Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
3 Ramadhan 1446 HSenin, 03 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Konten dari Pengguna
Ini Janji Nurdin Halid Soal Toleransi Jika Terpilih Jadi Gubernur Sulsel
17 Januari 2018 20:22 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:12 WIB
Tulisan dari Kabar Wirabhuana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Calon Gubernur Sulsel dari Partai Golkar, Nurdin Halid, menaruh perhatian khusus mengenai persoalan sulitnya pendirian sarana ibadah di Sulsel. Peliknya perizinan menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.
ADVERTISEMENT
Nurdin Halid menilai, menghadirkan sarana ibadah berdasarkan perizinan yang berlaku merupakan wujud menjaga toleransi antar umat beragama. Menurut NH, sapaan akrabnya, masyarakat penting untuk menjaga nilai toleransi dalam kehidupan penuh kebhinekaan.
Bagi Ketua Harian DPP Golkar ini, kebhinekaan atau prinsip keanekaragaman dan pluralisme adalah pondasi persatuan bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertera di lambang negara Pancasila.
“Kebhinekaan di Indonesia adalah pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah benteng persatuan tetap tegaknya Indonesia,” ujar Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel, Rabu (17/1/2018).
Melalui Tri Karya Pembangunan, NH yang berduet Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (AQM) itu mengusung pembangunan berbasis infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang dimaksud ialah infrastruktur sarana ibadah.
ADVERTISEMENT
Dengan mengusung slogan Sulsel Baru, Cagub Nurdin Halid menjamin izin pembangunan sarana ibadah nantinya tidak akan sulit di Sulsel. Ia akan memperhatikan pentingnya pembangunan sarana peningkatan spiritualitas masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
“Gagasannya bahwa tidak boleh ada pihak manapun memaksakan kehendaknya untuk menghalang-halangi pendirian sarana ibadah. Siapa saja yang ingin membuat tempat ibadah akan diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tentunya yang sudah dipermudah,” bebernya.
NH menuturkan hal tersebut menjadi pengamalan nilai dari Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga, upaya pemaksaan kehendak terkait sarana ibadah dan agama tidak boleh dibenarkan.
“Soal perbedaan di Indonesia telah selesai dengan Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada satu pun di Indonesia yang memaksakan keinginannya pada penganut agama lain,” ulangnya tegas.
ADVERTISEMENT
Sumber: Bakubae.com