, transportasi, dan pembiayaan kembali dibahas dalam pertemuan ekonomi Asia-Pasifik. Bagi Indonesia, agenda ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yakni dengan memperkuat cadangan pangan, mempercepat diversifikasi energi, membangun konektivitas antar pulau, dan menyiapkan tenaga kerja untuk industri yang lebih kompetitif. Tanpa itu, Indonesia akan terus rentan setiap kali harga energi dunia naik atau jalur pasokan global terganggu.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan angka makroekonomi. Ia ditentukan oleh kemampuan negara menjaga laut, memperkuat industri, melindungi masyarakat dari gejolak harga, dan menjaga ruang diplomasi di tengah persaingan kekuatan besar. Indonesia tidak perlu memilih antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, Indonesia wajib memilih untuk tidak menjadi lemah, tergantung, dan hanya menerima arus dari kekuatan luar.
Kawasan Asia Pasifik akan semakin bergerak cepat. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan terpengaruh, melainkan apakah Indonesia siap menentukan posisinya sendiri. Jawabannya harus dibangun bukan hanya di ruang sidang ASEAN atau APEC, tetapi juga di pelabuhan, pabrik, lahan pertanian, ruang kelas, dan kebijakan yang benar-benar sampai kepada rakyat.
